གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Dimas Habib Rizki

Nama : Dimas Habib Rizki
NPM : 2217051059
Kelas : A

Demokrasi pada dasarnya adalah cara untuk memperkenalkan setiap orang di masyarakat pada aturan permainan demokrasi. Proses politik berlangsung tidak hanya di tingkat prosedural lembaga politik, tetapi juga di tingkat kota. Demokrasi terhubung ketika aktor-aktor politik, ekonomi, negara, dan masyarakat sipil mampu menghadirkan aksi demokrasi sebagai pilihan utama perebutan kekuasaan. Pendalaman demokrasi bisa datang dari negara, tetapi juga dari masyarakat. Pada saat yang sama, pendalaman demokrasi di sisi negara dapat berarti pengembangan mekanisme kelembagaan untuk menciptakan kepercayaan di antara semua aktor politik, dan juga pengembangan keterampilan administrasi teknis terkait dengan pelembagaan yang muncul. Di sisi kota, memperdalam demokrasi berarti melembagakan penguatan partisipasi dalam kegiatan politik formal di tingkat lokal. Pendalaman demokrasi juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menerapkan pemerintahan yang efektif.
Sebagai landasan demokrasi, pemilu merupakan sarana dan motivasi terbaik bagi masyarakat, terutama untuk menyalurkan aspirasi politiknya.
Nama : Dimas Habib Rizki
NPM : 2217051059
Kelas : A

Menurut saya, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk membuat keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Penegakan HAM lebih tinggi di negara demokrasi, warga negara demokrasi cenderung memiliki tingkat kelangsungan hidup yang tinggi. Secara umum, negara demokrasi lebih makmur, tingkat pembangunan manusia lebih tinggi, dan tingkat korupsi lebih rendah. 
Menurut sebuah laporan oleh Freedom House, kebebasan pers telah menurun secara signifikan di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Ini terutama disebabkan oleh tekanan politik dan pengaruh mereka yang berkuasa di media. Kekerasan politik meningkat di beberapa negara, baik dalam bentuk demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan maupun dalam bentuk kekerasan oleh kelompok pencari kekuasaan. Negara mengalami krisis demokrasi akibat adanya pemimpin otoriter yang merebut kekuasaan dan mengubah sistem demokrasi menjadi pemerintahan yang otoriter. Hal ini secara signifikan dapat mengurangi partisipasi politik masyarakat. Hal ini mungkin karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik atau rasa putus asa bahwa partisipasi politik tidak akan membawa perubahan yang signifikan.