NAMA: DEAN KRESNA ANANDA
NPM: 2215061002
KELAS: PSTI B
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

Berdasarkan jurnal yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa bela negara dan pendidikan kewarganegaraan merupakan topik yang penting dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sumber referensi yang disebutkan dalam teks, seperti buku, undang-undang, artikel online, dan preprint research paper, dapat menjadi acuan untuk memahami lebih dalam tentang topik tersebut. Jurnal tersebut juga memberikan pandangan dan pendapat dari beberapa narasumber terkait kesadaran bela negara dan pentingnya peran setiap warga negara dalam mempertahankan keutuhan negara. Namun, jurnal tersebut tidak memberikan analisis yang mendalam terhadap topik bela negara dan pendidikan kewarganegaraan.

Makalah ini membahas tentang pentingnya semangat bela negara dalam situasi pandemi COVID-19. Bela negara merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara dan mencerminkan kesetiaan serta kecintaan terhadap negara. Dalam konteks pandemi ini, bela negara tetap harus dilakukan untuk memperjuangkan eksistensi negara di mata dunia.

Bela negara adalah hak dan kewajiban warga negara yang seimbang dalam hukum. Dalam situasi sulit seperti pandemi COVID-19, contoh bela negara adalah tetap tinggal di rumah dan tidak menyebarkan berita yang belum diverifikasi. Bersatu, gotong royong, dan bekerja sama merupakan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Kesadaran bela negara merupakan kesediaan untuk berbakti dan berkorban demi negara. Kesadaran ini penting untuk membangun hubungan baik antarwarga negara, menjaga kekokohan negara, dan mengatasi konflik. Aktualisasi bela negara dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mematuhi aturan pemerintah, tidak menyebarkan berita hoaks, dan melindungi para tenaga medis.

Dalam pelaksanaannya saat pandemi, prioritas utama adalah membatasi dan menghentikan penyebaran virus COVID-19. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah seperti membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan menghimbau untuk tidak melakukan mudik. Semua warga negara juga dapat berkontribusi dengan melakukan isolasi diri dan menjaga kebersihan.

NAMA: DEAN KRESNA ANANDA
NPM: 2215061002
KELAS: PSTI B
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

Ketahanan nasional adalah keuletan, keterampilan, ketangguhan dan kemampun dalam mengembangkan potensi nasional untuk menghadapi ancaman yang datang.

Ancaman dapat berasal secara langsung, dari dalam, dari luar, dan secara tidak langsung. Semua itu termasuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Mereka akan menyerang integrasi, identitas, kelangsungan hidup, dan perjuangan untuk mencapai tujuan.

Ancaman Tri Gatra
1. Lokasi dan Posisi Geografis
2. Keadaan dan Kekayaan Alam
3. Kemampuan Penduduk

Ancaman Panca Gatra
1. Ideologi
2. Politik
3. Ekonomi
4. SosBud
5. Hankam

NAMA: DEAN KRESNA ANANDA
NPM: 2215061002
KELAS: PSTI B
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

NAMA: DEAN KRESNA ANANDA
NPM: 2215061002
KELAS: PSTI B
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

DEAN KRESNA ANANDA
PSTI B
2215061002
TEKNIK INFORMATIKA

A. Artikel tersebut menggambarkan situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Isinya menyoroti berbagai masalah yang masih dihadapi oleh Indonesia dalam hal HAM, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, ketidakadilan dan ketidaktransparanan dalam penyelesaian kasus HAM masa lalu, serta pelanggaran HAM yang masih terjadi di Papua. Meskipun ada beberapa perkembangan positif, seperti langkah-langkah reformasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, artikel ini lebih menyoroti aspek-aspek negatif dan tantangan yang masih dihadapi dalam penegakan HAM.

Setelah membaca artikel tersebut, hal positif yang dapat diperoleh adalah kesadaran tentang kekurangan dalam penegakan HAM di Indonesia. Artikel ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu HAM yang perlu diperhatikan dan diperbaiki, serta mengakui adanya langkah-langkah reformasi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dapat menjadi dasar untuk mendorong perbaikan lebih lanjut dalam penegakan HAM di masa depan.

B. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila mengakui keberagaman budaya dan agama di Indonesia dan menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan. Prinsip ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia harus dijalankan dengan menghormati nilai-nilai budaya dan agama masyarakat Indonesia, serta menjunjung tinggi keadilan dan kebebasan individu.

Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa hal ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk membangun demokrasi yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia. Dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dan agama masyarakat Indonesia, demokrasi dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, sambil tetap menjaga kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini tidak selalu konsisten dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun Pancasila dan UUD NRI 1945 secara jelas menggarisbawahi pentingnya demokrasi, kebebasan, dan perlindungan hak asasi manusia, masih terdapat tantangan dalam menerjemahkan nilai-nilai ini ke dalam praktik nyata.

Beberapa masalah dalam praktik demokrasi Indonesia saat ini meliputi kriminalisasi aktivis dan pembatasan kebebasan berekspresi, intervensi politik terhadap lembaga-lembaga independen, ketidakadilan dalam sistem hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia yang masih terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara retorika dan implementasi dalam praktik demokrasi di Indonesia.

D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat kritis. Sebagai wakil rakyat, tugas utama anggota parlemen adalah mewakili dan mengadvokasi kepentingan rakyat, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Jika mereka menggunakan posisi dan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, itu merupakan pengkhianatan terhadap amanat yang diberikan oleh rakyat.

Penting bagi anggota parlemen untuk menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas mereka. Mereka harus bertanggung jawab kepada rakyat yang telah memilih mereka dan harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau partai politik. Jika anggota parlemen tidak dapat memenuhi kewajibannya secara adil dan bertanggung jawab, maka itu merusak esensi demokrasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan memanfaatkannya untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat dalam rangka mencapai tujuan yang tidak jelas, merupakan situasi yang sangat berbahaya dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan dihormati sebagai prinsip dasar dalam menjalankan kekuasaan.

Kekuasaan yang berakar dari tradisi atau agama tidak boleh digunakan untuk menindas atau melanggar hak-hak individu atau kelompok. Penting bagi pihak yang memiliki kekuasaan seperti ini untuk menghormati prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kebebasan, serta memastikan bahwa semua tindakan mereka sesuai dengan hak asasi manusia yang universal.

Peran lembaga-lembaga independen, seperti komisi HAM dan pengadilan, sangat penting dalam memastikan penegakan hak asasi manusia dan memeriksa tindakan yang mungkin melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak asasi manusia, dengan kritis mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban pihak yang memiliki kekuasaan agar tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka demi kepentingan yang tidak jelas atau bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.