NAMA : ZABRINA TALITHA ANINDYA
NPM : 2215061017
KELAS : PSTI A

ARTIKEL : SEMANGAT BELA NEGARA DI TENGAH PANDEMI COVID-19
Pendidikan kewarganegaraan dan bela Negara itu adalah hal yang sangatlah penting bagi warga Negara karena hal tersebut mencerminkan kecintaan dan setiaan warga Negara kepada negaranya tersebut makana hal tersebut sangatlah penting bagi suatu Negara. Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangakat perundangan dan petinggi suatu Negara tentang patriotisme seseorang, kelompok atau seluruh komponen dari suatu Negara dalam kepentingan pertahanan eksitensi suatu Negara tersebut. Banyak para pihak yang menanyakan perihal bagaimana kesadaran bela Negara pada saaat pandemic begini. Bela Negara sebenarnya tu adalah wujud kecintaan, nasionalisme kita terhadap Negara yang harus ada disetiap waga Negara. Tanpa kesadaran bela Negara Negara yang tinggi maka dapat disimpulkan bahwa Negara tersebut tidak akan kokoh dan mudah runtuh karena rapuh bahkan akan rapuh ketika menghadapi era global seperti sekarang ini.

Lalu kita bisa melakukan apa untuk bela Negara? Kita bisa melakukan isolasi mandiri dengan lingkunga sekitar seperti di daerah komplek sekitar kita bisa melakukan isolasi mandiri dengan itu kita sudah melakukan bela Negara secara mandiri dan membantu para orang yang rentan terkena virus covid-19 karena orang yang sudah tua lebih mudah terkena virus covid-19.lalu untuk bisa melakukan isolasi lebih besar lagi kita bisa bekerjasama dengan pemerintah setempat agar bisa melakukan isolasi lebih besar lagi. Selain itu kita juga sudah membantu gugus tugas karena gugus tugas juga perlu bantuan kita agar melakukan tugas lebih mudah lagi. Untuk lebih mudah lagi kita harus lakukan ialah dengan selalu menaati semua yang pemeritah perintahkan , taati himbauannya untuk memerangi covid-19. Untuk tetap dirumah saja. Diam untuk menyelamatkan orang orang disekitar kita.

Nama : zabrina talitha anindya
NPM : 2215061017
Kelas : PSTI A

Ketahanan nasional adalah keuletan, ketrampilan, ketangguhan, dan kemampuan mengembangkan potensi nasional untuk menghadapi ancaman yang ada. Tantangan, hambatan, ancaman, gangguan ada yang berasal dari langsung, luar negeri, dalam negeri, dan tidak langsung. Ancaman ini menyerang integritas, identitas, kelangsungan hidup, dan tujuan mencapai tujuan nasional. Ketahanan nasional sebagai konsepsi merupakan pisau analisis untuk memecahkan problem atau masalah kehidupan bangsa melalui pendekatan delapan aspek kehidupan nasional yang diistilahkan sebagai Astagatra. Astagatra terdiri dari Trigatra dan Pancagatra.

Ancaman unsur Trigatra
a. Lokasi dan posisi geografis Indonesia
b. Keadaan dan kekayaan alam
c. Kemampuan penduduk

Ancaman unsur Panca Gatra
a. Ideologi
b. Politik
c. Ekonomi
d. Sosial dan Budaya
e. Pertahanan dan Keamanan

NAMA : Zabrina Talitha Anindya

NPM : 2215061017

KELAS: PSTI A

PRODI: Teknik Informatika

NAMA : Zabrina Talitha Anindya

NPM : 2215061017

KELAS: PSTI A

PRODI: Teknik Informatika

NAMA: Zabrina Talitha Anindya
NPM: 2215061017
KELAS: PSTI A
PRODI; Teknik Informatika

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
jawaban : artikel ini membahas tentang keadaan HAM di Inonesia pada tahun 2019. keadaan ham di indonesia pada tahun tersebut sangat buruk namun ada beberapa perkembangan baik yang dapat menjadi evaluasi untuk kedepannya. kasus pelanggaran ham di indonesia pada tahun 2019 yakni . Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya. tetapi terdapat hal positif yang bisa kita ambil yaitu Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.


B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
jawaban : Sebagai sebuah negara yang kaya akan budaya dan keragaman etnis, Indonesia memiliki banyak nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli yang mempengaruhi demokrasi di negara ini. Salah satu prinsip yang menjadi dasar demokrasi Indonesia adalah "berke-Tuhanan yang Maha Esa." Pendapat saya tentang prinsip ini adalah sebagai berikut:

1. Mengakui keberagaman agama: Prinsip "berke-Tuhanan yang Maha Esa" mencerminkan pengakuan terhadap keberagaman agama yang ada di Indonesia.
2. Menghargai toleransi antaragama: Prinsip ini juga memperkuat nilai-nilai toleransi dan saling menghormati antaragama.
3. Mempertahankan keseimbangan kekuasaan: Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa juga mendorong pengakuan pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan.

Namun, penting untuk diingat bahwa nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia bersifat dinamis dan terus berubah seiring waktu. Demokrasi Indonesia juga dipengaruhi oleh nilai-nilai universal demokrasi yang diakui secara internasional. Oleh karena itu, sementara prinsip "berke-Tuhanan yang Maha Esa" tetap menjadi bagian penting dari demokrasi Indonesia, harus ada keseimbangan yang baik antara nilai-nilai budaya asli dan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih luas untuk memastikan sistem demokrasi yang efektif dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
jawaban : Praktik demokrasi di Indonesia saat ini memiliki tantangan dan progres yang berbeda-beda dalam menjalankan prinsip-prinsip Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia.
- Pancasila dan UUD NRI 1945: Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, terdiri dari lima sila yang mencakup nilai-nilai seperti keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan ketuhanan yang Maha Esa. UUD NRI 1945 menyediakan kerangka hukum untuk sistem politik dan kelembagaan negara. Meskipun secara teoritis demokrasi Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip ini, implementasinya masih menghadapi tantangan dan perlu perbaikan.

- Partisipasi politik: Demokrasi melibatkan partisipasi aktif warga negara dalam proses politik. Indonesia telah berhasil melaksanakan pemilihan umum secara reguler untuk memilih perwakilan politik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun, masih terdapat ruang untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik yang lebih luas, termasuk melibatkan kelompok-kelompok minoritas dan masyarakat sipil.

- Kebebasan berpendapat dan pers: Hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat dan pers, adalah fondasi penting dalam demokrasi. Meskipun Indonesia memiliki kebebasan pers yang relatif kuat, masih ada tantangan dalam hal keterbatasan kebebasan berpendapat, termasuk pembatasan terhadap aktivis, jurnalis, dan kelompok masyarakat yang mengkritik pemerintah. Perlindungan hak asasi manusia secara keseluruhan perlu terus ditingkatkan agar demokrasi dapat berkembang dengan baik.

- Kekuasaan yang terpusat: Sejak reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah melakukan transformasi yang signifikan dari rezim otoriter menjadi negara demokratis. Namun, masih ada kecenderungan kuat terhadap sentralisasi kekuasaan, terutama di tingkat pemerintah pusat, yang dapat menghambat partisipasi publik yang lebih luas dan responsif terhadap kepentingan masyarakat lokal.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
jawaban : ketika anggota parlemen mengabaikan kepentingan masyarakat dan melaksanakan agenda politik mereka sendiri, itu adalah suatu masalah yang merugikan bagi demokrasi. Perlu adanya upaya bersama dari masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, dan para pemilih untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam sistem demokrasi agar anggota parlemen benar-benar mewakili suara rakyat yang mereka layani.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
jawaban : Pendapat saya tentang pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat adalah Ketika pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik memanfaatkan posisi mereka untuk memanipulasi dan mempengaruhi emosi rakyat, hal ini bisa menjadi bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang sangat berbahaya. Penyalahgunaan kekuasaan semacam itu dapat mengancam hak asasi manusia. Ketika rakyat terlalu dipengaruhi oleh emosi atau keyakinan tertentu, mereka mungkin rela menjadi "tumbal" atau mengorbankan hak-hak asasi mereka sendiri demi tujuan yang tidak jelas atau meragukan. Ini bisa termasuk mengorbankan kebebasan berpendapat, hak keadilan, dan hak-hak dasar lainnya. Prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua pihak yang memiliki kekuasaan, termasuk pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik. Ketika ada pelanggaran hak asasi manusia, termasuk manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan, lembaga dan mekanisme yang bertanggung jawab harus berperan untuk memastikan akuntabilitas dan penegakan hukum.