གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Vitha Al-mayda

MKU PKN KIMIA A GENAP 2024 -> ANALISIS KASUS

Vitha Al-mayda གིས-
Vitha Al-Mayda
2217011127
Kelas A

no 1

Tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah bahwa pernyataan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap perlindungan anak dan pentingnya menjaga keamanan serta ketertiban di masyarakat. Dalam konteks demonstrasi, melibatkan anak-anak dapat berisiko dan berpotensi merugikan mereka, baik secara fisik maupun psikologis. Risma menekankan bahwa anak-anak belum sepenuhnya memahami isu-isu yang dihadapi, sehingga melibatkan mereka dalam aksi demonstrasi dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi.

Hal positif yang bisa diambil dari berita ini adalah:

Kesadaran akan Perlindungan Anak: Pernyataan Risma mengingatkan kita akan pentingnya melindungi anak-anak dari situasi yang tidak sesuai dengan perkembangan mereka. Ini menunjukkan bahwa ada perhatian terhadap hak-hak anak.
Pentingnya Edukasi: Risma menekankan perlunya edukasi bagi anak-anak agar mereka dapat memahami isu-isu sosial dan politik dengan baik sebelum terlibat dalam aksi-aksi publik.
Kondusivitas dan Keamanan: Pesan untuk menjaga kondusivitas kota dan tidak merusak fasilitas umum adalah hal yang sangat penting. Ini menunjukkan bahwa demonstrasi harus dilakukan dengan cara yang damai dan bertanggung jawab.
Peran Orang Tua dan Masyarakat: Ajakan kepada orang tua dan masyarakat untuk tidak melibatkan anak-anak dalam demonstrasi mencerminkan pentingnya peran orang dewasa dalam melindungi generasi muda dari situasi yang berpotensi berbahaya.
Secara keseluruhan, berita ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kesejahteraan anak dan menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka, serta mendorong dialog yang konstruktif dalam menyampaikan pendapat.

no 2

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum, beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah:

Edukasi dan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama orang tua dan pelajar, tentang pentingnya memahami isu-isu yang dihadapi sebelum terlibat dalam demonstrasi. Edukasi tentang hak dan tanggung jawab dalam berdemonstrasi dapat membantu mencegah eksploitasi anak.
Penyuluhan dari Pihak Berwenang: Pemerintah dan lembaga terkait dapat mengadakan penyuluhan atau seminar tentang cara berdemonstrasi yang aman dan damai. Ini juga bisa mencakup informasi tentang perlindungan anak dan larangan melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi.
Pengaturan dan Koordinasi: Sebelum melakukan demonstrasi, penting untuk melakukan koordinasi dengan pihak berwenang, seperti kepolisian, untuk memastikan bahwa aksi tersebut berlangsung dengan aman dan tertib. Ini juga dapat mencakup pengaturan lokasi dan waktu yang tepat.
Pembuatan Aturan Internal: Organisasi atau kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi dapat membuat aturan internal yang jelas mengenai siapa yang boleh terlibat dalam aksi, termasuk larangan melibatkan anak-anak.
Alternatif Penyampaian Aspirasi: Mendorong penggunaan metode lain untuk menyampaikan aspirasi, seperti petisi online, forum diskusi, atau audiensi dengan pejabat pemerintah, yang tidak melibatkan demonstrasi fisik di jalanan.
Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memastikan adanya pengawasan yang ketat selama demonstrasi untuk mencegah tindakan yang merugikan, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan, termasuk melibatkan anak-anak dalam aksi.
Membangun Komunitas yang Peduli: Mendorong masyarakat untuk saling mengingatkan dan menjaga satu sama lain, terutama dalam hal melindungi anak-anak dari situasi yang berpotensi berbahaya.
Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk menyampaikan pendapat, serta melindungi anak-anak dari eksploitasi dan risiko yang tidak diinginkan.

no 3

Kewajiban dasar manusia merujuk pada tanggung jawab moral dan etis yang dimiliki setiap individu dalam berinteraksi dengan orang lain dan masyarakat. Kewajiban ini sering kali berkaitan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan mencakup beberapa aspek, antara lain:

