Posts made by Septia Rosalia

NAMA : SEPTIA ROSALIA
NPM : 2257051018
KELAS : D
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

Berdasarkan video tersebut, analisis yang saya dapatkan adalah geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa.

Macam-macam teori Geopolitik
  1. Teori Geopolitik Frederich Ratzel
  2. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen
  3. Teori Geopolitik Karl Haushofer
  4. Teori Geopolitik Halford Mackinder
  5. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan
  6. Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller
Konsep Geopolitik Indonesia
Teori Geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia.

Prinsip Geopolitik Indonesia
Prinsip Geopolitik di Indonesia tidak mementingkan dalam hal wilayah, tetapi lebih kepada membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah.

Konsep Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia
Wawasan Nusantara adalah Wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia. Hakikat dari Wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.

Cara pandang bangsa Indonesia
a. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik.
b. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.
c. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya
d. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan.

Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI
Konsep NKRI Dicantumkan dalam pasal satu ayat satu UUD negara RI 1945 yang isinya:
“ Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”
Sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia, kesatuan wilayah Indonesia mencakup :
  1. Kesatuan politik
  2. Kesatuan hukum
  3. Kesatuan sosial budaya
  4. Kesatuan pertahanan dan keamanan
Keunggulan bangsa Indonesia adalah :
  1. Jumlah dan potensi penduduknya cukup besar.
  2. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya.
  3. Letak wilayah yang strategis, dan masih banyak lagi.
NAMA : SEPTIA ROSALIA
NPM : 2257051018
KELAS : D
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Di lain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini.

Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Di lain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya.
NAMA : SEPTIA ROSALIA
NPM : 2257051018
KELAS : D
PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

Berdasarkan video tersebut, analisis yang saya dapatkan adalah dalam berbagai variasi sebagai lembaga yang berjaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Apabila kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun di atur dengan hukum alam yang sederhana maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatu nya kepada custumary law/interactional law. Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan baik seperti hukum modern sekarang ini. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuan nya membutuhkan hukum-hukum baru yang dapat menjadi sandarannya.
 
Hukum modern menjadi pranata sosial di politik yang penting dan dicari ditengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini. Sebagaimana dicantumkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengarahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan Berbangsa dan bernegara Indonesia, kita perlu bernegara hukum Yang berbasis ilmu pengetahuan dan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi tempat para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan nya hukum di Indonesia. Cara berhukum yang keliru memang dapat menimbulkan malapetaka. Ini dapat terjadi karena cara berhukum tekstual atau mengeja Undang- Undang seperti yang tertulis.
 
Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi Antara lain adalah “ Demokratisasi dan Desentralisasi”. Demokratisasi adalah transisi ke rezim politik yang lebih demokratis. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas otonom. Pembangunan masyarakat madani atau civil society telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan control masyarakat, terbentuklah Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang menonjol seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.