NAMA : Muhammad Dzaki Santoso
NPM : 2255011021
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
NPM : 2255011021
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
Posts made by Muhammad Dzaki Santoso
NAMA : Muhammad Dzaki Santoso
NPM : 2255011021
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
Geopolitik dipelajari sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografis. Secara umum Geopolitik juga bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara
Berikut adalah pengertian geopolitik menurut beberapa ahli.
1. Menurut Frederick Ratzel (1897)
2. Karl Houshoffer (1896 – 1946)
3.Menurut Sir Harold Mackinder
4. Sir Walter Raleigh dan Alfred Mahan
5. Menurut Hagget
6. Menurut Preston E. James
7. Menurut Rudolf Kjellen
8. Menurut Hafeznia, MR (2006)
9. Menurut W. Michel dan John Frederick Charles Fulles
10. Nocholas J. Spykman
11.Menurut Sunarso (2006)
Geopolitik dipelajari sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografis. Secara umum Geopolitik juga bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara
NPM : 2255011021
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
Geopolitik dipelajari sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografis. Secara umum Geopolitik juga bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara
Berikut adalah pengertian geopolitik menurut beberapa ahli.
1. Menurut Frederick Ratzel (1897)
2. Karl Houshoffer (1896 – 1946)
3.Menurut Sir Harold Mackinder
4. Sir Walter Raleigh dan Alfred Mahan
5. Menurut Hagget
6. Menurut Preston E. James
7. Menurut Rudolf Kjellen
8. Menurut Hafeznia, MR (2006)
9. Menurut W. Michel dan John Frederick Charles Fulles
10. Nocholas J. Spykman
11.Menurut Sunarso (2006)
Geopolitik dipelajari sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografis. Secara umum Geopolitik juga bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara
Nama : Muhammad Dzaki Santoso
NPM : 2255011021
Kelas : Teknik Sipil B
Prodi : Teknik Sipil
1. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik komunal tersebut. Pertama, masih belum tuntasnya delimitasi perbatasan antara kedua negara, Kedua, terjadi perbedaan interpretasi mengenai zona netral yang terdapat di perbatasan kedua negara, dan, Ketiga, terkait dengan aspek sosial budaya, yaitu masih terdapat sentimen negatif antarwarga Indonesia dengan warga Timor Leste.
Ada beberapa hal positif yang mungkin dapat diambil dari situasi konflik komunal di perbatasan Indonesia Timor Leste:
1. Pembelajaran dan pertumbuhan
2. Penguatan mekanisme penyelesaian konflik.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat
4. Kesadaran tentang perbedaan
5. Solidaritas dan kerja sama antarkelompok
2.Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berwawasan nusantara tidak dapat hanya diucapkan saja tapi juga harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Setiap warga Negara harus melakukan tindakana yang berwawasan nusantara. Salah satu contoh tindakan yang berwawasan nusantara adalah senantiasa taat dan patuh terhadap peraturan dan hukum yang berlaku disuatu Negara, menjaga terciptanya suasana yang kondusif, saling menghargai dan menghormati sesama warga Negara, serta saling menjaga dan melindungi keutuhan Negara. ika para generasi bangsa tak berwawasan nusantara maka Negara ini dapat dijajah lagi oleh bangsa lain. Bahkan dapat menjadi Negara yang hancur. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya lagi rasa persatuan dan kesatuan diantara para warga Negara dan tidak adanya rasa untuk melindungi bangsa secara utuh. Sehingga dapat mudah terombang-ambing dan terpengaruh oleh bangsa lain.
3.a. Promosi Toleransi dan Dialog Antarbudaya.
Konsepsi Wawasan Nusantara mendorong promosi toleransi dan dialog antarbudaya di Indonesia. Melalui dialog yang terbuka dan saling mendengarkan, kelompok-kelompok yang berbeda dapat saling memahami, mengatasi stereotip, dan membangun hubungan yang lebih baik. Inisiatif ini dapat membantu mencegah mispersepsi, prasangka, dan diskriminasi yang bisa menjadi pemicu konflik.
b. Peran Negara dan Penegakan Hukum
Konsepsi Wawasan Nusantara menempatkan negara sebagai pengayom dan penjaga stabilitas dalam menghadapi perbedaan dan potensi konflik. Melalui penegakan hukum yang adil, keberlakuan hukum yang setara, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok, negara dapat membantu mencegah konflik dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang damai dan adil.
c. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial
Konsepsi Wawasan Nusantara mendorong perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial di Indonesia. Dengan memastikan bahwa setiap individu dan kelompok memiliki hak yang sama dan diperlakukan secara adil, konsepsi ini dapat membantu mencegah ketidakpuasan dan ketegangan yang dapat memicu konflik.
NPM : 2255011021
Kelas : Teknik Sipil B
Prodi : Teknik Sipil
1. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik komunal tersebut. Pertama, masih belum tuntasnya delimitasi perbatasan antara kedua negara, Kedua, terjadi perbedaan interpretasi mengenai zona netral yang terdapat di perbatasan kedua negara, dan, Ketiga, terkait dengan aspek sosial budaya, yaitu masih terdapat sentimen negatif antarwarga Indonesia dengan warga Timor Leste.