Menghormati Hak Orang Lain: Setiap individu memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain, termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk berpendapat.
Menjaga Kesejahteraan Masyarakat: Kewajiban untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban.
Melindungi yang Rentan: Kewajiban untuk melindungi kelompok yang rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan orang tua, dari eksploitasi dan kekerasan.
Bertanggung Jawab atas Tindakan: Setiap individu bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dampaknya terhadap orang lain dan masyarakat.
Berpartisipasi dalam Proses Sosial: Kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses sosial dan politik, termasuk menyampaikan pendapat dan berkontribusi pada pengambilan keputusan yang mempengaruhi masyarakat.
Mengenai pertanyaan apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi, jawabannya adalah bahwa kewajiban dan hak asasi manusia saling terkait dan saling melengkapi. Kewajiban dasar manusia tidak serta merta membatasi hak, tetapi lebih kepada penegasan bahwa hak-hak individu harus dijalankan dengan mempertimbangkan hak dan kepentingan orang lain.

Dalam konteks ini, hak seseorang dapat dibatasi dalam situasi tertentu untuk melindungi hak orang lain atau untuk menjaga ketertiban umum. Misalnya, hak untuk berdemonstrasi dapat dibatasi jika demonstrasi tersebut mengancam keselamatan publik atau melibatkan anak-anak yang tidak seharusnya terlibat. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban terhadap masyarakat, serta melindungi kelompok yang rentan.

Secara keseluruhan, kewajiban dasar manusia berfungsi untuk memastikan bahwa hak-hak individu tidak disalahgunakan dan bahwa setiap orang dapat hidup dalam masyarakat yang aman dan adil.

MKU PKN KIMIA A GENAP 2024 -> FORUM JAWABAN ANALISIS VIDEO

Vitha Al-mayda གིས-
Vitha Al-Mayda
2217011127
Kimia (kelas A)
Menurut saya Video tersebut membahas perkembangan konstitusi di Indonesia, khususnya perubahan yang terjadi sejak pengesahan UUD 1945 hingga saat ini, serta menekankan pentingnya pemahaman konstitusi sebagai kunci dalam memahami hukum dan tata negara. Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa konstitusi Indonesia terus berevolusi sesuai dengan dinamika masyarakat dan kebutuhan hukum yang berkembang, menunjukkan bahwa konstitusi bukanlah dokumen statis. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pembahasan dan perubahan konstitusi sangat penting agar suara mereka dapat terdengar dalam proses tersebut. Video ini juga menyoroti pentingnya edukasi hukum agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban mereka serta dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran konstitusional antara lain adalah mendorong pendidikan hukum dan konstitusi dalam kurikulum, mengadakan forum diskusi publik, meningkatkan akses informasi tentang perubahan hukum, serta mendukung advokasi dan penyuluhan tentang hak-hak konstitusional. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses legislasi juga perlu diperkuat, baik melalui masukan dalam pembahasan RUU maupun dalam pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan konstitusional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat lebih memahami, menghargai, dan berperan aktif dalam menjaga serta mengembangkan hukum di Indonesia.

Kemudian solusi menurut saya yg dapat di ambil yaitu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam perkembangan konstitusi di Indonesia antara lain adalah mendorong pendidikan hukum dan konstitusi dalam kurikulum agar generasi muda memahami pentingnya konstitusi sejak dini, serta mengadakan forum diskusi publik secara berkala untuk membahas isu-isu konstitusi dan hukum yang relevan. Selain itu, peningkatan akses informasi mengenai perubahan konstitusi melalui media sosial, website pemerintah, dan kampanye informasi juga sangat penting agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan hukum dengan lebih mudah. Advokasi dan penyuluhan oleh organisasi non-pemerintah juga perlu digalakkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak konstitusional mereka. Lebih lanjut, partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi, baik melalui pengajuan masukan dalam pembahasan RUU maupun dalam pemilihan umum untuk memilih wakil yang memperjuangkan kepentingan konstitusi, harus terus didorong. Dengan solusi-solusi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami, menghargai, dan berperan aktif dalam menjaga serta mengembangkan hukum di Indonesia.