Nama : Nadya Fikriatun Nisa
Npm : 2216031089
Kelas : Reguler A
Program Studi: Ilmu Komunikasi
Npm : 2216031089
Kelas : Reguler A
Program Studi: Ilmu Komunikasi
Posts made by Nadya Fikriatun Nisa
Nama : Nadya Fikriatun Nisa
Npm : 2216031089
Kelas : Reguler A
Program Studi: Ilmu Komunikasi
Bela Negara adalah suatu hal yang sangatlah positif karena semua tindakan yang kita lakukan mendapatkan manfaat terhadap diri kita da sekitar kita. Bela Negara pun tidak memaksakan kehendak orang lain dilakukan dengan apa yang kita mampu lakukan saja tidak memaksakan apa yang kita tidak bisa kita lakukan. Serta mengandung beberapa unsur dasar Negara. Bela Negara tidak hanya bisa dilakukan dengan mengangkat senjata saja bisa kita lakukan dengan taat pada semua himbauan yang pemerintah lakukan serta tidak menyebarkan berita yang hoax .bela Negara juga harus dibarengi dengan pengetahuan pengetahuan tentang kewarganegaraan agar tidak melakukan yang salah dan malah membuat hal yang tidak kita inginkan. Serta sesuai dengan tujuan utama kita dalam berwarga Negara.
Dasar Hukum Bela Negara yaitu:
1. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.
2. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap tiap warga Negara berhak dan berkewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara.
Bela negara dalam konteks pandemi COVID-19 melibatkan kesadaran bersama dan tindakan bersama untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan bersama. Dengan adanya partisipasi aktif dari seluruh warga negara, diharapkan dapat mengatasi pandemi dengan lebih efektif dan melindungi negara serta sesama warga dari ancaman virus.
Npm : 2216031089
Kelas : Reguler A
Program Studi: Ilmu Komunikasi
Bela Negara adalah suatu hal yang sangatlah positif karena semua tindakan yang kita lakukan mendapatkan manfaat terhadap diri kita da sekitar kita. Bela Negara pun tidak memaksakan kehendak orang lain dilakukan dengan apa yang kita mampu lakukan saja tidak memaksakan apa yang kita tidak bisa kita lakukan. Serta mengandung beberapa unsur dasar Negara. Bela Negara tidak hanya bisa dilakukan dengan mengangkat senjata saja bisa kita lakukan dengan taat pada semua himbauan yang pemerintah lakukan serta tidak menyebarkan berita yang hoax .bela Negara juga harus dibarengi dengan pengetahuan pengetahuan tentang kewarganegaraan agar tidak melakukan yang salah dan malah membuat hal yang tidak kita inginkan. Serta sesuai dengan tujuan utama kita dalam berwarga Negara.
Dasar Hukum Bela Negara yaitu:
1. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.
2. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap tiap warga Negara berhak dan berkewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara.
Bela negara dalam konteks pandemi COVID-19 melibatkan kesadaran bersama dan tindakan bersama untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan bersama. Dengan adanya partisipasi aktif dari seluruh warga negara, diharapkan dapat mengatasi pandemi dengan lebih efektif dan melindungi negara serta sesama warga dari ancaman virus.
Nama : Nadya Fikriatun Nisa
Npm : 2216031089
Kelas : Reguler A
Program Studi: Ilmu Komunikasi
Ketahanan nasional merupakan keuletan, keterampilan, ketangguhan dan kemampuan mengembangkan potensi nasional untuk menghadapi ancaman yang datang. Ancaman tersebut terdapat beberapa sumber, biasanya bersifat langsung, luar, dalam, dan tidak langsung. Ancaman-ancaman tersebut mengancam keutuhan negara kita. Jika diibaratkan, negara kita dilindungi oleh sebuah dinding kemudian banyak pihak yang akan mencoba menyerang sehingga sebagai seorang masyarakat memiliki kewajiban untuk mempertahankan. Pada ancaman-ancaman tersebut, ancaman tersebut mengancam integritas, identitas, kelangsungan hidup, perjuangan mencapai tujuan nasional.
Terdapat 2 jenis ancaman, yaitu:
1. Ancaman unsur Trigatra, yang meliputi lokasi dan posisi geografi, keadaan dan kekayaan alam, dan kemampuan penduduk.
2. Ancaman unsur panca gatra, yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.
Npm : 2216031089
Kelas : Reguler A
Program Studi: Ilmu Komunikasi
Ketahanan nasional merupakan keuletan, keterampilan, ketangguhan dan kemampuan mengembangkan potensi nasional untuk menghadapi ancaman yang datang. Ancaman tersebut terdapat beberapa sumber, biasanya bersifat langsung, luar, dalam, dan tidak langsung. Ancaman-ancaman tersebut mengancam keutuhan negara kita. Jika diibaratkan, negara kita dilindungi oleh sebuah dinding kemudian banyak pihak yang akan mencoba menyerang sehingga sebagai seorang masyarakat memiliki kewajiban untuk mempertahankan. Pada ancaman-ancaman tersebut, ancaman tersebut mengancam integritas, identitas, kelangsungan hidup, perjuangan mencapai tujuan nasional.
Terdapat 2 jenis ancaman, yaitu:
1. Ancaman unsur Trigatra, yang meliputi lokasi dan posisi geografi, keadaan dan kekayaan alam, dan kemampuan penduduk.
2. Ancaman unsur panca gatra, yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.
Nama: Nadya Fikriatun Nisa
NPM: 2216031089
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi
NPM: 2216031089
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi
Nama : Nadya Fikriatun Nisa
Npm : 2216031089
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel ini membahas tentang Penegakan Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia, dalam artikel ini juga menekankan isu-isu agar masyarakat dan pemerintah dapat melakukan perubahan yang diperlukan untuk membela hak asasi manusia di Indonesia. Ada banyak permasalahan yang masih menghambat penegakan HAM di Indonesia. Beberapa hal yang disoroti antara lain adalah kurangnya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang, diskriminasi berbasis gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua, dan penjatuhan hukuman kejam di luar pengadilan. Satu hal positif yang saya dapat yaitu pentingnya kesadaran yang besar terhadap menghormati Hak Asasi Manusia. Artikel ini bisa menjadi patokan bagi setiap individu dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia di negara sendiri.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berkeTuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki tradisi yang kaya dalam pembuatan keputusan kolektif dan konsensus dalam berbagai tingkatan sosial dan politik. Prinsip-prinsip demokrasi, seperti partisipasi publik, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat, terdapat dalam tradisi adat istiadat dan budaya masyarakat Indonesia. Prinsip berkeTuhanan yang Maha Esa menunjukkan pentingnya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta penekanan pada persatuan dan kesatuan sebagai dasar demokrasi yang inklusif. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia yang menghargai toleransi, harmoni, dan kerukunan antarumat beragama. Secara keseluruhan, prinsip demokrasi Indonesia yang berkeTuhanan yang Maha Esa mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum secara periodik dan mengadopsi sistem multipartai, yang memungkinkan partisipasi politik dan keterwakilan warga negara. Selain itu, Indonesia juga memiliki lembaga-lembaga negara yang bertugas menjaga pemenuhan hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga peradilan yang berfungsi sebagai pengawal hak-hak individu. Namun tetap terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi bangsa Indonesia seperti isu yang sering dibahas meliputi kebebasan berekspresi, hak-hak perempuan, perlindungan hak-hak minoritas, kebebasan beragama, perlindungan lingkungan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Kondisi di mana anggota parlemen menggunakan kedudukan mereka untuk melayani agenda politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat sebagai tindakan yang sangat tidak etis dan merugikan. Situasi ini menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Maka perlu ditekankan mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam menjaga kualitas perwakilan politik. Serta perlu diingatkan lagi bahwa anggota parlemen bertanggung jawab untuk mewakili suara rakyat dan kepentingan masyarakat yang mereka layani. Mereka dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dengan harapan bahwa mereka akan mengadvokasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimana hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat dengan tujuan yang tidak jelas merupakan contoh nyata dari pelanggaran hak asasi manusia. Manipulasi emosi dan penggunaan loyalitas rakyat sebagai "tumbal" dalam politik dapat melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang mendasarkan pada partisipasi yang bebas, adil, dan bermartabat. Dalam era demokrasi dewasa, penting untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan kharismatik yang dapat merugikan rakyat. Masyarakat yang sadar politik dan aktif, serta lembaga-lembaga independen yang kuat, adalah faktor penting dalam menjaga demokrasi yang berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia.
Npm : 2216031089
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel ini membahas tentang Penegakan Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia, dalam artikel ini juga menekankan isu-isu agar masyarakat dan pemerintah dapat melakukan perubahan yang diperlukan untuk membela hak asasi manusia di Indonesia. Ada banyak permasalahan yang masih menghambat penegakan HAM di Indonesia. Beberapa hal yang disoroti antara lain adalah kurangnya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang, diskriminasi berbasis gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua, dan penjatuhan hukuman kejam di luar pengadilan. Satu hal positif yang saya dapat yaitu pentingnya kesadaran yang besar terhadap menghormati Hak Asasi Manusia. Artikel ini bisa menjadi patokan bagi setiap individu dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia di negara sendiri.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berkeTuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki tradisi yang kaya dalam pembuatan keputusan kolektif dan konsensus dalam berbagai tingkatan sosial dan politik. Prinsip-prinsip demokrasi, seperti partisipasi publik, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat, terdapat dalam tradisi adat istiadat dan budaya masyarakat Indonesia. Prinsip berkeTuhanan yang Maha Esa menunjukkan pentingnya pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta penekanan pada persatuan dan kesatuan sebagai dasar demokrasi yang inklusif. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia yang menghargai toleransi, harmoni, dan kerukunan antarumat beragama. Secara keseluruhan, prinsip demokrasi Indonesia yang berkeTuhanan yang Maha Esa mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum secara periodik dan mengadopsi sistem multipartai, yang memungkinkan partisipasi politik dan keterwakilan warga negara. Selain itu, Indonesia juga memiliki lembaga-lembaga negara yang bertugas menjaga pemenuhan hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga peradilan yang berfungsi sebagai pengawal hak-hak individu. Namun tetap terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi bangsa Indonesia seperti isu yang sering dibahas meliputi kebebasan berekspresi, hak-hak perempuan, perlindungan hak-hak minoritas, kebebasan beragama, perlindungan lingkungan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Kondisi di mana anggota parlemen menggunakan kedudukan mereka untuk melayani agenda politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat sebagai tindakan yang sangat tidak etis dan merugikan. Situasi ini menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Maka perlu ditekankan mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam menjaga kualitas perwakilan politik. Serta perlu diingatkan lagi bahwa anggota parlemen bertanggung jawab untuk mewakili suara rakyat dan kepentingan masyarakat yang mereka layani. Mereka dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dengan harapan bahwa mereka akan mengadvokasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimana hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat dengan tujuan yang tidak jelas merupakan contoh nyata dari pelanggaran hak asasi manusia. Manipulasi emosi dan penggunaan loyalitas rakyat sebagai "tumbal" dalam politik dapat melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang mendasarkan pada partisipasi yang bebas, adil, dan bermartabat. Dalam era demokrasi dewasa, penting untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan kharismatik yang dapat merugikan rakyat. Masyarakat yang sadar politik dan aktif, serta lembaga-lembaga independen yang kuat, adalah faktor penting dalam menjaga demokrasi yang berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia.