Nama : Nur Fitri Rahmadanti
NPM : 2215061001
Kelas : PSTI A
Prodi : Teknik Informatika

POST TEST

Analisis jurnal Semangat Bela Negara Di Tengah Pandemi Covid-19 ( The National Spirit Of Defense In The Middle Of The Covid-19 Pandemic) Oleh Syahrul Kemal.

Bela negara merupakan sebuah konsep yang disusun oleh perangakat perundangan dan petinggi suatu Negara tentang patriotisme seseorang, kelompok atau seluruh komponen dari suatu Negara dalam kepentingan pertahanan eksitensi suatu Negara tersebut. Kesadaran bela Negara itu hakikatnya kesediaan untuk berbakti terhadap Negara dan sediaan berkorban membela Negara. Pelaksanaan dari bela negara ini sendiri dilakukan oleh seluruh masyarakat berhak dan berkewajiban atas ikut serta dalam melakukan bela Negara dan dengan syarat tertentutentang pembelaan bangsa dan Negara yang diatur oleh undang undang. Dengan melakukan bela Negara maka disitu sudah mencerminkan bahwa kita ikut serta dalam melakukan bela Negara dan terbinanya suatu hubungan baik antara warga Negara.
Dasar Hukum Bela Negara yang terdapat pada Undang Undang Tentang Upaya Bela Negara yaitu:
1. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menaytakan bahwa semua warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.
2. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap tiap warga Negara berhak dan berkewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Negara.
3. Undang udang RI nomor 3 tahun 2003 tentang pertahanan negra pasal 9 ayat 1 mengamatkan bahwa “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara yang diwujudkan dalam dalam penyelenggaraan pertahanan Negara “.
Selanjutnya pada pasal 2 keikutsertaan warga negara dalam upaya bela Negara, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, diselenggarakan melalui:
1. Pendidikan kewarganegaraaan
2. Pelatihan dasar kemilliteran secara wajib
3. Pengabdian sebagai prajurit tentara nasional Indonesia secara suka rela atau secara wajib ; dan
4. Pengabdian sesuai profesi.
Semangat bela negara mencerminkan kesadaran akan pentingnya peran individu dan masyarakat dalam membangun dan melindungi negara mereka. Bela Negara tidak memaksakan kehendak orang lain dilakukan dengan apa yang kita mampu lakukan saja tidak memaksakan apa yang kita tidak bisa kita lakukan. Hal ini mengandung nilai-nilai seperti kecintaan pada tanah air, kesetiaan terhadap negara, dan tanggung jawab sosial untuk ikut serta dalam pembangunan dan pertahanan negara.

Nama : Nur Fitri Rahmadanti
NPM : 2215061001
Kelas : PSTI A
Prodi : Teknik Informatika

Ketahanan Nasional
Ketahanan Nasional merupakan keuletan, keterampilan, ketangguhan, serta kemampuan untuk mengembangkan potensi nasional untuk menghadapi ancaman yang datang.
Terdapat berbagai macam tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan untuk menggoyahkan kesatuan dari keutuhan nasional. Ancaman sendiri berasal dari beberapa sumber seperti bersifat langsung, tidak langsung, luar, dan dalam. Jika diibaratkan negara Indonesia seperti memiliki sebuah dinding sebagai pelindung dari berbagai macam serangan yang timbul oleh pihak luar. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat memiliki kewajiban untuk mempertahankan keutuhan negara.
Serangan yang dilakukan terhadap integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa, perjuangan mencapai, dan tujuan nasional namun apabila masyarakat mampu untuk mengembangkan kemampuan kekuatan nasional pada negara ini.