Ada beberapa hal positif yang mungkin dapat diambil dari situasi konflik komunal di perbatasan Indonesia Timor Leste:
1. Pembelajaran dan pertumbuhan
2. Penguatan mekanisme penyelesaian konflik.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat
4. Kesadaran tentang perbedaan
5. Solidaritas dan kerja sama antarkelompok
2.Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berwawasan nusantara tidak dapat hanya diucapkan saja tapi juga harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Setiap warga Negara harus melakukan tindakana yang berwawasan nusantara. Salah satu contoh tindakan yang berwawasan nusantara adalah senantiasa taat dan patuh terhadap peraturan dan hukum yang berlaku disuatu Negara, menjaga terciptanya suasana yang kondusif, saling menghargai dan menghormati sesama warga Negara, serta saling menjaga dan melindungi keutuhan Negara. ika para generasi bangsa tak berwawasan nusantara maka Negara ini dapat dijajah lagi oleh bangsa lain. Bahkan dapat menjadi Negara yang hancur. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya lagi rasa persatuan dan kesatuan diantara para warga Negara dan tidak adanya rasa untuk melindungi bangsa secara utuh. Sehingga dapat mudah terombang-ambing dan terpengaruh oleh bangsa lain.
3.a. Promosi Toleransi dan Dialog Antarbudaya.
Konsepsi Wawasan Nusantara mendorong promosi toleransi dan dialog antarbudaya di Indonesia. Melalui dialog yang terbuka dan saling mendengarkan, kelompok-kelompok yang berbeda dapat saling memahami, mengatasi stereotip, dan membangun hubungan yang lebih baik. Inisiatif ini dapat membantu mencegah mispersepsi, prasangka, dan diskriminasi yang bisa menjadi pemicu konflik.
b. Peran Negara dan Penegakan Hukum
Konsepsi Wawasan Nusantara menempatkan negara sebagai pengayom dan penjaga stabilitas dalam menghadapi perbedaan dan potensi konflik. Melalui penegakan hukum yang adil, keberlakuan hukum yang setara, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok, negara dapat membantu mencegah konflik dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang damai dan adil.
c. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial
Konsepsi Wawasan Nusantara mendorong perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial di Indonesia. Dengan memastikan bahwa setiap individu dan kelompok memiliki hak yang sama dan diperlakukan secara adil, konsepsi ini dapat membantu mencegah ketidakpuasan dan ketegangan yang dapat memicu konflik.
Nama: Muhammad Dzaki
NPM: 2255011021
kelas: Teknik Sipil B
NPM: 2255011021
kelas: Teknik Sipil B
NAMA : MUHAMMAD DZAKI SANTOSO
NPM : 2255011021
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
"ANALISIS VIDEO “SUPREMASI HUKUM BAGIAN 2”
Pada masa sekarang ini yang semakin kompleks maka supremasi hukum semakin dibutuhkan, karena permasalahan yang timbul dalam masyarakat semakin kompleks dan sistem alam yang sederhana semakin lemah dalam mengatur dan menyelesaikan permasalahan yang ada.
Negara hukum sangat penting bagi Indonesia sebagai negara hukum. Karena negara hukum merupakan asas fundamental dari sistem peradilan dan hukum, yang menjamin bahwa hukum harus menjadi kekuasaan tertinggi dalam suatu negara atau masyarakat.
Untuk menegakkan supremasi hukum, Indonesia harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, konsisten dan transparan. Negara juga harus memastikan bahwa semua individu dan institusi memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan sipil dihormati dan dilindungi oleh hukum. Dengan terjaminnya supremasi hukum, Indonesia dapat membangun masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat.
Karena Indonesia tidak akan menjadi kandang bagi pemerintah yang bisa main-main hukum dengan bantuan oknum pengacara.
Selain karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat memudahkan penyebaran berbagai informasi, penyebaran informasi secara massal dapat menjadi celah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat berita bohong dan juga berita sensasional untuk menyembunyikan berita penting. itu benar-benar berdampak pada masyarakat luas. Masalah ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah untuk meningkatkan pengamanan dan pengawasan agar dapat diselesaikan dan supremasi hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya.
NPM : 2255011021
KELAS : TEKNIK SIPIL B
PRODI : TEKNIK SIPIL
"ANALISIS VIDEO “SUPREMASI HUKUM BAGIAN 2”
Pada masa sekarang ini yang semakin kompleks maka supremasi hukum semakin dibutuhkan, karena permasalahan yang timbul dalam masyarakat semakin kompleks dan sistem alam yang sederhana semakin lemah dalam mengatur dan menyelesaikan permasalahan yang ada.
Negara hukum sangat penting bagi Indonesia sebagai negara hukum. Karena negara hukum merupakan asas fundamental dari sistem peradilan dan hukum, yang menjamin bahwa hukum harus menjadi kekuasaan tertinggi dalam suatu negara atau masyarakat.
Untuk menegakkan supremasi hukum, Indonesia harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, konsisten dan transparan. Negara juga harus memastikan bahwa semua individu dan institusi memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan sipil dihormati dan dilindungi oleh hukum. Dengan terjaminnya supremasi hukum, Indonesia dapat membangun masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat.
Karena Indonesia tidak akan menjadi kandang bagi pemerintah yang bisa main-main hukum dengan bantuan oknum pengacara.
Selain karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat memudahkan penyebaran berbagai informasi, penyebaran informasi secara massal dapat menjadi celah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat berita bohong dan juga berita sensasional untuk menyembunyikan berita penting. itu benar-benar berdampak pada masyarakat luas. Masalah ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah untuk meningkatkan pengamanan dan pengawasan agar dapat diselesaikan dan supremasi hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya.