Nama : Jena Feronika
NPM : 2215061037
Kelas : PSTI-A
NPM : 2215061037
Kelas : PSTI-A
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Jena Feronika
Nama : Jena Feronika
NPM : 2215061037
Kelas : PSTI-A
NPM : 2215061037
Kelas : PSTI-A
Nama : Jena Feronika
NPM : 2215061037
Kelas : PSTI-A
Analisis Soal
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
= Hal positif yang saya dapatkan setelah saya membaca artikel diatas adalah saya semakin sadar terhadap isu isu politik di Indonesia yang sudah banyak campur tangan dari pihak pihak tertentu, itu menyadarkan saya sebagai generasi muda untuk lebih peka dan beraspirasi lagi dalam mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah kita jalani. untuk hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah transparansi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembentukan suatu undang-undang atau peraturan dan juga partisipasi masyarakat/publik diperlukan dalam proses membangun suatu peraturan baru karena partisipasi merupakan unsur penting dari demokrasi.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945!
= Hakikat dari konstitusi sendiri adalah kontrak sosial, yang secara sederhana berarti kesepakatan antara penguasa dan yang dikuasai tentang hal apa saja yang akan diatur nantinya. Maka dari itu, penting adanya ketika setiap substansi dari konstitusi sesuai dengan kehendak masyarakat. Kedudukan konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan konstitusi memiliki peran atau fungsi yang sangat penting yaitu untuk mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Seperti halnya Indonesia yang memiliki UUD NRI 1945 yang digunakan untuk mengatur kehiduran bernegara.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
= Pejabat yang melakukan perilaku tidak konstitusional adalah pejabat negara yang memegang jabatan rangkap. Contoh salah seorang pejabat yang sudah menjabat menjadi sekretaris badan pengatur jalan tol (BPJT) kementrian PUPR sejak tahun 2020 hingga sekarang, kini merangkap jabatan sebagi komisaris PT Jasamarga Transjawa Tol . Hal ini tentu menyalahi aturan konstitusi yang berlaku. Sebab dalam konstitusi secara tegas dikatakan bahwa pejabat negara yang memiliki posisi strategis dilarang untuk merangkap jabatan. Pejabat pejabat seperti ini layak untuk mendapat sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku serta sanksi sosial agar mereka sadar bahwa itu menyalahi aturan dan mau mengikuti aturan aturan yang telah ditetapkan.
NPM : 2215061037
Kelas : PSTI-A
Analisis Soal
1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
= Hal positif yang saya dapatkan setelah saya membaca artikel diatas adalah saya semakin sadar terhadap isu isu politik di Indonesia yang sudah banyak campur tangan dari pihak pihak tertentu, itu menyadarkan saya sebagai generasi muda untuk lebih peka dan beraspirasi lagi dalam mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah kita jalani. untuk hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah transparansi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembentukan suatu undang-undang atau peraturan dan juga partisipasi masyarakat/publik diperlukan dalam proses membangun suatu peraturan baru karena partisipasi merupakan unsur penting dari demokrasi.
2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945!
= Hakikat dari konstitusi sendiri adalah kontrak sosial, yang secara sederhana berarti kesepakatan antara penguasa dan yang dikuasai tentang hal apa saja yang akan diatur nantinya. Maka dari itu, penting adanya ketika setiap substansi dari konstitusi sesuai dengan kehendak masyarakat. Kedudukan konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan konstitusi memiliki peran atau fungsi yang sangat penting yaitu untuk mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Seperti halnya Indonesia yang memiliki UUD NRI 1945 yang digunakan untuk mengatur kehiduran bernegara.
3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
= Pejabat yang melakukan perilaku tidak konstitusional adalah pejabat negara yang memegang jabatan rangkap. Contoh salah seorang pejabat yang sudah menjabat menjadi sekretaris badan pengatur jalan tol (BPJT) kementrian PUPR sejak tahun 2020 hingga sekarang, kini merangkap jabatan sebagi komisaris PT Jasamarga Transjawa Tol . Hal ini tentu menyalahi aturan konstitusi yang berlaku. Sebab dalam konstitusi secara tegas dikatakan bahwa pejabat negara yang memiliki posisi strategis dilarang untuk merangkap jabatan. Pejabat pejabat seperti ini layak untuk mendapat sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku serta sanksi sosial agar mereka sadar bahwa itu menyalahi aturan dan mau mengikuti aturan aturan yang telah ditetapkan.
Nama : Jena Feronika
NPM : 2215061037
Kelas : PSTI-A
NPM : 2215061037
Kelas : PSTI-A
Nama : Jena Feronika
NPM : 2215061037
Kelas : PSTI-A
Perkembangan konstitusi yang berlaku di Indonesia oleh Prof. Jimly Asshiddiqie
Pada dasarnya kita telah menjadi 4 republik, yakni :
1. Republik yang disahkan pada tanggal 17 agustus 1945 dengan konstitusi 18 agustus 1945
2. RIS
3. Negara kesatuan, UUDS 1950
4. Tahun 1959 kembali memberlakukan Dekrit Presiden tapres 150 tahun 59 berlaku Kembali UUD 1945
UUD 1945 kembali diberlakukan, namun terdapat perubahan yakni terdapat penjelasan UUD yang ditaruh di lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945 yang diberlakukan Kembali. Sedangkan pemberlakuan UUD 1945 pada tahun 45 yang disahkan tanggal 18 agustus 1945 tidak terdapat penjelasan.
Dokumen Undang-undang dasar asli yang dijadikan pegangan saat ini adalah :
- Naskah Undang-Undang Dasar 45 versi 5 Juli 1959 + 4 lampiran : perubahan 1, perubahan 2, perubahan 3, perubahan 4.
Jadi status perubahan 1,2,3,4 adalah lampiran sesuai dengan kesepakatan bahwa setuju diadakan perubahan UUD dengan menggunakan metode addendum.
Konsolidasi naskah berdasarkan aturan tambahan yakni terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal.
- Materi yang terkandung dalam penjelasan Undang-undang dasar 45 dimasukkan menjadi undang-undang dasar
NPM : 2215061037
Kelas : PSTI-A
Perkembangan konstitusi yang berlaku di Indonesia oleh Prof. Jimly Asshiddiqie
Pada dasarnya kita telah menjadi 4 republik, yakni :
1. Republik yang disahkan pada tanggal 17 agustus 1945 dengan konstitusi 18 agustus 1945
2. RIS
3. Negara kesatuan, UUDS 1950
4. Tahun 1959 kembali memberlakukan Dekrit Presiden tapres 150 tahun 59 berlaku Kembali UUD 1945
UUD 1945 kembali diberlakukan, namun terdapat perubahan yakni terdapat penjelasan UUD yang ditaruh di lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945 yang diberlakukan Kembali. Sedangkan pemberlakuan UUD 1945 pada tahun 45 yang disahkan tanggal 18 agustus 1945 tidak terdapat penjelasan.
Dokumen Undang-undang dasar asli yang dijadikan pegangan saat ini adalah :
- Naskah Undang-Undang Dasar 45 versi 5 Juli 1959 + 4 lampiran : perubahan 1, perubahan 2, perubahan 3, perubahan 4.
Jadi status perubahan 1,2,3,4 adalah lampiran sesuai dengan kesepakatan bahwa setuju diadakan perubahan UUD dengan menggunakan metode addendum.
Konsolidasi naskah berdasarkan aturan tambahan yakni terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal.
- Materi yang terkandung dalam penjelasan Undang-undang dasar 45 dimasukkan menjadi undang-undang dasar