གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Ridho Fernando

PKN ILKOM A, Kamis 11.10-12.50 T.A Genap 2022/2023 -> FORUM JAWABAN PRETEST

Ridho Fernando གིས-
Nama : Ridho Fernando
NPM : 2257051033
Kelas : A
Prodi : S1 Ilmu Komputer

Ketahanan nasional mengacu pada kemampuan suatu negara untuk bertahan dan melindungi dirinya dari ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Konsep ketahanan nasional mencakup berbagai aspek, termasuk keamanan politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, dan lingkungan.Ketahanan nasional juga berhubungan dengan kemampuan negara untuk menghadapi ancaman keamanan yang beragam, seperti konflik bersenjata, terorisme, kejahatan transnasional, bencana alam, dan tantangan siber. Selain itu, ketahanan nasional melibatkan upaya untuk membangun solidaritas nasional, mempromosikan persatuan, dan mendorong partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dan stabilitas negara.
Secara keseluruhan, ketahanan nasional merupakan komponen penting dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan suatu negara. Itu melibatkan upaya lintas sektor dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan sejahtera bagi warganya.

Ada dua unsur ancaman, yaitu:
Ancaman unsur trigatra
1. Lokasi dan posisi geografis Indonesia.
2. Keadaan dan kekayaan alam.
3. Kemampuan penduduk.

Ancaman unsur pancagatra
1. Ideologi (G30SPKI)
2. Politik (Tidak bole memberi suara/pendapat)
3. Ekonomi (Masyarakat tidak diakomodir kebutuhannya)
4. Sosial budaya (Tradisi)
5. Hankam atau Pertahanan Keamanan

PKN ILKOM A, Kamis 11.10-12.50 T.A Genap 2022/2023 -> FORUM JAWABAN PRETEST

Ridho Fernando གིས-
Nama : Ridho Fernando
Kelas : A
NPM : 2257051033

Hukum terlahir sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menyusun negara juga masyarakat, apabila kehidupan masyarakat diatur dengan hukum alam yang sederhana maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi mengerahkan segala sesuatunya kepada custumary law atau interaction law.Kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang sesuai bagi masyarakat. Jika tidak, seperti yang kita ketahui Indonesia akan menjadi negara para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa para pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.