Nama : Devi Setyo Wulandari
NPM : 2207051019
Kelas : D3 MI 22

Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan pada masa lalu tidak lepas dari kepentingan pemerintah yang berkuasa, yang telah dipraktikkan oleh rezim Orde Baru dimana pendidikan kewarganegaraan telah direkayasa sedemikian rupa sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara cara indoktrinasi, manipulasi atas demokrasi dan Pancasila, dimana banyak perilaku kalangan elite Orde Baru yang mengelola negara dengan penuh praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia yang antara lain: a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa; c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggungjawab. 

Pemahaman mengenai demokrasi di Indonesia mungkin belum sepenuhnya dikuasai dan dimengerti oleh masyarakat. Beberapa konflik di Indonesia terjadi karena pihak-pihak yang terkait merasa memiliki kebebasan terhadap hak-hak yang fundamental seperti hak untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi. Demi terciptanya proses demokrasi, setelah terbentuknya sebuah pemerintahan demokratis lewat mekanisme pemilu demokratis, negara berkewajiban untuk membuka saluran-saluran demokrasi baik secara formal melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik, dan juga saluran-saluran non-formal seperti fasilitas- fasilitas umu, atau ruang public (public spheres) sebagai sarana interaksi sosial seperti radio, televisi, media sosial dan lain sebagainya. Pendidikan Kewarganegaraan yang humanis-partisipatoris diharapkan mampu menjadi laboratorium bagi penyemaian prinsip- prinsip demokrasi yang terintegrasikan dengan nilai-nilai keindonesiaan yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa yang diharapkan dapat menjadi unsur utama pembentukan karakter nasional Indonesia.

NAMA : DEVI SETYO WULANDARI

NPM : 2207051019

KELAS : D3 MI 22

DEVI SETYO WULANDARI
2207051019

Analisis soal-2

A. Bagaimanakah peran Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi disiplin ilmu anda masing-masing dengan merinci setiap sila ke dalam kebijakan ilmu dan landasan etika bagi pengembangan ilmu yang anda pelajari dan bagaimana prosesnya di tengah persaingan global seperti sekarang ini?
Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi disiplin ilmu berarti setiap mengembangkan ilmu wajib sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

1. Sila pertama, Dalam mengembangkan ilmu wajib sesuai dengan ajaran agama masing-masing.
2. Sila kedua, Setiap manusia harus memiliki adab dalam mengembangkan ilmunya.
3. Sila ketiga, Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Sila keempat, Menerima saran dan kritik kepada sesama.
5. Sila kelima, Seluruh kalangan masyarakat Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menuntut dan mengenyam bangku pendidikan.

Nilai-nilai luhur Pancasila yang telah dibentuk oleh para pendahulu kita ini tergerus oleh adanya globalisasi. Bahkan seharusnya Pancasila ini digunakan penyaring atau filter bagi diri kita untuk menghadapi berbagai dampak negatif yang ada di era globalisasi.

B. Bagaimanakah harapanmu mengenai model pemimpin, warganegara dan ilmuwan yang Pancasilais di Indonesia sekarang dan di masa mendatang?
Pemimpin Pancasilais harus berpijak pada nilai-nilai luhur pancasila. Indonesia akan menjadi negara Pancasila jika warga negaranya juga mengamalkan nilai-nilai dan ideologi Pancasila. Seperti yang lainnya yaitu ilmuwan, semua yang lahir di Indonesia dan berkewarganegaraan Indonesia harus mengikuti lima sila yang terkandung dalam Pancasila agar kita dapat menjaga dan menciptakan situasi yang aman dan kondusif sehingga tidak timbul konflik yang memecah belah.

DEVI SETYO WULANDARI
2207051019

Analisis soal-1

A. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai berita tersebut dan apa yang anda lakukan untuk mengantisipasi dampak negatif penyebaran hoaxs?
Setiap orang seharusnya menyaring berita yang didapatnya agar mengetahui apakah berita tersebut hoax atau tidak. Akan lebih baik jika mencari berita yang benar di lembaga atau situs yang valid dan apabila kita mendapatkan berita hoax alangkah baiknya melapor ke pihak yang berwajib untuk mengantisipasi dampak negatif penyebaran hoax.

B. Bagaimanakah pengaruh pengembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di media sosial dan solusi apa yang anda sampaikan bagi pengembangan iptek yang lebih baik?
Pengaruh pengembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di media sosial contohnya penipuan online, yaitu dengan iming-iming undian berhadiah dengan syarat mengirimkan uang terlebih dahulu, bullying terhadap seseorang yang kurang normal di aplikasi Tiktok yang dimana dia juga memiliki hak untuk bermain sosial media, dan penyebaran pornografi di beberapa web atau aplikasi. Solusi agar pengembangan iptek lebih baik yaitu dengan memblokir situs-situs negatif yang merugikan dan wajib menyaring setiap konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

C. Sikap Konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya, bagaimakah solusi menurut program studi/jurusan yang anda ambil saat ini atas permasalahan tersebut?
Sikap konsumerisme sangat merugikan bagi Indonesia, alangkah baiknya jika akan membeli sesuatu itu harus dipikirkan apakah butuh atau tidak. Kita harus mendahului kebutuhan dibandingkan keinginan agar tidak bergaya hidup yang boros.