NAMA : DEA GAIZKA QUMAIROH
NPM : 2215011119
KELAS : MKU PKN C
PRODI : S1-TEKNIK SIPIL
NPM : 2215011119
KELAS : MKU PKN C
PRODI : S1-TEKNIK SIPIL
Posts made by DEA GAIZKA QUMAIROH
NAMA : DEA GAIZKA QUMAIROH
NPM : 2215011119
KELAS : MKU PKN C
PRODI : S1-TEKNIK SIPIL
NPM : 2215011119
KELAS : MKU PKN C
PRODI : S1-TEKNIK SIPIL
NAMA : DEA GAIZKA QUMAIROH
NPM : 2215011119
KELAS : MKU PKN C
PRODI : S1 TEKNIK SIPIL
Hukum dianggap sebagai institusi yang mungkin mengatur dan mengatur negara dan rakyatnya. Jika kehidupan masyarakat sederhana diatur oleh hukum alam yang sederhana, maka negara dan masyarakat modern yang kompleks tidak lagi tunduk pada hukum umum/hukum interaksi.
Hukum telah menjadi tatanan yang disengaja, contohnya adalah hukum modern. Kehidupan dan kemajuan modern membutuhkan bentuk hukum baru. Di tengah dunia yang semakin kompleks dan kehidupan modern, hukum modern telah menjadi institusi sosial-politik yang penting dan dicari. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (1945) “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”.
Berkaitan dengan keinginan untuk mendapat dukungan iptek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, diperlukan suatu negara hukum yang berbasis iptek untuk mewujudkan suatu negara hukum yang dapat menjadi rumah yang nyaman. rakyatnya bahagia. Jika tidak, Indonesia bisa menjadi surga bagi para koruptor yang bisa meminta jasa pengacara untuk menegakkan hukum di Indonesia. Cara menilai yang salah bisa menyebabkan kehancuran. Hal ini karena hukum ditafsirkan atau diungkapkan berdasarkan teks tertulis. Selain itu, perkembangan masyarakat madani/warga negara telah membuka koridor baru yang tidak memungkinkan penegakan hukum lepas dari pengawasan dan kontrol masyarakat. Dari sinilah muncul lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Police Watch (IPW), dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI). Lembaga-lembaga ini didirikan untuk diketahui oleh masyarakat luas guna menegakkan kedaulatan hukum.
Secara umum, negara hukum merupakan prinsip inti dari demokrasi liberal dan mewujudkan ide-ide seperti konstitusionalisme dan pemerintahan dengan kekuasaan terbatas.
NPM : 2215011119
KELAS : MKU PKN C
PRODI : S1 TEKNIK SIPIL
Hukum dianggap sebagai institusi yang mungkin mengatur dan mengatur negara dan rakyatnya. Jika kehidupan masyarakat sederhana diatur oleh hukum alam yang sederhana, maka negara dan masyarakat modern yang kompleks tidak lagi tunduk pada hukum umum/hukum interaksi.
Hukum telah menjadi tatanan yang disengaja, contohnya adalah hukum modern. Kehidupan dan kemajuan modern membutuhkan bentuk hukum baru. Di tengah dunia yang semakin kompleks dan kehidupan modern, hukum modern telah menjadi institusi sosial-politik yang penting dan dicari. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (1945) “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”.
Berkaitan dengan keinginan untuk mendapat dukungan iptek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, diperlukan suatu negara hukum yang berbasis iptek untuk mewujudkan suatu negara hukum yang dapat menjadi rumah yang nyaman. rakyatnya bahagia. Jika tidak, Indonesia bisa menjadi surga bagi para koruptor yang bisa meminta jasa pengacara untuk menegakkan hukum di Indonesia. Cara menilai yang salah bisa menyebabkan kehancuran. Hal ini karena hukum ditafsirkan atau diungkapkan berdasarkan teks tertulis. Selain itu, perkembangan masyarakat madani/warga negara telah membuka koridor baru yang tidak memungkinkan penegakan hukum lepas dari pengawasan dan kontrol masyarakat. Dari sinilah muncul lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Police Watch (IPW), dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI). Lembaga-lembaga ini didirikan untuk diketahui oleh masyarakat luas guna menegakkan kedaulatan hukum.
Secara umum, negara hukum merupakan prinsip inti dari demokrasi liberal dan mewujudkan ide-ide seperti konstitusionalisme dan pemerintahan dengan kekuasaan terbatas.
NAMA : DEA GAIZKA QUMAIROH
NPM : 2215011119
KELAS : MKU PKN C
PRODI : S1 TEKNIK SIPIL
NPM : 2215011119
KELAS : MKU PKN C
PRODI : S1 TEKNIK SIPIL
Dari JURNAL diatas penegakan hukum dan keamanan nasional, terlihat bahwa polisi dan hukum merupakan isu penting di Indonesia. Berbagai upaya harus dilakukan untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan damai dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perlindungan hukum merupakan konsep universal yang dianut oleh setiap negara yang mencita-citakan negara hukum. Perlindungan hukum dapat terjamin jika penegakan hukum dilaksanakan dengan baik di negara tersebut. Perlindungan hukum yang terjamin menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap orang baik pemerintah maupun swasta secara sadar. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan keamanan, pengendalian dan terwujudnya kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada. Perlindungan dapat disebut perlindungan hukum apabila bersesuaian dengan perlindungan pemerintah terhadap warga negara, kepastian hukum mengenai hak-hak warga negara, dan adanya sanksi bagi yang melanggarnya.
NAMA : DEA GAIZKA QUMAIROH
NPM : 2215011119
PRODI : S1 TEKNIK SIPIL
Mikro-litigasi mengacu pada keterbatasan proses investigasi di pengadilan. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, tuduhan hingga pelaksanaan putusan pidana yang sudah final. Penegakan hukum adalah proses dimana norma hukum diterapkan untuk mengarahkan perilaku dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Badan hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum yang berlaku. Subyek ini terdiri dari orang (warga negara Indonesia) dan lembaga (salah satunya adalah negara). Penuntutan pidana juga dibagi menjadi dua bidang dalam kaitannya dengan obyek hukum, yaitu pengertian luas dan pengertian sempit. Makna yang luas meliputi nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Arti sempit yang sama mengacu pada pemaksaan, yang hanya mengacu pada penegakan perintah formal dan tertulis.
NAMA : DEA GAIZKA QUMAIROH
NPM : 2215011119
PRODI : S1 TEKNIK SIPIL
Mikro-litigasi mengacu pada keterbatasan proses investigasi di pengadilan. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, tuduhan hingga pelaksanaan putusan pidana yang sudah final. Penegakan hukum adalah proses dimana norma hukum diterapkan untuk mengarahkan perilaku dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Badan hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum yang berlaku. Subyek ini terdiri dari orang (warga negara Indonesia) dan lembaga (salah satunya adalah negara). Penuntutan pidana juga dibagi menjadi dua bidang dalam kaitannya dengan obyek hukum, yaitu pengertian luas dan pengertian sempit. Makna yang luas meliputi nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Arti sempit yang sama mengacu pada pemaksaan, yang hanya mengacu pada penegakan perintah formal dan tertulis.