Nama: Ajeng Nursyifa
NPM : 2215061031
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Isi dari artikel yang sudah saya bahwa dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) belum baik hal ini dapat dilihat karena masih banyaknya terjadi kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang disebabkan karena kinerja pemerintah Indonesia masih kurang, yang merugikan masyarakat maupun negara Indonesia. Namun, terdapat hal positif yang saya dapat setelah membaca artikel tersebut bahwa di Indonesia terus memperbaiki dan melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi yang diambil dari adat istiadat/budaya dimana dalam hal ini setiap bangsa memiliki kepribadian atau jati diri bangsa yang berbeda-bedaadanya, dan di Indonesia sendiri memiliki keberagaman. Untuk mencegah terkikisnya budaya demokrasi kita harus bisa memfilter budaya luar yang masuk karena budaya luar belum tentu sesuai dengan demokrasi pancasila, karena itu penting apabila demokrasi diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. Kemudian penting untuk mencapai keseimbangan antara prinsip demokrasi dan prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa. Demokrasi yang baik harus mampu mengakomodasi keberagaman agama dan kepercayaan, serta melindungi hak-hak dan kebebasan individu. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat memberikan landasan moral dan nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat, tetapi tetap harus dijalankan dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang fundamental.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih memiliki permasalahan-permasalahan yang bertentangan dalam mengimplementasikan nilai dari Pancasila, termasuk dalam menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan konkret dan mengamankannya dari interpretasi yang keliru. dan UUD NRI 1945, serta belum menjunjung nilai HAM, sehingga dapat merugikan banyak pihak.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Saya sangat menentang hal ini, karena ketika anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang tidak sejalan dengan kepentingan nyata masyarakat, hal itu dapat dianggap sebagai perilaku yang tidak etis dan melanggar prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat. Seharusnya sebagai wakil rakyat, tugas utama anggota parlemen adalah mewakili kepentingan rakyat yang mereka layani. Mereka diharapkan untuk mendengarkan pendapat dan aspirasi rakyat, serta mengambil langkah-langkah yang dianggap terbaik untuk masyarakat secara keseluruhan.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut saya, hal tersebut dapat menjadi masalah serius dalam konteks demokrasi saat ini. Ketika pihak-pihak berkuasa menggunakan kekuasaan kharismatik mereka untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan jika tujuan mereka tidak jelas atau bertentangan dengan hak asasi manusia, hal itu dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan individu. Praktik semacam itu dapat membatasi kebebasan berpendapat dan mempersempit ruang demokrasi yang seharusnya memungkinkan dialog terbuka, pluralisme, dan perwakilan yang adil.

Sekian Terimakasih

Nama : Ajeng Nursyifa
NPM : 2215061031
Kelas : PSTI C
Prodi : Teknik Informatika

NAMA: Ajeng Nursyifa
NPM: 2215061031
KELAS: PSTI C
PRODI: Teknik Informatika

Setelah saya membaca kasus tersebut, yang berjudul “Konflik Komunal di Perbatasan Indonesia-Timor Leste dan Upaya Penyelesaiannya”. Adapun analisis yang dapat saya tulis yaitu sebagai bertikut.
1. Hal positif yang dapat saya ambil setelah membaca kasus tersebut adalah saya bisa mengetahui secara pasti kasus konflik komunal di perbatasan Indonesia dan Timor Leste pada tahun 2013 lalu. Dan menurut saya setelah membaca kasus tersebut ada hal positif yang dapat kita petik yaitu kita dapat mengetahui kekurangan dari negara kita, atau lebih tepatnya kurangnya keamanan serta keharusan tindakan yang masih kurang optimal. Contohnya Indonesia mendapat pembelajaran bahwa kekuatan TNI yang ditempatkan di titik-titik perbatasan ternyata masih kurang dalam menghentikan konflik antarwarga perbatasan, dan keharusan menyepakati dan menegaskan perjanjian wilayah perbatasan, serta pentingnya wawasan nusantara.

2. Adapun hal yang dapat terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara yaitu, Jika negara Indonesia tidak lagi mengandung konsep wawasan nusantara, persatuan bangsa akan terpecah. Selanjutnya kedaulatan yang dimiliki negara dalam konsep bangsa menjadi hilang dan tidak ada lagi nasionalisme suatu bangsa dalam hubungannya dengan negara. Karena setiap orang memiliki pemikirannya masing-masing dan tidak memikirkan persatuan bangsa, tanggung jawab terhadap negara, serta nasib sesama. Karena pada dasarnya, nusantara adalah analogi dari kata Indonesia sebagai negara. Oleh karena itu, jika Indonesia tidak lagi memiliki berwawasan nusantara, negara ini bisa dijajah bangsa lain. Bahkan bisa menjadi negara yang hancur. Ini karena tidak ada lagi persatuan di antara warga negara dan tidak adanya rasa untuk melindungi bangsa secara utuh.

3. Adapun konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti kasus pada cerita di atas yaitu, seharusnya pemerintah Indonesia dan Timor-Leste harus bekerja sama untuk menciptakan perdamaian di perbatasan agar konflik tidak meningkat apalagi sampai ketika kedua negara mengambil tindakan (perang antar negara). Pemerintah harus tanggap dengan cepat ketika masalah ini muncul agar masalah ini tidak menjadi masalah besar seperti ketika Timor-Leste akhirnya lepas dari wilayah Indonesia. Pada kasus ini wawasan nusantara berfungsi sebagai sumber untuk pengambilan keputusan atau kebijakan yang baik untuk kesejahtraan rakyat dan untuk persatuan bangsa. Sejarah Indonesia bisa menjadi pengalaman kita untuk belajar bagaimana membuat kebijakan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan konsep wawasan nusantara.

Sekian Terimakasih

Nama: Ajeng Nursyifa
NPM: 2215061031
Kelas: PSTI C
Prodi: Teknik Informatika

Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa.
Macam-macam teori Geopolitik:
1. Teori Geopolitik Frederich Ratzel
2. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen
3. Teori Geopolitik Karl Haushofer
4. Teori Geopolitik Halford Mackinder
5. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan
6. Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, dan JFC Fuller

Konsep Geopolitik Indonesia
Teori geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia.

Teori geopolitik diperkenalkan pertama kali oleh Ir.Soekarno pada sidah BPUPKI 1 Juni 1945. Prinsip geopolitik di Indonesia tidak mementingkan dalam hal wilayah, tetapi lebih kepada membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah. Wawasan nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia. Hakikat dari Wawasan nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.

Cara Pandang Bangsa Indonesia:
A. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik
B. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi
C. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya
D. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan

Konsep NKRI dicantumkan dalam Pasal 1 ayat 1 UUD Negara RI 1945. Sebagai Negara kesatuan Republik Indonesia, Kesatuan wilayah Indonesia mencakup:
1. Kesatuan Politik
2. Kesatuan Hukum
3. Kesatuan Sosial-Budaya
4. Kesatuan Pertahanan dan Keamanan

Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan puau yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta diantara Benua Asia dan Australia.

SEKIAN TERIMA KASIH

Nama Ajeng Nursyifa
NPM 2215061031
Kelas PSTI C
Prodi TEKNIK INFORMATIKA