Nama : Muhammad Dzaki Santoso
NPM : 2255011021
Kelas : Teknik Sipil B

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai model dan kondisi pendidikan kewarganegaraan untuk memenuhi misi Pendidikan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi saat ini dilaksanakan dalam bentuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan peraturan dirjen perguruan tinggi no. Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung pembangunan berkelanjutan bangsa dan negara. Tugas dan tanggung jawab utama negara adalah berusaha menjadikan individu atau orang yang tinggal di negara itu sebagai warga negara. Di masa lalu, pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan tidak lepas dari kepentingan pemerintah yang berkuasa, yang dimotori oleh pemerintahan Orde Baru, dimana pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan sebagai sarana mempertahankan kekuasaan melalui indoktrinasi dan manipulasi. Demokrasi dan Pancasila, di mana sebagian besar elite Orde Baru bertingkah laku, memerintah negara dengan penuh praktik korupsi, konspirasi, dan nepotisme (KKN).
Dimond menganggap menarik bahwa kewarganegaraan terkait dengan kegiatan pendidikan di sekolah, mengingat pentingnya disiplin pengetahuan ini baik dalam kehidupan warga negara maupun di negara tempat tinggal mereka. Pendidikan Kewarganegaraan lebih dari sekedar pendidikan kewarganegaraan atau sering disebut sebagai pendidikan demokrasi, tetapi ruang lingkup dan orientasinya adalah memberdayakan warga negara dengan melibatkan dosen dan mahasiswa dalam praktik demokrasi langsung selama perkuliahan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk karakter bangsa Indonesia (Character Building), yang meliputi: a) membentuk keterampilan partisipasi warga negara yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; b) Menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; (c) mengembangkan budaya demokrasi yang beradab, yaitu kebebasan, kesetaraan, toleransi, dan tanggung jawab. Secara etimologis, “demokrasi” terdiri dari dua kata Yunani, yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.

Nama : Muhammad Dzaki Santoso
NPM : 2255011021
Kelas : Teknik Sipil B

Pendidikan Kewarganegaraan memenuhi tugas pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia yang senantiasa memelihara dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membentuk karakter bangsa. Hal ini sangat penting untuk pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan sejak usia dini. Karena salah satu tujuannya adalah membentuk karakter dan kepribadian masyarakat agar memenuhi nilai-nilai pancasila. dasar hukum pendidikan kewarganegaraan adalah: Pasal 27(1), Pasal 30(1) dan Pasal 31(1) Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan 1982 Peraturan 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19
5. UU No. 2 Republik Indonesia Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Kep. Dirjen Dikti no. 267/dikti/kep./2000 tentang Penyelesaian Kurikulum Dasar Mata Kuliah Pengembangan Diri Pendidikan Kewarganegaraan (MKPK) PT di Indonesia.

Nama : Muhammad Dzaki Santoso
NPM : 2255011021
Hadir

Nama : Muhammad Dzaki Santoso
NPM : 2255011021

Analisis Jurnal "PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT ILMU DAN IMPLIKASI
TERHADAP PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI".

Pembangunan iptek tanpa dilandasi Pancasila yang kuat justru akan menjadi bagian dari kehancuran bangsa, karena Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara, yang seharusnya menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta pertahanan negara dan negara Indonesia. Dewasa ini, perkembangan iptek yang tak terelakkan menuntut penguatan landasan Pancasila, agar kita tidak terpengaruh oleh budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Banyak sekali hal yang bisa kita terapkan dengan mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. yaitu perintah pertama keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya, berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab serta saling menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan. Perintah kedua, mengasihi sesama, memulihkan sikap toleran yang tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. Arahan ketiga, pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika, suku bangsa, agama, adat istiadat dan budaya, serta cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia (nasionalisme). Kaidah kelima, perlakuan yang adil dalam segala bidang kehidupan, terutama bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta penghormatan terhadap hal milik orang lain.

Nama: Muhammad Dzaki Santoso
NPM: 2255011021

A. Bagaimanakah peran Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi disiplin ilmu anda masing-masing dengan merinci setiap sila ke dalam kebijakan ilmu dan landasan etika bagi pengembangan ilmu yang anda pelajari dan bagaimana prosesnya di tengah persaingan global seperti sekarang ini?

Paradigma adalah sumber keberadaan dan perkembangan ilmu pengetahuan, titik tolaknya. Pancasila sebagai paradigma pengetahuan dalam setiap sila Pancasila:

1. Sila pertama
Sila Pertama ini menyiratkan adanya konsep tentang keberadaan Tuhan yang terus menjalin hubungan dan kesatuan dengan manusia dan alam semesta beserta isinya.
2. Sila kedua
Sila Kedua ini dengan jelas menyiratkan adanya konsep tentang manusia yang utuh. Dalam keutuhannya, ada rohani dan ada jasmani. Sebagai kesatuan rohaniah, keberadaan hati nurani tidak kalah penting daripada akal.
3. Sila ketiga
Kebutuhan untuk menetapkan orde pertama dan kedua sebagai jiwa persatuan Indonesia menunjukkan hakikat ilmu dan
nasionalisme Indonesia.
4. Sila Keempat
Perintah ini mengandung gagasan bahwa rakyat atau wakil rakyat harus menjalankan kekuasaannya dengan bijaksana,
penuh tanggung jawab baik secara vertikal kepada Tuhan maupun secara horizontal kepada seluruh rakyat Indonesia.
5. Sila Kelima
Keadilan bukanlah keadilan formal, keadilan yang dihasilkan dari peraturan perundang-undangan, tetapi keadilan yang didasarkan pada lingkungan sosialnya, yaitu karakteristik masyarakat Indonesia

B. Bagaimanakah harapanmu mengenai model pemimpin, warganegara dan ilmuwan yang Pancasilais di Indonesia sekarang dan di masa mendatang?

Harapan saya semoga kedepannya para pemimpin bangsa benar-benar tulus dalam menjalankan tugasnya, adil, dan tidak berorientasi pada apa yang akan mereka dapatkan tetapi apa yang mereka bisa lakukan untuk kemajuan bangsa. Selain itu, saya berharap pemimpin bangsa dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini maupun nanti dan tetap mengacu pada nilai-nilai pancasila.