NAMA: Nadhofa Agustyawulandari
NPM : 2253053044
KELAS : 2C

Analisis vidio Supremasi hukum bagian 2
Penegakan hukum yang berkeadilan, hukum dihadirkan serta dipercaya untuk mengatur seuatu negara dan masyarakat. Dan Hukum itu sendiri membutuhkan roh keadilan di dalamnya, dan keadilan membutuhkan hukum sebagai sarana agar keadilan itu dapat mawujud dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan yang modern ini membutuhkan hukum agar terorganisir serta tertib dengn begitu jika hukum ditiadakan maka akan menjadi peluang bagi koruptor untuk menyewa pengacara dalam membabibutakan suatu hukum di indonesia. Reformasi dilakukan pada tahun 1998 membuka lembaran baru dalam menangani hukum di indonesia yang berslogankan demokratisasi dan desentralisasi dengam begitu lahirlah lembaga swadaya masyarakat yang bertujuan Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat dapat diartikan organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan minat yang besar serta bergerak dibidang kegiatan tertentu.

NAMA: Nadhofa Agustyawulandari
NPM : 2253053044
KELAS : 2C

NAMA: Nadhofa Agustyawulandari
NPM : 2253053044
KELAS : 2C

Nama : Nadhofa Agustyawulandari
NPM : 2253053044
Kelas : 2C
Prodi : PGSD

Nama : Nadhofa Agustyawulandari
Npm : 2253053044

Analisi vidio

Setelah menyimak vidio tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menepatkan hukum pada posisi tertinggi dengan menepatkan hukum sesuai temlatnya dan dapat dipahami supremasi hukum merupakan salah satu esensi demokrasi karena itu supremasi hukun mengimplikasikan pada dua hal seperti mencegah terjadinya praktil penyalahgunaan kekuasaan dan juga menjaga masyarakat agar dalam menjalankan hak haknya tidak terjerumus dalam tindakan di luar batas hukum yang berujung anarkis. dan tanpa aturan hukum, kebebasan dan kompetisi sebagai ciri demokrasi akan liar tidak terkendali.Demokrasi tidak dapat dihadapi dengan cara perhukum masalalu dibawah kekuasaan yang otoriter dan sentralistik tuntutan partisipasi dan kontrol oleh masyarakat terhadap badan dan institutut menjadi makin memuat baik Legislatif , Eksekutif dan Yudikatif semua dihadapkan pada tantangan yang sama Semboyaan Bhineka tunggal ika (berbeda beda tetapi tetap satu)