Nama : Fadil Muharrom
NPM : 2216031058
Kelas : Reguler B

Analisis Jurnal "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani"

Pendidikan Kewarganegaraan dalam lingkup pendidikan nasional bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Berbagai model dan istilah pendidikan kewarganegaraan telah dilakukan oleh pemerintah RI untuk menyelenggarakan misi pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi saat ini telah diwujudkan dalam bentuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 267/Dikti/Kep/200 tentang Penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah untuk menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara.

Pendidikan Kewarganegaraan tidak lepas dari realitas bangsa Indonesia saat ini yang masih awam tentang demokrasi. Pengertian demokrasi secara terminologi telah dikemukakan oleh para ahli tentang demokrasi. Salah satunya menurut Abraham Lincoln, demokrasi merupakan sistem pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada intinya, demokrasi adalah proses di mana masyarakat dan negara berperan di dalam membangun kultur dan sistem kehidupan yang dapat menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan baik secara sosial, ekonomi maupun politik.

Menurut Azra, Pendidikan Kewarganegaraan (Civics) merupakan kebutuhan yang mendesak bagi bangsa Indonesia dalam membangun demokrasi karena beberapa alasan diantaranya sebagai berikut:
1. Meningkatnya gejala dan kecenderungan political illiteracy, tidak melek politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi serta lembaga-lembaganya di kalangan warga negara;
2. Meningkatnya political apathism (apatisme politik).

Hal ini tentu tidak bisa diabaikan oleh bangsa yang memiliki komitmen kuat menjadi lebih demokrasi dan berkeadaban. Langkah yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat agar mempunyai kekuatan adalah melalui upaya sistematis dan sistemik dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) yang secara konseptual menjadi wahana pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM dalam konteks pembangunan masyarakat madani (Civil Society).

Istilah masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Beberapa unsur pokok yang perlu dimiliki oleh masyarakat madani yaitu, wilayah publik yang bebas (free public spehere), demokrasi (democracy), toleransi (tolerance), kemajemukan (pluralism), keadilan (social justice). Mahasiswa merupakan salah satu komponen strategis bangsa Indonesia dalam pengembangan demokrasi dan masyarakat madani. Sebagai bagian dari kelas menengah, mahasiswa mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap nasib masa depan demokrasi dan masyarakat madani di Indonesia yang dapat diwujudkan melalui pengembangan sikap-sikap demokratis, toleran, dan kritis dalam perilaku sehari-hari melalui cara yang dialogis, santun, dan bermartabat serta melalui praktik-praktik demokrasi yang santun dan tertib dalam rangka mewujudkan pembangunan demokrasi berkeadaban di Indonesia (civitalized democracy).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan pendidikan yang sangat penting dalam membangun karakter bangsa Indonesia. Selain itu, dapat menjadi sebuah sarana pertemuan beragam nilai dan prinsip yang bersumber dari luar dan khazanah pemikiran dan nilai-nilai Indonesia yang diorientasikan untuk melahirkan sebuah sintesis kreatif yang dibutuhkan oleh Indonesia sebagai sebuah negara baru yang bersendikan Pancasila. Serta Pendidikan Kewarganegaraan yang humanis-partisipatoris diharapkan mampu menjadi laboratorium bagi penyemaian prinsip-prinsip demokrasi yang terintegrasikan dengan nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila.

Nama : Fadil Muharrom
NPM : 2216031058
Kelas : Reguler B

Dalam Hakekat dan Pentingnya PKn di Perguruan Tinggi memiliki beberapa aspek pembelajaran yakni diantaranya sebagai berikut:
1. Pengertian PKn
2. Landasan Ideal dan Hukum
3. Sumber Historis
4. Sumber Sosiologis
5. Sumber Politik
6. Dinamika, Esensi, dan Urgensi

Kewarganegaraan berasal dari kata warganegara, sehingga tidak heran Pendidikan Kewarganegaraan sangatlah erat kaitannya dengan warganegara. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan juga merupakan suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara. Berkaitan dengan sebelumnya, mata kuliah PKn ini juga bertujuan untuk melatih peserta didik berpikir kritis, analitis, dan demokratis berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Landasan ideal dan landasan hukum Pendidikan Kewarganegaraan dibagi menjadi 6, diantaranya sebagai berikut:
1. Pancasila. Sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara.
2. Pembukaan UUD 1945
3. Batang Tubuh UUD 1945. Khususnya pada pasal 27 ayat 3 tentang bela negara, pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan dan keamanan, dan pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan.
4. UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang pendidikan bela negara.
5. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang mata kuliah pengambangan kepribadian
6. SK Dirjen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006 tentang pengembangan mata kuliah kepribadian.

Sumber Historis, Sosiologis dan Politik Pkn. Secara historis subtansi sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka. Apabila dilihat dari sumber sosiologis, diperlukannya PKn oleh masyarakat untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara-bangsa. Selanjutnya PKn dilihat dari sumber politik, dimuatnya dokumen kurikulum: Kewarganegaraan (1957), Civics (1962), Kewarganegaraan Negara (1968), dst.

Dinamika, Esensi, dan Urgensi PKn. PKn perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan Iptek untuk membangun negara-bangsa. Selian itu, masa depan PKn sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.

Nama : Fadil Muharrom

NPM : 2216031058

Kelas : Reguler B

Fadil Muharrom_2216031058_Reguler B

Analisa soal 2

A. Bagaimanakah peran Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi disiplin ilmu anda masing-masing dengan merinci setiap sila ke dalam kebijakan ilmu dan landasan etika bagi pengembangan ilmu yang anda pelajari dan bagaimana prosesnya di tengah persaingan global seperti sekarang ini?

Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan IPTEK bangsa Indonesia.

Sila ketuhanan yang Maha Esa, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta, perimbangan antara rasional dengan irrasional, antara akal, rasa dan kehendak. Berdasarkan sila pertama ini IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga mempertimbangkan maksud dan akibatnya kepada kerugian dan keuntungan manusia dan sekitarnya. Pengolahan diimbangi dengan pelestarian. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai sentral, melainkan sebagai bagian yang sistematika dari alam yang diolahnya.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah secara beradab. IPTEK adalah bagian dari proses budaya manusia beradab dan bermoral. Oleh sebab itu, pembangunan iptek harus berdasarkan kepada usaha-usaha mencapai kesejahteraan umat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkung dan sombong dari penggunaan IPTEK.

Sila Persatuan Indonesia, memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan IPTEK, IPTEK persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara, persaudaraan dan persahabatan antar daerah di berbagai daerah terjalin karena tidak lepas dari faktor kemajuan iptek.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, prinsip demokrasi sebagai jiwa sila keempat ini dapat mendasari pemikiran manusia secara bebas untuk mengkaji dan mengembangkan IPTEK. Seorang ilmuan harus pula memiliki sikap menghormati terhadap hasil pemikiran orang lain dan terbuka, dikritik dan dikaji ulang hasil dari pemikirannya. Penemuan iptek yang telah teruji kebenerannya harus dapat dipersembahkan kepada kepentingan rakyat banyak.

Sila Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, kemajuan IPTEK harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemausiaan, keseimbangan hubungan antara manusia dengan sesamanya, hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagai Penciptanya, hubungan manusia dengan lingkungan dimana mereka berada.

B. Bagaimanakah harapanmu mengenai model pemimpin, warganegara dan ilmuwan yang Pancasilais di Indonesia sekarang dan di masa mendatang?

Harapan saya terkait model pemimpin, warganegara dan ilmuwan yang Pancasilais di Indonesia sekarang dan di masa mendatang adalah sosok yang berjiwa Pancasila. Di mana hasil dari pemikirannya dapat membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik untuk menggapai cita-cita bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan. Tidak hanya pada sosok pemimpin, tetapi warga negara atau masyarakat Indonesia juga harapannya dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila secara utuh dalam dirinya, serta mampu menerapkannya dalam berbagai aspek kehidupan.

SUMBER REFERENSI:
Syarifuddin, S. (2018). PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT ILMU DAN IMPLIKASI TERHADAP PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI. eL-Muhbib: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Dasar, 2(2), 115-127.