NAMA : LINDA SYAHRUN PUTRI
NPM : 2215061129
PSTI A
INTEGRITAS NASIONAL SEBAGAI PENANGKAL ETNOSENTRISME DI INDONESIA
Identitas adalah representasi diri seseorang atau masyarakat melihat dirinya sendiri dan bagaimana orang lain melihat mereka sebagai sebuah entitas sosial budaya. identitas adalah produk kebudayaan yang berlangsung demikan kompleks. identitas bukannlah suatu yang selesai dan finakl tetapi merupakan suatu kondisi yang selalu di sesuaikan kembali, sifat yang selalu di perbarui dan keadaan yang keadaan yang di negosiasi terus menerus sehingga wuudnya akan selalu tergantung dri proses yang membentuknya.
konsep integrasi nasional pada dasarnya memuat makna penyatuan visi dan misi suatu bangsa dari perbedaan kepentingan masing- masing anggota masyarakat.
etnoentrime merupakan kecendrungan untuk berfikir bahwa budaya etniknya lebih unggul di bandingkan dengan budaya etnik lain. segala sudut sesuatu diliat dari sudut pandang etniknya sendiri. etnosentrime kian menguat justru di topang dengan kebijakan negara yang mengembangkan otonomi daerah dan pemekaran daerah.
NPM : 2215061129
PSTI A
INTEGRITAS NASIONAL SEBAGAI PENANGKAL ETNOSENTRISME DI INDONESIA
Identitas adalah representasi diri seseorang atau masyarakat melihat dirinya sendiri dan bagaimana orang lain melihat mereka sebagai sebuah entitas sosial budaya. identitas adalah produk kebudayaan yang berlangsung demikan kompleks. identitas bukannlah suatu yang selesai dan finakl tetapi merupakan suatu kondisi yang selalu di sesuaikan kembali, sifat yang selalu di perbarui dan keadaan yang keadaan yang di negosiasi terus menerus sehingga wuudnya akan selalu tergantung dri proses yang membentuknya.
konsep integrasi nasional pada dasarnya memuat makna penyatuan visi dan misi suatu bangsa dari perbedaan kepentingan masing- masing anggota masyarakat.
etnoentrime merupakan kecendrungan untuk berfikir bahwa budaya etniknya lebih unggul di bandingkan dengan budaya etnik lain. segala sudut sesuatu diliat dari sudut pandang etniknya sendiri. etnosentrime kian menguat justru di topang dengan kebijakan negara yang mengembangkan otonomi daerah dan pemekaran daerah.