Nama : samsul maarif
Npm : 2213053272
Kelas : 2 C
Prodi : PGSD
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki posisi geografis yang sangat strategis di kawasan Asia Tenggara. Secara geopolitik, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi kekuatan regional dan global yang signifikan, terutama karena kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah dan populasi yang besar.

Namun, Indonesia juga memiliki tantangan yang signifikan dalam mengelola sumber daya alamnya dan mempertahankan stabilitas politik di dalam negeri. Salah satu tantangan utama adalah terorisme dan ekstremisme, yang telah menjadi ancaman bagi keamanan nasional Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga memiliki beberapa konflik dengan negara-negara tetangganya, terutama dalam hal perbatasan dan klaim teritorial. Konflik ini dapat mempengaruhi hubungan politik dan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara tetangganya.

Di sisi lain, Indonesia juga memiliki peluang untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara lain di kawasan dan di seluruh dunia, terutama dengan mengembangkan hubungan ekonomi dan kerjasama di bidang politik dan keamanan.

Sebagai negara demokrasi dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki potensi untuk menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam membangun masyarakat yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, Indonesia memiliki potensi besar untuk memainkan peran penting di kawasan Asia Tenggara dan di seluruh dunia. Namun, untuk mengoptimalkan potensi ini, Indonesia perlu mengatasi tantangan dalam mengelola sumber daya alam, mempertahankan stabilitas politik, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara tetangganya dan dengan negara-negara lain di dunia

NAMA: samsul maarif
NPM: 2213053272
KELAS: 2 C
PRODI : PGSD

Nama : Samsul maarif
Npm : 2213053272
Kelas : 2 C

Nama : Samsul maarif
Npm : 2213053272
Kelas : 2 C
Hasil analisis saya mengenai jurnal tersebut yaitu, isu penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang serius dan sangat menjadi perhatian pada masa pemerintahan presiden Jokowi saat ini, hukum menjadi prioritas tertinggi dalam kerangka kerja penegakan hukum di Indonesia. Unjuk rasa 212 Di ikuti oleh Alim Ulama, Kaum Pemuda, Organisasi Sosial kemasyarakatan mendesak kepada Presiden dan jajarannya untuk memproses secara transparan dan membuka kasus penistaan ​​Alquran yang dilakukan Ahok.Walaupun unjuk rasa yang dilakukan berakhir dengan damai, namun diakui oleh Kapolri Jend Tito Karnavian,bahwa ada segelintir pihak tertentu yang menggunakan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional.Oleh karena itu kehadiran Negara adalah untuk melindungi perlindungan warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Salah satu yang menjadi bukti bahwa komunitas ini merupakan bagian dari bangsa indonesia adalah kesamaan dimata hukum dan pemerintahan, sehingga untuk pertama kali DKI, Ibu Kota Jakarta dikomandai oleh etnis Tionghoa yakni Ahok. Berbeda dengan Joko Widodo (Jokowi) yang penuh dengan pendekatan persuasif, Ahok terkenal karena bisa memuntahkan kemarahan pada pejabat yang kerjanya tidak becus
Dalam perjalanan memimpin ibu kota negara ahok tak ubahnya pedang yang siap menghunus siapapun yang dianggap bersalah.Bah harimau yang siap menerkam mangsanya, ahok tanpa pandang bulu menghujat bawahannya dengan cacian serta makian ,beginilah cara dan gaya ahok memimpin jakarta yang diwarnai dengan heterogenitasnya, yang diwarnai dengan premanismenya ,Tak ubahnya berhadapan dengan persoalan sosial kemasyarakatan, tetapi persoalan yang sangat menonjol adalah bagaimana mewujudkan jakarta dengan pola kepemimpinan yang ideal, kepemimpinan yang tegas,cerdas, humanis serta berpihak pada rakyat dan tetap memegang teguh nilai nilai keindonesiaan.
Perlindungan Hukum Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan merangkul umum
Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus.Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya .pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir.Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu

Nama : Samsul maarif
Npm : 2213053272
Kelas : 2 C

Supremasi hukum di Indonesia merupakan prinsip yang mendasar dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum adalah yang tertinggi dan harus dihormati oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan warga negara, serta tidak ada kekuatan yang berada di atas hukum. Dalam konteks ini, hukum juga harus dijalankan secara adil, transparan, dan akuntabel tanpa diskriminasi.
Supremasi hukum di Indonesia juga tercermin dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Selain itu, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum dan pemerintah wajib menjamin terlaksananya hak tersebut.
Dalam praktiknya, supremasi hukum di Indonesia diwujudkan melalui beberapa hal. Pertama, pemerintah harus menjalankan kebijakan dan tindakan-tindakan yang didasarkan pada hukum dan tidak boleh melanggar hukum. Kedua, lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus independen dan bekerja secara profesional, tidak terikat oleh kepentingan politik atau pribadi tertentu. Ketiga, masyarakat harus memiliki kesadaran dan keterampilan yang cukup tentang hukum serta mematuhi aturan-aturan yang ada. Keempat, media massa dan organisasi masyarakat sipil harus berperan aktif dalam memperkuat supremasi hukum dengan memberikan informasi dan mengawasi pelaksanaan hukum.
Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah korupsi, intervensi politik dalam penegakan hukum, ketidakadilan dalam sistem peradilan, dan minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dan terus-menerus dari semua pihak untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia sehingga dapat menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera