Rara Cahyani
2217011071
B
2217011071
B
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Rara Cahyani
Rara Cahyani
2217011071
B
Jurnal Penelitian Politik, yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) sebagai bagian dari lembaga penelitian pemerintah, menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan baru, baik dalam konteks akademik maupun praktis kebijakan, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM, dan posisi Indonesia di kancah regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI diharapkan menghasilkan kajian-kajian unggulan yang dapat bersaing dan menjadi rujukan ilmiah di tingkat nasional dan internasional. Secara moral, lembaga ini diharapkan memberikan arah dan pencerahan kepada masyarakat untuk membangun Indonesia yang rasional, adil, dan demokratis. Kajian-kajian yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada praksis kebijakan, tetapi juga pada pengembangan ilmu pengetahuan sosial, khususnya konsep dan teori baru dalam ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan, dan ilmu hubungan internasional. Dalam konteks demokrasi dan pemilu presiden 2019 Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun
2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik. Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali
berhadapan dengan Prabowo Subianto, head to head, untuk memperebutkan kursi presiden. Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai
politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan
untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak
hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya
berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup
dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
2217011071
B
Jurnal Penelitian Politik, yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) sebagai bagian dari lembaga penelitian pemerintah, menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan baru, baik dalam konteks akademik maupun praktis kebijakan, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM, dan posisi Indonesia di kancah regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI diharapkan menghasilkan kajian-kajian unggulan yang dapat bersaing dan menjadi rujukan ilmiah di tingkat nasional dan internasional. Secara moral, lembaga ini diharapkan memberikan arah dan pencerahan kepada masyarakat untuk membangun Indonesia yang rasional, adil, dan demokratis. Kajian-kajian yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada praksis kebijakan, tetapi juga pada pengembangan ilmu pengetahuan sosial, khususnya konsep dan teori baru dalam ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan, dan ilmu hubungan internasional. Dalam konteks demokrasi dan pemilu presiden 2019 Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun
2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik. Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali
berhadapan dengan Prabowo Subianto, head to head, untuk memperebutkan kursi presiden. Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai
politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan
untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Tantangan pendalaman demokrasi semakin besar ketika kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum juga kurang memadai. Kondisi ini tidak
hanya berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan demokrasi, tapi juga stabilitas nasional. Apalagi ketika pemilu berlangsung di tengah keterbelahan sosial, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan maraknya
berita-berita hoax membuat hasil pemilu rentan dengan sengketa dan konflik. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres tak cukup
dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif.
Rara Cahyani
2217011071
B
Dari video tersebut hal yang dapat saya tangkap mengenai pembahasan tentang sifat demokrasi yang seringkali gaduh dan berisik. Namun, kegaduhan ini dianggap wajar selama masih dalam konteks koridor demokrasi yang prosedural demokrasi memberikan ruang bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat. Demokrasi dianggap dapat mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Negara demokrasi cenderung memiliki penegakan HAM yang lebih baik, angka korupsi yang lebih rendah, serta warga yang lebih sehat dan bahagia. Namun, belakangan kepercayaan terhadap demokrasi mulai terguncang karena perkembangan situasi abad ke-21. Indonesia mengalami penurunan peringkat dalam studi tentang demokrasi dari Freedom House dan The Economist Intelligence Unit. Penurunan kualitas demokrasi bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain, termasuk negara yang sudah mapan demokrasinya seperti Amerika Serikat.
2217011071
B
Dari video tersebut hal yang dapat saya tangkap mengenai pembahasan tentang sifat demokrasi yang seringkali gaduh dan berisik. Namun, kegaduhan ini dianggap wajar selama masih dalam konteks koridor demokrasi yang prosedural demokrasi memberikan ruang bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat. Demokrasi dianggap dapat mempertahankan keamanan dan kemakmuran jangka panjang. Negara demokrasi cenderung memiliki penegakan HAM yang lebih baik, angka korupsi yang lebih rendah, serta warga yang lebih sehat dan bahagia. Namun, belakangan kepercayaan terhadap demokrasi mulai terguncang karena perkembangan situasi abad ke-21. Indonesia mengalami penurunan peringkat dalam studi tentang demokrasi dari Freedom House dan The Economist Intelligence Unit. Penurunan kualitas demokrasi bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain, termasuk negara yang sudah mapan demokrasinya seperti Amerika Serikat.