Nama : Muhammad Farhan Murtadho

NPM : 2215011075

Kelas : Teknik Sipil B

Analisis Jurnal  “Urgensi pendidikan kewarganegaraan sebagai
Pendidikan karakter bangsa Indonesia
Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Sipil"

Indonesia dalam masa transisi menuju demokrasi yang menimbulkan banyak ketakutan, dan pada saat yang sama, masyarakat masih cenderung menyelesaikan konflik dengan cara-cara yang tidak demokratis, main hakim sendiri, memaksakan kehendak dan menjalankan kebijakan moneter sebagai cerminan anti- perilaku dan sikap demokratis. Dengan berkembangnya demokrasi gelombang ketiga, tuntutan demokratisasi praktis dan sosial menurut Orde Baru menjadi salah satu agenda kelompok gerakan reformasi, dengan salah satu tuntutannya adalah reformasi pendidikan kewarganegaraan. sebelumnya dirasa tidak berarti dalam semangat reformasi. Dalam pelaksanaan demokrasi yang berkeadaban, pendidikan kewarganegaraan dipandang sebagai pendidikan karakter yang sangat penting dan urgen bagi bangsa Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai model dan syarat pendidikan kewarganegaraan untuk memenuhi misi Pendidikan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi kini telah diperluas dalam bentuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan SK Dirjen Perguruan Tinggi No. Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada hakekatnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik yang mampu memajukan pembangunan bangsa secara berkelanjutan dan mendukung negara. Tugas pokok dan tanggung jawab negara adalah upaya untuk menjadikan warga negara dari individu atau mereka yang tinggal di negara tersebut. Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan pada masa lalu tidak lepas dari kepentingan pemerintah yang berkuasa, yang ditempuh oleh pemerintah Orde Baru, dimana pendidikan kewarganegaraan dirancang sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan melalui indoktrinasi dan manipulasi. Demokrasi dan Pancasila, dimana sebagian besar perilaku elit Orde Baru, yang mengatur negara dengan penuh praktek korupsi, konspirasi dan nepotisme (KKN), dimana sebagian besar dari perilaku tersebut.

Dimond merasa menarik bahwa kewarganegaraan terkait dengan kegiatan belajar di sekolah, karena pentingnya disiplin ilmu ini bagi kehidupan warga satu sama lain dan dengan negara tempat mereka berada. Pendidikan Kewarganegaraan lebih dari sekedar Pendidikan Kewarganegaraan yang biasa dikenal dengan Pendidikan Demokrasi, namun ruang lingkup dan fokusnya adalah pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan dosen dan mahasiswa dalam praktik demokrasi secara langsung selama perkuliahan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membangun karakter bangsa Indonesia (character building), yang meliputi:
a) pembentukan keterampilan untuk partisipasi warga negara yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; b) Mewujudkan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, bekerja untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa; c) Pengembangan budaya demokrasi yang beradab, yaitu kebebasan, kesetaraan, toleransi dan tanggung jawab. Secara etimologis, “demokrasi” terdiri dari dua kata Yunani, yaitu “demos” untuk orang atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” untuk kekuasaan atau kedaulatan.

Nama : Muhammad Farhan Murtadho

NPM : 2215011075

Kelas : Teknik Sipil B

Esensi dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk mengembangkan kepribadian generasi muda bangsa sesuai dengan nilai-nilai pancasila sebagai dasar kehidupan bernegara. Pendidikan politik sangat penting bagi kita para pelajar untuk membawa pulang kecintaan, moralitas, rela berkorban untuk bangsa dan berpikir kritis. Landasan dan dasar hukum pendidikan kewarganegaraan yang ideal adalah Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, UU No 20 Tahun 1982, UU No 20 Tahun 2003 dan Ketetapan Umum. Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006. Bahwa PKn sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Sehingga rakyat dapat mendukung, melestarikan dan mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus menjadi pedoman, karena mencakup nilai-nilai kebangsaan, pemahaman tentang pemahaman-pemahaman nusantara, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta solusi atas berbagai tantangan era globalisasi.

NAMA : Muhammad Farhan Murtadho

NPM : 2215011075

KELAS : SIPIL B

Nama : Muhammad Farhan Murtadho
NPM : 2215011075


"PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT ILMU DAN IMPLIKASI TERHADAP PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI"

* KONSEP DASAR PANCASILA
menurut Muh.Yamin: Pancasila berasal dari kata Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik,

manurut Notonegoro: pancasila adalah dasar falsafah negara indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia

menurut soekarno: pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun- temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia

PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT ILMU
Pancasila sebagai filsafat ilmu merupakan landasan dalam proses berfikir dan berpengetahuan. Sebuah pengetahuan dalam perkembangannya harus memperhatikan aspek Ketuhanan yang merupakan landasan dalam setiap berfikir manusia. Pengetahuan harus memperhatikan aspek kemanusiaan, tanpa memperhatikan landasasan ini, pengetahuan akan terlepas dari nilai-nilai hakiki pengetahuan itu.

