Raharjo
2217011146
Kimia-A

Perkembangan demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia mengalami transformasi besar dari waktu ke waktu, mencerminkan perjuangan bangsa dalam mencari bentuk pemerintahan yang stabil dan adil. Dimulai dari demokrasi parlementer yang sarat konflik politik, lalu bergeser ke demokrasi terpimpin yang otoriter di bawah Soekarno, dan dilanjutkan dengan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru yang dikendalikan secara sentralistik oleh Soeharto. Meskipun pemilu tetap diselenggarakan, prosesnya tidak sepenuhnya demokratis. Titik balik terjadi pada era Reformasi, di mana kebebasan politik mulai tumbuh, pemilu menjadi lebih transparan, dan masyarakat sipil memperoleh ruang lebih luas. Namun, demokrasi di era reformasi ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi, politik uang, dan lemahnya penegakan hukum. Secara keseluruhan, meskipun demokrasi Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan, proses pematangannya masih terus berjalan dan memerlukan penguatan institusi serta partisipasi aktif masyarakat.

Raharjo
2217011146
Kimia-A

Jurnal berjudul "Demokrasi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah dan Perkembangannya" karya M. Qodari membahas perjalanan sistem demokrasi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi. Penulis menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut, mulai dari masa Orde Lama yang mencoba menerapkan demokrasi liberal namun tidak stabil, lalu bergeser ke demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Pada masa Orde Baru, demokrasi nyaris tidak berjalan karena kekuasaan sangat terpusat pada pemerintah dan rakyat tidak memiliki ruang untuk bersuara. Setelah reformasi, Indonesia mulai membuka diri dengan menerapkan pemilihan umum secara langsung, memberikan kebebasan pers, serta meningkatkan partisipasi publik dalam politik. Namun, penulis menekankan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini masih bersifat prosedural, artinya lebih fokus pada pelaksanaan teknis seperti pemilu, tetapi belum menjamin keadilan sosial, kesejahteraan, dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Demokrasi Indonesia juga masih menghadapi banyak tantangan seperti politik uang, pengaruh oligarki, serta rendahnya kesadaran politik masyarakat. Meski begitu, penulis tetap optimis bahwa dengan pembenahan sistem dan peningkatan kesadaran warga negara, demokrasi Indonesia bisa terus berkembang ke arah yang lebih baik dan matang.

Raharjo
2217011146
Kimia-A

Meskipun demokrasi penuh dengan dinamika dan perdebatan, sistem ini tetap bertahan karena mampu menyeimbangkan kekuasaan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Kegaduhan dalam demokrasi bukanlah kelemahan, melainkan cerminan dari kebebasan dan keterbukaan yang menjadi fondasi sistem ini.

Raharjo
2217011146
Kimia-A

1. Menurut saya, keputusan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, untuk tidak melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi adalah langkah yang bijak dan tepat. Anak-anak, yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu politik, seharusnya tidak dijadikan alat dalam ekspresi aspirasi publik. Hal positif yang dapat diambil adalah komitmen pemerintah daerah untuk melindungi kelompok rentan, mendukung implementasi UU Perlindungan Anak, serta menjaga agar demonstrasi tetap berlangsung damai dan teratur sehingga tidak menimbulkan kekacauan atau kerusakan fasilitas umum.


2. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi di depan umum, saya menyarankan agar pendapat disampaikan secara konstruktif, berbasis data dan fakta, serta melalui saluran yang tepat. Penting untuk selalu menghormati norma hukum, etika, dan tata tertib masyarakat. Pendekatan melalui dialog yang santun dan terstruktur—baik melalui diskusi, forum resmi, atau media yang kredibel—dapat membantu menghindari penyebaran ujaran kebencian, provokasi, atau tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.


3. Kewajiban dasar manusia merujuk pada tanggung jawab moral dan sosial yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari masyarakat, seperti menghormati hak orang lain, mematuhi hukum, dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Kewajiban ini tidak dimaksudkan untuk secara sewenang-wenang membatasi hak individu, melainkan untuk menyeimbangkan pelaksanaan hak dengan kepentingan bersama. Dengan demikian, hak setiap orang tetap diakui dan dilindungi, namun pelaksanaannya harus disertai dengan tanggung jawab agar tidak mengganggu atau merugikan hak orang lain.

Raharjo
2217011146
Kimia-A

Video "Perkembangan Konstitusi yang Berlaku di Indonesia" oleh Prof. Jimly Asshiddiqie menguraikan evolusi konstitusional Indonesia sejak masa kemerdekaan yang ditandai dengan perubahan signifikan dari UUD 1945 ke konstitusi federal dan sementara, serta kembalinya UUD 1945 melalui Dekret Presiden, yang mencerminkan tantangan dalam mencapai stabilitas politik dan sistem pemerintahan yang demokratis. Di dalam video tersebut, diungkapkan bahwa masalah utama terletak pada instabilitas konstitusional, keterbatasan mekanisme pengawasan kekuasaan, dan kurangnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam kerangka hukum sebelumnya. Untuk mengatasi hal ini, proses amandemen UUD 1945 sejak era reformasi dilaksanakan dengan tujuan memperbaiki sistem checks and balances, pembatasan masa jabatan presiden, penguatan peran legislatif dan yudikatif, serta pembentukan lembaga pengawas seperti Mahkamah Konstitusi yang berperan penting dalam menjaga supremasi hukum. Kesimpulannya, perjalanan konstitusional Indonesia merupakan cerminan dari upaya bangsa untuk menyeimbangkan dinamika politik dengan reformasi struktural, sehingga menghasilkan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap tuntutan masyarakat modern.