 
Kemudian terdapat dua macam ancaman yang mengancam ketahanan negara yaitu:
1. Ancaman Unsur Trigatra yaitu:
a. Lokasi dan posisi geografis -> Negara kita memiliki wilayah yang terbagi menjadi beberapa kepulauan hal ini mengakibatkan banyak pihak luar yang mencoba untuk menguasai wilayah yang dinilai mampu untuk terlepas dari negaranya contohnya seperti Timor timur yang terlepas dari negara Indonesia.
b. Keadaan dan kekayaan alam -> Seperti banyaknya kapal asing milik negara lain dengan bebas menangkap ikan di perairan yang terdapat di negara ini tanpa perizinan yang resmi.
c. Kemampuan penduduk -> Sumber daya manusia yang tersedia tidak dimanfaatkan dengan baik, hal ini menyebabkan banyaknya perusahaan luar atau badan pengelola yang mengambil tenaga ahli yang berasal dari luar negeri karena dianggap lebih berkompeten dan mampu untuk mengelola perusahaan tersebut.

2. Ancaman Unsur Panca Gatra
a. Ideologi -> Menggantinya dengan ideologi komunis
b. Politik -> Tidak bebas dalam mengeluarkan pendapat
c. Ekonomi -> Sulitnya akses untuk menjangkau tempat-tempat penjualan seperti pasar terpencil dibandingkan dengan supermarket dikota besar.
d. Sosial Budaya -> Tradisi turun menurun
e. Hankam -> Penerapan ideologi Pancasila yang dipertanyakan kebenarannya.

Langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah ancaman yang terjadi adalah:
1. Perwujudan aspek alamiah (Tri Gatra)
a. Lokasi dan posisi geografis -> Peningkatan potensi laut dan darat dan posisi dengan negara tetangga.
b. Keadaan dan kekayaan alam -> Kesadaran nasional tentang pemanfaatan kekayaan alam yang dapat dilakukan.
c. Kemampuan penduduk -> Pendidikan yang menyeluruh dan keterampilan yang dapat dikembangkan.

2. Perwujudan aspek sosial (Panca Gatra)
a. Ideologi -> Rangkaian nilai yang mampu menampung aspirasi.
b. Politik -> Demokrasi keseimbangan input dan output.
c. Ekonomi -> Sarana, modal, dan teknologi.
d. Sosial Budaya -> Tradisi, Pendidikan, dan kepemimpinan.
e. Hankam -> Partisipasi dan kesadaran masyarkat.

Nama : Nur Fitri Rahmadanti
NPM : 2215061001
Kelas : PSTI A
Prodi : Teknik Informatika

Nama : Nur Fitri Rahmadanti
NPM : 2215061001
Kelas : PSTI A
Prodi : Teknik Informatika

Nama: Nur Fitri Rahmadanti
NPM: 2215061001
Kelas: PSTI A
Prodi: Teknik Informatika