* IMPLIKASI SILA SILA DALAM PENGEMBANGAN IPTEK

1. Ketuhanan yang Maha Esa

Adapun Nilai-Nilai Pancasila pada sila KeTuhanan yang maha Esa adalah:
a. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
b. Hormat menghormati dan berkerjasama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup.
c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
d. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
Sedangkan menurut Muchtar Nilai-Nilai di dalam sila Ketuhanan yang Mahasa Esa terkandung nilai Religius antara lain adalah:
a. Kepercayaan Terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta
segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti
Mahakuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sebagainya;
b. Ketakwaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa, yakni menjalankan semua
perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. (Prasetio P, 2014)

Implikasi Sila I Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pengembangan ilmu pengetahuan Manusia pada hakikatnya adalah mahluk religi. Sebagai mahluk religi, setiap manusia memiliki potensi untuk sampai pada kesadaran bahwa terdapat kekuatan, dengan segala kemahaan, yang mencipta dan menguasai jagad raya.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam sila yang kedua adalah:
a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban
antara sesame manusia.
b. Saling mencintai sesame manusia.
c. Mengembalikan sikap tenggang rasa
d. Tidak semena-mena terhadap orang lain
e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
g. Berani membela kebenaran dan keadilan
h. Bangsa indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia,karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Implikasi Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok, lapisan tertentu.

3. Persatuan Indonesia

Adapun nilai-nilai pada sila ke 3 adalah
a. Pengakuan terhadap bhineka Tunggal Ika suku bangsa, etnis, agama, adat
Istiadat dan kebudayaan.
b. Pengakuan terhadap persatuan bangsa dan wilayah indonesia serta wajib
membela dan menjunjung tingginya (Patriotisme).
c. Cinta dan bangga akan bangsa dan Negara Indonesia (Nasionalisme).

Implikasinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah Sila persatuan Indonesia, memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan iptek, dengan iptek persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara, persaudaraan dan pesahabatan antar daerah di berbagai daerah terjalin karena tidak lepas dari factor kemajuan iptek.

4. Kerakyaatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Adapun nilai-nilai dalam sila ke 4 sebgai berikut:
a. Negara adalah untuk kepentingan seluruh rakyat.
b. Kedaulatan adalah ditangan rakyat
c. Manuasia indonesia adalah sebagai warga Negara dan warga masyarakat
mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
d. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal
sehat.
e. Keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh
wakil-wakil rakyat.

Implikasinya dalam pengembangan pengetahuan adalah Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendasari pengembangan Iptek secara demokratis. Artinya, setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan Iptek. Selain itu dalam pengembangan iptek setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memilki sikap yang tebuka artinya terbuka untuk dikritik/dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori lainnya.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Adapun nilai-nilai sila ke 5 adalah:
a. Perlakuan yang adil disegala bidang kehidupan terutama dibidang politik, ekonomi, social dan budaya.
b. Perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia.
c. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
d. Menghormati hak milik orang lain
e. Cita-cita masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan
spiritual bagi seluruh rakyat indonesia.
f. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.

Implikasi sila ke 5 dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah;
Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengimplementasikan pengembangan iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan msyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan alam lingkungannya

Nama : Muhammad Farhan Murtaadho
NPM : 2215011075


A. Bagaimanakah peran Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi disiplin ilmu anda masing-masing dengan merinci setiap sila ke dalam kebijakan ilmu dan landasan etika bagi pengembangan ilmu yang anda pelajari dan bagaimana prosesnya di tengah persaingan global seperti sekarang ini?

Paradigma adalah sumber keberadaan dan perkembangan ilmu pengetahuan, titik tolaknya. Pancasila sebagai paradigma pengetahuan dalam setiap sila Pancasila:

1. Sila Pertama
Perintah pertama ini berarti adanya konsep keberadaan Tuhan yang terus menciptakan hubungan dan kesatuan dengan manusia dan alam semesta beserta isinya.
2. Sila Kedua
Perintah kedua ini jelas mengandung konsep manusia sempurna. Keseluruhannya adalah mental dan fisik. Sebagai entitas mental, keberadaan hati nurani tidak sepenting akal.
3. Sila ketiga
Kebutuhan untuk menetapkan orde pertama dan kedua sebagai jiwa persatuan Indonesia menunjukkan hakikat ilmu dan
nasionalisme Indonesia.
4. Sila Keempat
Perintah ini mengandung gagasan bahwa rakyat atau wakil rakyat harus menjalankan kekuasaannya dengan bijaksana,
penuh tanggung jawab baik secara vertikal kepada Tuhan maupun secara horizontal kepada seluruh rakyat Indonesia.
5. Sila Kelima
Keadilan bukanlah keadilan formal, keadilan yang dihasilkan dari peraturan perundang-undangan, tetapi keadilan yang didasarkan pada lingkungan sosialnya, yaitu karakteristik masyarakat Indonesia.


B. Bagaimanakah harapanmu mengenai model pemimpin, warganegara dan ilmuwan yang Pancasilais di Indonesia sekarang dan di masa mendatang?
Jawab :
Model pemimpin, warga negara, dan ilmuwan yang Pancasilais yang diharapkan adalah yang berpegang teguh dengan Pancasila. Pemimpin berjiwa pancasila adalah pemimpin yang mengerti benar akan hakikat pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia. Sehingga dengan begitu, semua kebijakan yang diambilnya kelak akan berpedoman pada ideologi Bangsa. Semua model yang diharapkan harus memiliki 5 karakteristik yaitu
1. Pemimpin yang beriman.
2. Menjunjung tinggi HAM
3. Memiliki rasa nasionalisme
4. Bersikap adil
5. Berpendidikan