Muhammad Ferdy Maulid 2216031132 Reguler B

Judul : Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia (Membaca Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Sumber Etik)
Penulis : Sri Pujiningsih
Tahun : 2017
Volume dan Halaman : Vol. 17 No. 1, Hal 28-36

Hasil Penulisan : Hubungan hukum dan etika dalam politik Indonesia dapat dilihat dari tiga dimensi yakni dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan keluasan cakupannya serta dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggarnya. Jimly Asshiddiqie mendeskripsikan hukum sebagai cover dari etika, etika sebagai isi, dan agama sebagai unsur yang mendasari semua hal. Tetapi dari segi hubungan keluasan cakupannya dikatakan bahwa hukum merupakan pelanggaran etik, tapi tidak semua etik merupakan pelanggaran hukum. Hal ini menjelaskan cakupan etika lebih luas dibandingkan dengan hukum.
Dari segi dimensi ketiga menurut Paulus Harsono etika digambarkan sebagai pagar preventif prilaku dan hukum sebagai penentu benar atau salah dari tindakan individu tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa etika itu sendiri selalu melebihi hukum yang pada dasarnya diawali oleh etika-etika yang berlaku di Indonesia.
Etika adalah ladang tempat hukum ditemukan dan hukum sendiri merupakan pengejawantahan hukum yang telah diberi sanksi dan diformalkan. Dalam filsafat hukum, kita mengenal tingkatan hukum yang berawal dari nilai, asas, norma, dan undang-undang. Berdasarkan  TAP MPRS No. 2 tahun 1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (GBPNSB) berlaku 9 (sembilan tahun) dan kemudian dirubah menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang
diperbarui selama 5 (lima) tahun sekali.
Tujuan Penulisan : Untuk mengetahui hubungan antara hukum dan etika dalam politik hukum di Indonesia

Muhammad Ferdy Maulid 2216031132 Reg B

Etika Pancasila sebagai sistem yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai pancasila, yaitu nilai ketuhanan (nilai spiritualitas), kemanusiaan (humanus), persatuan (solidaritas), kerakyatan (menghargai orang lain) dan keadilan (peduli sesama). Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia indonesia dalam semua aspek kehidupannya.
Etika Pancasila memiliki urgensi di dalamnya, yaitu:
1. Pancasila sebagai dasar dari sumber moral.
2. Pancasila sebagai dasar dari sumber pergaulan antarsesama, dan
3. Pancasila sebagai dasar dari sumber kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Muhammad Ferdy Maulid 2216031132 Reg B

1. Dari sudut pandang saya, etika prilaku politik pada saat ini masih belum sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini dikarenakan, masih banyak oknum-oknum pemerintah yang masih melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotosme (KKN). Pancasila sendiri mengandung nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan, tapi etika politik di Indonesia masih belum mencapai nilai-nilai tersebut. Masih banyak kasus-kasus koruptor dan lain-lain yang belum juga terselesaikan oleh KPK, hal ini seakan menjadi hal yang lunrah terjadi pada politisi Indonesia. Itulah sebabnya etika prilaku politik perlu ditanamkan kepada seluruh politisi di Indonesia.

2. Moral adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Moral sebagai tingkah laku hidup manusia, yang mendasarkan pada kesadaran, bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik , sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya. Menurut saya, etika anak muda pada lingkungan saya hampir mencerminkan etika bangsa, tapi tidak sempurna. Masih ada orang yang malah menjauhi nilai moral yang ada di Indonesia, tapi ada juga orang yang menjunjung tinggi moral yang ada di Indonesia.
Solusi yang tepat dalam dekadensi moral pada anak muda ialah dengan cara memberikan pengetahuan dan wawasan tentang moral itu sendiri, memberikan arahan agar generasi mudah tidak menunggalkan moralitasnya, memberitahu tentang dampak negatif jika kita tidak memiliki moral dalam prinsip hidup.

Muhammad Ferdy Maulid_2216031132_Reguler B