Nama : Dimas Habib Rizki
NPM : 2217051059
Kelas : A

Demokrasi tidak dapat dikejar di bawah kekuasaan otoriter dan terpusat seperti di masa lalu. Persyaratan partisipasi sosial otoritas dan lembaga diperkuat oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif. Semua lembaga ini menghadapi tantangan serupa. Saat itu, sentralisme otoritarian mencekik keberagaman yang ada, sehingga legalitas hukum muncul sebagai tantangan. Hukum harus benar-benar ditempatkan sebagai tulang punggung ekonomi dan tidak disalahgunakan sebagai mesin ekonomi, dan hukum juga harus secara andal mengamankan dan melindungi investasi keuangan.

Nama : Dimas Habib Rizki
NPM : 2217051059
Kelas : A

Negara kita yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu suatu pemerintahan atau sistem pemerintahan yang di dalamnya semua rakyat ikut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya atau dapat diartikan sebagai pemerintahan kerakyatan. Di negara-negara yang berusaha menerapkan demokrasi yang diinginkan, dinamika pemilihan parlemen harus dikembangkan. Pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, demokrasi memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemilihan umum ini merupakan jembatan menuju terwujudnya Indonesia merdeka karena para pemimpin yang terpilih begitu tangguh dan berambisi untuk Indonesia. 

Parameter sila keempat sebagai sumber nilai yaitu tercantum dalam UUD 1945 BAB VIIB Pemilihan Umum pasal 22E, yang menjelaskan pemilihan umum yang terkandung dalam pancasila sila keempat hanya saja menjelaskan prosedur standar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia, namun Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dianggap sudah bergeser fungsi dan kedudukannya dikarenakan kurangnya kesadaran bagi para penyelenggara pemerintahan dengan landasan/ dasar bernegara. Bentuk penyimpangan yang terjadi adalah Kecurangan dalam pemilu, yang melihat bukan dari sisi kualitas, tetapi dari mementing kuantitas. Lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan bersama atau masyarakat.

Nama : Dimas Habib Rizki
NPM : 2217051059
Kelas : A

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

1. Perkembangan demokrasi masa revolusi Indonesia
Perkembangan demokrasi pada masa ini masih sangat terbatas dengan hanya didukung oleh 2 majalah pada masa revolusi kemerdekaan yakni majalah "Tempo" dan majalah karya Robert Cribb

2. Perkembangan Demokrasi Parlementer (1945 - 1949)
pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia tapi sayangnya perkembangan demokrasi parlementer gagal karena
1) Politik berdasarkan aliran masih mendominasi
2) Lemahnya basis sosial ekonomi
3) Persamaan kepentingan antara Presiden Indonesia kala itu yakni Ir.Soekarno dan anggota TNI Angkatan Darat yakni sama sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan

3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959 - 1965)
Pada masa ini politik memiliki tolak ukur antara Presiden,ABRI,dan PKI

4. Perkembangan Demokrasi pada Masa Pemerintahan Orde Baru (1966 - 1998)
pada masa ini politik menggunakan demokrasi pancasila (orde baru),3 tahun pertama kekuasaan seolah - olah didistribusikan atau dibagikan kepada masyarakat
tapi setelah 3 tahun berjalan peran yang dominan adalah dari abri, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan fungsi dan peranan partai politik, campur tangan pemerintah dalam partai politik dan publik.

5. Perkembangan Demokrasi Masa Reformasi (1998 - Sekarang)
Demokrasi pada masa reformasi adalah demokrasi pancasila yang diawali dengan pengumuman presiden dan unjuk rasa yang dilakukan masyarakat.

NAMA : DIMAS HABIB RIZKI

NPM : 2217051059

KELAS : A

PRODI : S1 ILMU KOMPUTER

NAMA : DIMAS HABIB RIZKI

NPM : 2217051059

KELAS : A

PRODI : S1 ILMU KOMPUTER