Nama: Dini Canika Sumara
NPM: 2215061026
Kelas: PSTI B
Prodi: Teknik Informatika
Post Test Pertemuan 14
A. Artikel tersebut menggambarkan situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk. Beberapa masalah yang disoroti antara lain pelanggaran HAM berat di masa lalu, penanganan konflik sumber daya alam, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM, pelanggaran HAM di Papua, dan penjatuhan hukuman kejam. Namun, terdapat juga beberapa perkembangan positif seperti langkah reformasi untuk perlindungan HAM yang lebih baik dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial. Setelah membaca artikel ini, hal positif yang dapat diperoleh adalah kesadaran tentang tantangan dan masalah yang masih dihadapi dalam penegakan HAM di Indonesia. Artikel ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perluasan perlindungan HAM, seperti meratifikasi perjanjian HAM internasional dan upaya reformasi sektor keamanan publik. Selain itu, peran aktif masyarakat sipil, seperti gerakan mahasiswa dan komunitas masyarakat, juga menjadi harapan dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia.
B. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan sebagai pemersatu dan landasan moral dalam kehidupan berdemokrasi. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Maha Esa menunjukkan adanya pengakuan akan nilai-nilai agama dan keberagaman kepercayaan dalam kerangka negara yang demokratis. Pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Maha Esa dapat bervariasi tergantung pada pandangan dan keyakinan masing-masing individu. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai landasan moral yang kuat untuk menjaga nilai-nilai keadilan, toleransi, dan persatuan dalam sistem politik. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa prinsip ini dapat menimbulkan konflik atau ketidakadilan jika tidak dijalankan dengan baik dan menghormati kebebasan beragama setiap individu.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini harus dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Sementara Pancasila menjadi dasar negara, UUD NRI 1945 menjadi konstitusi yang menjamin hak asasi manusia.Pada kenyataannya, praktik demokrasi di Indonesia memiliki tantangan dan permasalahan yang perlu terus diperbaiki. Beberapa isu yang sering muncul adalah adanya keterbatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, praktik korupsi, kebijakan yang tidak selalu berpihak pada kepentingan rakyat, serta masalah pelanggaran HAM yang masih terjadi.
D. Dalam situasi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar demokrasi yang melibatkan representasi yang jujur dan bertanggung jawab. Dalam sistem demokrasi, anggota parlemen dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Oleh karena itu, mereka seharusnya bertindak dalam kepentingan publik dan memperjuangkan kebijakan yang menguntungkan masyarakat secara luas, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri. Jika anggota parlemen tidak mematuhi prinsip-prinsip ini dan menggunakan posisinya untuk melaksanakan agenda politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan demokrasi itu sendiri. Dalam situasi seperti itu, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada, mengawasi tindakan para anggota parlemen, dan menggunakan hak-hak mereka dalam proses demokrasi, seperti pemilihan dan partisipasi aktif dalam membentuk opini publik, untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan dan mengingatkan para pemimpin mereka akan kepentingan masyarakat yang sebenarnya.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat memiliki pengaruh yang kuat dalam memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat. Ketika kekuasaan semacam itu disalahgunakan atau digunakan untuk tujuan yang tidak jelas, dapat terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pada era demokrasi dewasa saat ini, konsep hak asasi manusia merupakan prinsip yang sangat penting. Hak asasi manusia mencakup hak-hak yang melekat pada setiap individu, termasuk hak atas kebebasan, martabat, dan perlindungan dari diskriminasi serta penyalahgunaan kekuasaan. Hak asasi manusia juga menjamin keadilan, kebebasan berekspresi, hak atas kehidupan, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya. Dalam konteks ini, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dapat melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tindakan semacam itu dapat mencakup penindasan politik, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis agama atau tradisi, dan penggunaan kekerasan terhadap individu atau kelompok tertentu. Dalam sebuah demokrasi yang matang, penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah dan pemimpin yang bertanggung jawab harus menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia setiap individu, tanpa memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan pribadi atau tidak jelas. Prinsip-prinsip hak asasi manusia harus menjadi pijakan dalam pembuatan kebijakan dan tindakan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, inklusif, dan demokratis.