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Pada artikel tersebut terdapat pembahasan yaitu situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat bahwa situasi HAM di Indonesia pada tahun tersebut masih memiliki tantangan dan permasalahan yang signifikan. Secara garis besar permasalahan yang dihadapi antara lain: Pelanggaran HAM berat, Pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, Diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran hak-hak perempuan, dan Pelanggaran HAM di Papua. Namun dari permasalahan yang telah disebutkan diatas terdapat harapan yang masih bisa dilakukan untuk memperbaiki permasalahan tersebut seperti melakukan langkah reformasi: Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Salah satu contohnya adalah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional. Kemudian terdapat hal positif yang didapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah peran masyarakat sipil: dalam artikel ini menekankan pentingnya peran masyarakat sipil, seperti gerakan mahasiswa dan komunitas masyarakat, dalam memperjuangkan HAM dan menjaga kontrol sosial terhadap jalannya kekuasaan negara.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawab:
Berdasarkan hasil analisis yang telah saya baca dari artikel tersebut didapatkan bahwa Demokrasi di Indonesia memiliki hubungan yang kompleks dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan keragaman budaya yang kaya, Indonesia memiliki beragam tradisi adat istiadat yang menjadi bagian penting dari identitas dan kehidupan sosial masyarakatnya. Namun Indonesia juga menghadapi tantangan yang berasal dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat seperti Ketimpangan gender: Beberapa tradisi adat masih mengakar dengan kuat dan dapat menghasilkan ketimpangan gender dalam masyarakat. Hal ini dapat menghambat partisipasi perempuan dalam proses demokrasi dan menghambat pemerataan kekuasaan di berbagai tingkatan. Seperi halnya Diskriminasi minoritas: Nilai-nilai adat tertentu dapat memperkuat stigma, diskriminasi, atau perlakuan yang tidak adil terhadap minoritas dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam akses ke keputusan politik dan hak-hak dasar bagi kelompok minoritas dan Toleransi dan inklusivitas: Meskipun Indonesia memiliki budaya toleransi yang kuat, terkadang masih ditemukan konflik atau ketegangan antar kelompok yang berbeda. Tantangan demokrasi terkait dengan pengakuan hak-hak minoritas dan memastikan inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan masih perlu diatasi. Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa yaitu Dalam demokrasi Indonesia, penting untuk mencapai keseimbangan antara prinsip "berke-Tuhanan yang Maha Esa" dengan prinsip-prinsip demokrasi yang universal dan menghormati kebebasan dan hak asasi manusia setiap individu, terlepas dari agama atau keyakinan mereka. Prinsip ini harus diartikan dan diterapkan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, toleransi, dan keadilan, sehingga semua warga negara Indonesia dapat merasa dihormati dan diakui dalam sistem demokrasi.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam mencapai kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai hak asasi manusia. Perlu terus dilakukan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, dan memperkuat institusi dan mekanisme penegakan hukum yang adil dan transparan.
Meskipun masih ada tantangan dalam praktik demokrasi di Indonesia, perlu diakui bahwa terdapat juga perkembangan positif. Beberapa langkah reformasi telah dilakukan untuk memperkuat demokrasi dan memperbaiki perlindungan hak asasi manusia, seperti peningkatan kebebasan pers, pengadilan HAM, dan partisipasi masyarakat sipil. Gerakan advokasi dan kontrol sosial juga berperan dalam memperjuangkan hak-hak individu dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Apabila terdapat sikap di mana anggota parlemen menggunakan klaim mewakili suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan masyarakat sebenarnya merupakan masalah yang sering dihadapi dalam sistem demokrasi. Ini mencerminkan adanya kesenjangan antara harapan publik terhadap perwakilan yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat dan realitas politik yang kompleks. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi saya untuk menjadi lebih terlibat dalam proses politik dan memberikan penilaian yang jelas terhadap kinerja para anggota parlemen. Memilih wakil rakyat yang berkualitas, transparansi dalam pemilihan, partisipasi aktif dalam debat publik, dan membangun kesadaran politik yang lebih baik adalah beberapa cara untuk mendorong perwakilan yang lebih baik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan politik. Dan juga menguatkan lembaga-lembaga pengawasan dan mekanisme akuntabilitas, seperti media independen, lembaga anti-korupsi, dan organisasi masyarakat sipil, juga dapat membantu memastikan bahwa anggota parlemen bertanggung jawab dan berperilaku sesuai dengan kepentingan nyata masyarakat.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Menurut saya pihak-pihak yang memanfaatkannya untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat dapat menjadi permasalahan serius dalam konteks politik. Fenomena ini sering kali terkait dengan manipulasi emosi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok yang tidak jelas atau bahkan merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pada situasi seperti ini, penting bagi kita masyarakat untuk tetap kritis dan berpikir mandiri. Pendidikan, akses terhadap informasi yang beragam, dan partisipasi aktif dalam proses politik dapat membantu masyarakat melawan manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat dalam sistem politik juga penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan kharismatik. Kesadaran untuj memilih pemimpin yang berakar pada tradisi atau agama juga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat, seperti mempertahankan nilai-nilai budaya, memperkuat identitas kolektif, atau memberikan stabilitas sosial. Namun, penting untuk memastikan bahwa penggunaan kekuasaan kharismatik tidak disalahgunakan atau digunakan untuk tujuan yang merugikan. Dan hubungan antara konsep hak asasi manusia dan era demokrasi dewasa adalah bahwa demokrasi yang matang harus didasarkan pada penghormatan dan perlindungan HAM. Hak asasi manusia menjadi pijakan penting dalam memastikan kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan bagi setiap individu dalam masyarakat yang demokratis.