Nico Andreas
2217011001
A

Video ini mengulas perjalanan demokrasi di Indonesia, dimulai dari masa revolusi kemerdekaan hingga era reformasi. Pada masa revolusi, perkembangan demokrasi masih sangat terbatas karena perhatian utama bangsa adalah mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan. Dalam konteks ini, media massa seperti Tempo berfungsi lebih sebagai alat perjuangan daripada sebagai pengawas kekuasaan.

Periode demokrasi parlementer yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1959 dianggap sebagai masa keemasan demokrasi, namun tidak bertahan lama. Hal ini disebabkan oleh perpecahan politik yang terjadi, lemahnya struktur sosial ekonomi, serta ketidakpuasan yang dirasakan oleh militer dan Presiden Soekarno terhadap sistem multipartai yang ada. Selanjutnya, era demokrasi terpimpin antara tahun 1959 dan 1965 ditandai dengan konsentrasi kekuasaan di tangan Soekarno, yang menyebabkan meningkatnya otoritarianisme dan terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Di bawah rezim Orde Baru, demokrasi mengalami transformasi menjadi Demokrasi Pancasila, di mana kekuasaan semakin terpusat pada militer dan birokrasi. Pada masa ini, peran partai politik dan kebebasan sipil mengalami pembatasan yang signifikan. Namun, reformasi yang terjadi pada tahun 1998 membawa harapan baru bagi demokrasi Indonesia, dengan pemilihan umum yang lebih transparan dan penghormatan terhadap hak-hak sipil, meskipun proses menuju bentuk demokrasi yang ideal masih berlangsung.

Secara keseluruhan, perjalanan demokrasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang bertahap dari sistem yang terbatas menuju sistem yang lebih terbuka. Meskipun demikian, tantangan dalam memperkuat institusi politik dan budaya demokrasi masih tetap ada. Video ini menekankan bahwa demokrasi merupakan hasil dari proses panjang yang memerlukan komitmen kolektif dari seluruh elemen masyarakat untuk dapat berkembang dan berfungsi dengan baik.

NAMA : Nico Andreas

NPM : 2217011001

KELAS : A

NAMA : Nico Andreas

NPM : 2217011001

KELAS : A

Nico Andreas
2217011001
A

Dalam jurnal berjudul "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019" yang ditulis oleh R. Siti Zuhro, dibahas bahwa pemilu presiden 2019 di Indonesia belum berhasil memperkuat demokrasi secara substansial. Sebagai seorang mahasiswa, saya memahami bahwa inti dari tulisan ini menyoroti bahwa demokrasi yang kita jalani saat ini masih bersifat prosedural, terbatas pada pelaksanaan pemilu yang dilakukan setiap lima tahun, tanpa menyentuh nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kesetaraan politik, dan partisipasi masyarakat yang berkualitas.

Dari hasil pemilu 2019, terlihat dengan jelas bahwa masyarakat Indonesia semakin terpolarisasi. Kampanye yang dipenuhi dengan berita palsu, ujaran kebencian, dan politisasi agama telah menjadikan demokrasi sebagai alat untuk menciptakan konflik, bukannya sebagai ruang untuk mencapai kompromi. Dua kubu pendukung calon presiden saling mencemooh dan berusaha menjatuhkan satu sama lain. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti kelemahan partai politik yang lebih mengutamakan popularitas tokoh daripada kualitas dan integritas. Banyak artis yang dicalonkan sebagai anggota legislatif hanya karena ketenaran mereka di masyarakat, bukan karena kapasitas atau integritas yang mereka miliki. Hal ini mencerminkan bahwa partai politik belum menjalankan perannya dalam kaderisasi secara optimal.

Bagi saya, situasi ini menunjukkan bahwa politik di Indonesia masih pragmatis dan jauh dari cita-cita demokrasi yang seharusnya mencerdaskan rakyat. Tidak hanya partai politik, birokrasi juga terlibat dalam politik praktis. Seharusnya, birokrasi bersikap netral dan melayani semua golongan, namun kenyataannya banyak aparatur negara yang terlibat dalam mendukung salah satu pasangan calon. Ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan kita belum sepenuhnya bebas dari intervensi politik.

Nico Andreas
2217011001
A

Video berjudul "Demokrasi Itu Gaduh, tapi Kenapa Bertahan dan Dianut Banyak Negara?" menguraikan bahwa meskipun demokrasi sering kali terlihat gaduh dan dipenuhi dengan beragam pendapat, sistem ini tetap bertahan dan diadopsi oleh banyak negara. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya untuk memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Keberagaman suara dianggap sebagai salah satu kekuatan utama dalam demokrasi, asalkan tetap mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, kebisingan yang muncul bukanlah sebuah kelemahan, melainkan mencerminkan masyarakat yang aktif dan berani menyampaikan pandangannya.

Namun, meskipun demokrasi memiliki banyak keunggulan, kondisi demokrasi di Indonesia menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Penurunan status kebebasan yang dilaporkan oleh Freedom House sejak tahun 2013 menjadi bukti nyata dari hal ini. Fenomena serupa juga terlihat di negara-negara lain yang telah lama menerapkan sistem demokrasi, seperti Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa penurunan kualitas demokrasi kini menjadi tantangan yang bersifat global.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, demokrasi tetap banyak dipilih oleh negara-negara di seluruh dunia karena dianggap mampu menghadirkan keadilan, transparansi, dan partisipasi publik yang lebih besar dalam kehidupan bernegara. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan, sehingga tetap relevan dan adaptif di tengah berbagai krisis dan perubahan zaman yang terus berlangsung. Dengan demikian, meskipun terdapat tantangan, nilai-nilai demokrasi tetap dipegang teguh sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang lebih baik.