NAMA: Andes Potipera Sitepu
NPM: 2215061080
KELAS: PSTI D
NPM: 2215061080
KELAS: PSTI D
Kiriman dibuat oleh ANDES POTIPERA SITEPU Andes
Nama : Andes Potipera Sitepu
NPM : 2215061080
Kelas :PSTI D
ANALISIS VIDEO
PERKEMBANGAN KONSTITUSI YANG BERLAKU DI INDONESIA
(Prof. Jimly Asshiddiqie)
Berdasarkan analisis saya, video tersebut memberi penjelasan mengenai sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia yaitu:
- perjalanan konstitusi di indonesia yang dimulai sejak proklamasi kemerdekaan yang dilakukan oleh Ir. Soekarno. Konstitusi pertama di awal kemerdekaan yaitu UUD 1945, konstitusi ini ditetapkan oleh ppki dan berlaku dari 18 agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949.
- Kemudian konstitusi yang berlaku adalah konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini konstitusi Ris dirumuskan oleh delegasi Indonesai dengan delegasi BFO dalam Konferensi Meja Bundar. Konstitusi RIS tersebut diberlakukan secara resmi pada 27 Desember 1949 setelah Komite Nasional Indonesia Pusat dan badan-badan perwakilan dari daerah-daerah memberikan persetujuan. Berlakunya Konstitusi RIS untuk Negara Republik Indonesia Serikat tidak menghilangkan keberlakuan UUD Republik Indonesia (UUD 1945). Konstitusi RIS berlaku dari 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950.
- selanjutnya, konstitusi yang digunakan adalah UUD Sementara 1950, karena negara federal RIS hanya berlangsung dengan singkat hal ini menyebabkan Indonesia berubah dari RIS menjadi NKRI kembali. Perubahan tersebut membuat konstitusi di Indonesia berubah juga dari Konstitusi RIS menjadi Konstitusi UUDS 1950. Konstitusi ini berlaku dari 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959.
- Kemudian Indonesia kembali menggunakan konstitusi UUD 1945, pada konstitusi sebelumnya yaitu UUDS 1950 terjadi ketidakstabilan dalam pemerintahan, contohnya seperti pergantian kabinet sebanyak 7 kali yang kemudian dijatuhkan oleh DPR dan hal ini menyebabkan sistem kabinet tersebut dianggap gagal, kondisi ini menyebabkan presiden Ir. Soekarno mengeluarkan dekrit presiden yang berisi tantang penetapan UUD 1945 menggantikan UUDS 1950. Konstitusi UUD 1945 masih berlaku hingga sekarang.
NPM : 2215061080
Kelas :PSTI D
ANALISIS VIDEO
PERKEMBANGAN KONSTITUSI YANG BERLAKU DI INDONESIA
(Prof. Jimly Asshiddiqie)
Berdasarkan analisis saya, video tersebut memberi penjelasan mengenai sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia yaitu:
- perjalanan konstitusi di indonesia yang dimulai sejak proklamasi kemerdekaan yang dilakukan oleh Ir. Soekarno. Konstitusi pertama di awal kemerdekaan yaitu UUD 1945, konstitusi ini ditetapkan oleh ppki dan berlaku dari 18 agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949.
- Kemudian konstitusi yang berlaku adalah konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini konstitusi Ris dirumuskan oleh delegasi Indonesai dengan delegasi BFO dalam Konferensi Meja Bundar. Konstitusi RIS tersebut diberlakukan secara resmi pada 27 Desember 1949 setelah Komite Nasional Indonesia Pusat dan badan-badan perwakilan dari daerah-daerah memberikan persetujuan. Berlakunya Konstitusi RIS untuk Negara Republik Indonesia Serikat tidak menghilangkan keberlakuan UUD Republik Indonesia (UUD 1945). Konstitusi RIS berlaku dari 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950.
- selanjutnya, konstitusi yang digunakan adalah UUD Sementara 1950, karena negara federal RIS hanya berlangsung dengan singkat hal ini menyebabkan Indonesia berubah dari RIS menjadi NKRI kembali. Perubahan tersebut membuat konstitusi di Indonesia berubah juga dari Konstitusi RIS menjadi Konstitusi UUDS 1950. Konstitusi ini berlaku dari 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959.
- Kemudian Indonesia kembali menggunakan konstitusi UUD 1945, pada konstitusi sebelumnya yaitu UUDS 1950 terjadi ketidakstabilan dalam pemerintahan, contohnya seperti pergantian kabinet sebanyak 7 kali yang kemudian dijatuhkan oleh DPR dan hal ini menyebabkan sistem kabinet tersebut dianggap gagal, kondisi ini menyebabkan presiden Ir. Soekarno mengeluarkan dekrit presiden yang berisi tantang penetapan UUD 1945 menggantikan UUDS 1950. Konstitusi UUD 1945 masih berlaku hingga sekarang.
Nama: Andes Potipera Sitepu
Npm: 2215061080
Kelas: PSTI D
Analisis soal
1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut? Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan!
Jawaban : Hal positif yang saya peroleh dari artikel ini adalah, saya menyadari bahwa pihak pemerintah bertindak cepat dalam mengatasi masalah pandemi yang sekarang marak terjadi dengan melakukan PSBB, mereka juga memperhatikan HAM yang perlu dijaga sehingga hak asasi seseorang tidak sepenuhnya terlucuti tetapi ada baiknya apabila pihak pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai masalah yang saat ini sedang terjadi sehingga tidak terjadi kesalah pahamana mengenai dilanggarnya HAM seseorang.
Tidak ada konstitusi yang dilanggar karena aparat pemerintah melakukan tindakan ini untuk mengatasi masalah pandemi, perlu diingat juga bahwa dengan mematuhi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, kita juga menjunjung hak asasi orang lain karena dengan mencegah penyebarannya dan ikut membantu terselamatkan nyawa banyak orang.
2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
Jawaban : Apabila sebuah negara tidak memiliki konstitusi maka dapat disimpulkan bawah tidak adanya landasan di negara tersebut. Kita tahu apabila tidak ada landasan maka sebuah negara akan kacau karena masyarakat akan berperilaku sesuai keinginan sendiri, dan akan seperti apa bentuk negara tersebut juga tidak jelas karena tidak adanya landasan yang dimiliki negara tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Konstitusi pentinh karena berfungsi juga sebagai tujuan dan patokan tentang bagaimana negara tersebut akan dibangun. Tanpa ada konstitusi, suatu negara akan sulit berkembang atau mungkin mengalami kehancuran karena negara tersebut tidak memiliki patokan yang jelas dan terdapat kemungkinan besar terjadinya perpecahan karena perbedaan pendapat dan keinginan, tanpa adanya konstitusi maka akan sulit mengetahui mana pilihan yang tepat dan dan sesuai demi kemajuan negara.
3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut Anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?
Jawaban :
- Pandemi
Pandemi memberikan dampak besar terhadap kesehatan, ekonomi, serta kehidupan sosial dunia. Negara harus mengatasi penyebaran virus dan mengatur masyarakat dengan cara yang efektif.
- Kemiskinan
Memang banyak kemajuan telah dicapai dalam mengurangi kemiskinan tetapi masih banyak orang yang hidup dalam kemiskinan dan kesenjangan sosial. Negara harus mengambil tindakan demi terbangunnya kebijakan sosial dan dengan begitu maka kesenjangan antara masyarakat yang kaya dan miskin akan hilang.
- kekerasan
kekerasan masih menjadi masalah di Indonesia. Negara perlu mengambil tindakan untuk mencegah hal ini dan meningkatkan perdamaian di dalam negeri.
Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Contohnya, Pasal 28H tentang hak atas lingkungan hidup dan Pasal 33 tentang pengelolaan ekonomi yang berkeadilan dapat menjadi pedoman untuk mengatasi perubahan iklim dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, Pasal 27 tentang kebebasan berserikat dan Pasal 30 tentang hak atas perlindungan dari kekerasan dapat menjadi pedoman untuk mengatasi konflik dan kekerasan. Namun, implementasi dari pasal-pasal tersebut masih perlu diperkuat dengan kebijakan-kebijakan yang efektif dan konsisten serta penegakan hukum yang kuat.
4. Bagaimakah menurut pendapatmu sebagai warganegara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu di perbaiki, jelaskan!
Jawaban : Saya sebagai seorang warganegara sangat mendukung konsep tersebut karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda, namun dapat hidup bersama dalam satu kesatuan bangsa. Hal ini meruapakan kekuatan yang sangat berharga bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak kebudayaan
Tetapi terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam konsep tersebut. Berikur ini adalah hal hal yang perlu diperbaiki:
- perlu adanya pemerkuatam pendidikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan karena Pendidikan merupakan kunci dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan.
- Meningkatkan pemerataan dengan pembangunan. Ketimpangan pembangunan antara wilayah yang satu dengan yang lain masih menjadi masalah di Indonesia. Pemerataan pembangunan perlu diperkuat sehingga setiap wilayah dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
- Perlu adanya peningkatan akan perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia merupakan bagian penting dari menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Negara perlu meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, termasuk hak-hak kelompok minoritas yang seringkali menjadi korban diskriminasi.
Npm: 2215061080
Kelas: PSTI D
Analisis soal
1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut? Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan!
Jawaban : Hal positif yang saya peroleh dari artikel ini adalah, saya menyadari bahwa pihak pemerintah bertindak cepat dalam mengatasi masalah pandemi yang sekarang marak terjadi dengan melakukan PSBB, mereka juga memperhatikan HAM yang perlu dijaga sehingga hak asasi seseorang tidak sepenuhnya terlucuti tetapi ada baiknya apabila pihak pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai masalah yang saat ini sedang terjadi sehingga tidak terjadi kesalah pahamana mengenai dilanggarnya HAM seseorang.
Tidak ada konstitusi yang dilanggar karena aparat pemerintah melakukan tindakan ini untuk mengatasi masalah pandemi, perlu diingat juga bahwa dengan mematuhi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, kita juga menjunjung hak asasi orang lain karena dengan mencegah penyebarannya dan ikut membantu terselamatkan nyawa banyak orang.
2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
Jawaban : Apabila sebuah negara tidak memiliki konstitusi maka dapat disimpulkan bawah tidak adanya landasan di negara tersebut. Kita tahu apabila tidak ada landasan maka sebuah negara akan kacau karena masyarakat akan berperilaku sesuai keinginan sendiri, dan akan seperti apa bentuk negara tersebut juga tidak jelas karena tidak adanya landasan yang dimiliki negara tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Konstitusi pentinh karena berfungsi juga sebagai tujuan dan patokan tentang bagaimana negara tersebut akan dibangun. Tanpa ada konstitusi, suatu negara akan sulit berkembang atau mungkin mengalami kehancuran karena negara tersebut tidak memiliki patokan yang jelas dan terdapat kemungkinan besar terjadinya perpecahan karena perbedaan pendapat dan keinginan, tanpa adanya konstitusi maka akan sulit mengetahui mana pilihan yang tepat dan dan sesuai demi kemajuan negara.
3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut Anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?
Jawaban :
- Pandemi
Pandemi memberikan dampak besar terhadap kesehatan, ekonomi, serta kehidupan sosial dunia. Negara harus mengatasi penyebaran virus dan mengatur masyarakat dengan cara yang efektif.
- Kemiskinan
Memang banyak kemajuan telah dicapai dalam mengurangi kemiskinan tetapi masih banyak orang yang hidup dalam kemiskinan dan kesenjangan sosial. Negara harus mengambil tindakan demi terbangunnya kebijakan sosial dan dengan begitu maka kesenjangan antara masyarakat yang kaya dan miskin akan hilang.
- kekerasan
kekerasan masih menjadi masalah di Indonesia. Negara perlu mengambil tindakan untuk mencegah hal ini dan meningkatkan perdamaian di dalam negeri.
Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Contohnya, Pasal 28H tentang hak atas lingkungan hidup dan Pasal 33 tentang pengelolaan ekonomi yang berkeadilan dapat menjadi pedoman untuk mengatasi perubahan iklim dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, Pasal 27 tentang kebebasan berserikat dan Pasal 30 tentang hak atas perlindungan dari kekerasan dapat menjadi pedoman untuk mengatasi konflik dan kekerasan. Namun, implementasi dari pasal-pasal tersebut masih perlu diperkuat dengan kebijakan-kebijakan yang efektif dan konsisten serta penegakan hukum yang kuat.
4. Bagaimakah menurut pendapatmu sebagai warganegara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu di perbaiki, jelaskan!
Jawaban : Saya sebagai seorang warganegara sangat mendukung konsep tersebut karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda, namun dapat hidup bersama dalam satu kesatuan bangsa. Hal ini meruapakan kekuatan yang sangat berharga bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak kebudayaan
Tetapi terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam konsep tersebut. Berikur ini adalah hal hal yang perlu diperbaiki:
- perlu adanya pemerkuatam pendidikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan karena Pendidikan merupakan kunci dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan.
- Meningkatkan pemerataan dengan pembangunan. Ketimpangan pembangunan antara wilayah yang satu dengan yang lain masih menjadi masalah di Indonesia. Pemerataan pembangunan perlu diperkuat sehingga setiap wilayah dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
- Perlu adanya peningkatan akan perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia merupakan bagian penting dari menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Negara perlu meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, termasuk hak-hak kelompok minoritas yang seringkali menjadi korban diskriminasi.
Nama: Andes Potipera Sitepu
NPM: 2215061080
Kelas: PSTI D
NPM: 2215061080
Kelas: PSTI D
NAMA : Andes Potipera Sitepu
NPM: 2215061080
KELAS: PSTI D
NPM: 2215061080
KELAS: PSTI D