Nama: Laura Maylani
NPM: 2215061071
Kelas: PSTI C
Prodi: Teknik Informatika
NPM: 2215061071
Kelas: PSTI C
Prodi: Teknik Informatika
Posts made by Laura Maylani
Nama: Laura Maylani
NPM: 2215061071
Kelas: PSTI C
Prodi: Teknik Informatika
NPM: 2215061071
Kelas: PSTI C
Prodi: Teknik Informatika
NAMA : LAURA MAYLANI
NPM : 2215061071
KELAS : PSTI C
PRODI : Teknik Informatika
Penegakan hukum yang ada di indonesia terus menjadi perhatian bagi pemerintah. Berdasarkan pasal 27 UUD 1945 dengan jelas tercantum: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Arti semua warga negara memiliki persamaan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah. Hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah dan warga negara tentunya.
Menurut Muladi penerapan hukum sendiri haruslah dipandang dari tiga dimensi. Dimensi yang pertama ialah penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif yang artinya ialah penerapan keseluruhan aturan hukum menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana. Selanjutnya, penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas, dan yang terakhir penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif, dan pelaku sosial.
Masalah yang sering terjadi di negara berkembang terkhususnya Indonesia adalah kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri yang menjadi penegak hukum. Diketahui penegak hukum adalah orang pertama yang akan dijadikan panutan sehingganya mereka haruslah memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat menjalankan perannya sebagai pemberi keadilan pada suatu perkara. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemah akan pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dsb. untuk itu diperlukan sebuah langkah untuk menangani masalah tentang sumber daya manusia ini.
NPM : 2215061071
KELAS : PSTI C
PRODI : Teknik Informatika
Penegakan hukum yang ada di indonesia terus menjadi perhatian bagi pemerintah. Berdasarkan pasal 27 UUD 1945 dengan jelas tercantum: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Arti semua warga negara memiliki persamaan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah. Hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah dan warga negara tentunya.
Menurut Muladi penerapan hukum sendiri haruslah dipandang dari tiga dimensi. Dimensi yang pertama ialah penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif yang artinya ialah penerapan keseluruhan aturan hukum menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana. Selanjutnya, penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas, dan yang terakhir penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif, dan pelaku sosial.
Masalah yang sering terjadi di negara berkembang terkhususnya Indonesia adalah kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri yang menjadi penegak hukum. Diketahui penegak hukum adalah orang pertama yang akan dijadikan panutan sehingganya mereka haruslah memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat menjalankan perannya sebagai pemberi keadilan pada suatu perkara. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemah akan pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dsb. untuk itu diperlukan sebuah langkah untuk menangani masalah tentang sumber daya manusia ini.
Nama : Laura Maylani
NPM : 2215061071
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
Waktu yang semakin maju membawa kita ke dalam kehidupan yang modern. Sehingga dibutuhkannya hukum baru yang digunakan sebagai sandaran. Hukum dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Hukum modern ini menjadi peranan sosial politik di tengah kehidupan yang semakin modern.
Reformasi sejak tahun 1998 membuka bab baru bagi bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi tahun 1998 berkaitan dengan demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis) dan sesentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi). Sehingga masyarakat madani juga memiliki peran penting dalam mengontrol dan memantau penyelenggaraan hukum melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MaPPI.
NPM : 2215061071
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
Waktu yang semakin maju membawa kita ke dalam kehidupan yang modern. Sehingga dibutuhkannya hukum baru yang digunakan sebagai sandaran. Hukum dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Hukum modern ini menjadi peranan sosial politik di tengah kehidupan yang semakin modern.
Reformasi sejak tahun 1998 membuka bab baru bagi bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi tahun 1998 berkaitan dengan demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis) dan sesentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi). Sehingga masyarakat madani juga memiliki peran penting dalam mengontrol dan memantau penyelenggaraan hukum melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MaPPI.
Nama : Laura Maylani
NPM : 2215061071
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Dari artikel diketahui masih banyak warga negara yang belum sepenuhnya memahami arti dan maksud dari wawasan nusantara, terdapat ketidakjelasan delimitasi perbatasan antar dua negara tersebut, dan terkait masalah aspek sosial budaya. Sehingga perlu adanya suatu pemberian informasi akan satu pemahaman terhadap wilayah delimitasi tersebut dan pemahaman akan wawasan nusantara itu sendiri. Hal positif yang bisa saya ambil adalah setiap warga negara harus memahami dengan benar akan wawasan nusantara terlebih pemahaman dan pengetahuan di tempat tinggal sekitar.
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Jika bangsa Indonesia tidak memiliki konsepsi yang jelas tentang wawasan nusantara tentu saja hal tersebut akan berdampak pada bangsa Indonesia tidak akan memiliki alasan yang kuat akan kepemilikan bangsa Indonesia itu sendiri. Seperti pada artikel, bisa saja wilayah Indonesia akan diambil hak miliknya oleh negara lain jika warga setempat bahkan bangsa Indonesia tidak memiliki pengetahuan akan wawasan nusantara di wilayah setempat, tidak hanya wilayah bahkan kebudayaan pun akan diambil hak miliknya jika kebudayaan asli milik Indonesia tidak tereksplor dengan baik di negara sendiri malah cukup lestari di negara tetangga.
3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel di atas?
Wawasan nusantara dapat mencegah timbulnya konflik karena pemahaman akan wawasan nusantara itu sendiri dapat menghindari konflik yang ada. Maksudnya jika terdapat konflik akan suatu persoalan kita sebagai warga negara mengetahui kebenaran akan persoalan yang dihadapi (dapat berupa batas-batas wilayah yang ada, adat istidata, budaya dsb) sehingga bisa dengan mudah mencarikan solusi untuk permasalahan tersebut. Konsep wawasan nusantara ini juga memberikan informasi bahwa bangsa Indonesia yang begitu luas terdiri dari banyaknya pulau, memberi pemahaman akan diperlukannya rasa satu kesatuan dan toleransi untuk menghindari berbagai macam konflik.
NPM : 2215061071
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika
1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Dari artikel diketahui masih banyak warga negara yang belum sepenuhnya memahami arti dan maksud dari wawasan nusantara, terdapat ketidakjelasan delimitasi perbatasan antar dua negara tersebut, dan terkait masalah aspek sosial budaya. Sehingga perlu adanya suatu pemberian informasi akan satu pemahaman terhadap wilayah delimitasi tersebut dan pemahaman akan wawasan nusantara itu sendiri. Hal positif yang bisa saya ambil adalah setiap warga negara harus memahami dengan benar akan wawasan nusantara terlebih pemahaman dan pengetahuan di tempat tinggal sekitar.
2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Jika bangsa Indonesia tidak memiliki konsepsi yang jelas tentang wawasan nusantara tentu saja hal tersebut akan berdampak pada bangsa Indonesia tidak akan memiliki alasan yang kuat akan kepemilikan bangsa Indonesia itu sendiri. Seperti pada artikel, bisa saja wilayah Indonesia akan diambil hak miliknya oleh negara lain jika warga setempat bahkan bangsa Indonesia tidak memiliki pengetahuan akan wawasan nusantara di wilayah setempat, tidak hanya wilayah bahkan kebudayaan pun akan diambil hak miliknya jika kebudayaan asli milik Indonesia tidak tereksplor dengan baik di negara sendiri malah cukup lestari di negara tetangga.
3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel di atas?
Wawasan nusantara dapat mencegah timbulnya konflik karena pemahaman akan wawasan nusantara itu sendiri dapat menghindari konflik yang ada. Maksudnya jika terdapat konflik akan suatu persoalan kita sebagai warga negara mengetahui kebenaran akan persoalan yang dihadapi (dapat berupa batas-batas wilayah yang ada, adat istidata, budaya dsb) sehingga bisa dengan mudah mencarikan solusi untuk permasalahan tersebut. Konsep wawasan nusantara ini juga memberikan informasi bahwa bangsa Indonesia yang begitu luas terdiri dari banyaknya pulau, memberi pemahaman akan diperlukannya rasa satu kesatuan dan toleransi untuk menghindari berbagai macam konflik.