NAMA: DEN MUHAMMAD WYZDAN ALFARIZY
NPM: 2215061003
KELAS: PSTI C
NPM: 2215061003
KELAS: PSTI C
Kiriman dibuat oleh Den Muhammad Wyzdan Alfarizy
NAMA: DEN MUHAMMAD WYZDAN ALFARIZY
NPM: 2215061003
KELAS: PSTI C
1. Hal positif yang terlihat adalah masyarakat memiliki kesadaran terhadap pentingnya konstitusi. Dapat dilihat bahwa masyarakat mengutarakan aspirasinya yang tidak tersampaikan oleh wakil rakyat, dalam kasus ini yaitu UU Cipta Kerja. Namun, dari artikel tersebut dapat dilihat pula hal-hal negatif yaitu kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang diabaikan oleh parlemen Indonesia. Hal ini bertentangan dengan konstitusi yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Ada indikasi transaksi politik dengan hakim konstitusi saat ini. Revisi UU MK baru-baru ini menaikkan usia minimum hakim dari 40 menjadi 60 tahun. Namun, dengan dihilangkannya suatu ketentuan dalam undang-undang berarti tidak ada lagi kewajiban bagi parlemen dan presiden untuk mengikuti putusan-putusan pengadilan yang merugikan konstitusi. Hal ini perlu dikaji dan dibenahi oleh pemerintah, atau akan mengakibatkan konstitusi di Indonesia tercederai.
2. Konstitusi merupakan serangkaian aturan yang menjadi dasar hukum bagi suatu negara atau organisasi. Konstitusi mengatur struktur dan fungsi pemerintah, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme dan prosedur untuk membuat dan melaksanakan undang-undang. Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena memberikan landasan hukum dan aturan yang jelas untuk mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintahannya. Dengan adanya konstitusi, negara dapat menjalankan pemerintahannya secara efektif dan efisien, serta melindungi hak dan kebebasan individu dari tindakan sewenang-wenang.
Untuk Indonesia, UUD NRI 1945 sangatlah penting karena menjadi dasar hukum yang mengatur tata cara pemerintahan negara dan hak-hak warga negaranya. UUD NRI 1945 juga menjamin hak asasi manusia, hak-hak politik, dan hak-hak sosial ekonomi bagi warga negara Indonesia. Selain itu, UUD NRI 1945 juga memuat garis besar ideologi negara Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila.
3. Contoh yang sangat mudah untuk perilaku pejabat yang menyalahi konstitusi ialah tindakan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Menurut saya, mereka layak mendapat hukuman sesuai konstitusi yang berlaku. Kemudian setelah mereka telah selesai menjalankan hukumannya, barulah mereka dapat mencoba membersihkan nama mereka. Masalah hukuman maksimum atau tidak itu tergantung pada hakim dan kondisi-kondisi lainnya.
NPM: 2215061003
KELAS: PSTI C
1. Hal positif yang terlihat adalah masyarakat memiliki kesadaran terhadap pentingnya konstitusi. Dapat dilihat bahwa masyarakat mengutarakan aspirasinya yang tidak tersampaikan oleh wakil rakyat, dalam kasus ini yaitu UU Cipta Kerja. Namun, dari artikel tersebut dapat dilihat pula hal-hal negatif yaitu kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang diabaikan oleh parlemen Indonesia. Hal ini bertentangan dengan konstitusi yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Ada indikasi transaksi politik dengan hakim konstitusi saat ini. Revisi UU MK baru-baru ini menaikkan usia minimum hakim dari 40 menjadi 60 tahun. Namun, dengan dihilangkannya suatu ketentuan dalam undang-undang berarti tidak ada lagi kewajiban bagi parlemen dan presiden untuk mengikuti putusan-putusan pengadilan yang merugikan konstitusi. Hal ini perlu dikaji dan dibenahi oleh pemerintah, atau akan mengakibatkan konstitusi di Indonesia tercederai.
2. Konstitusi merupakan serangkaian aturan yang menjadi dasar hukum bagi suatu negara atau organisasi. Konstitusi mengatur struktur dan fungsi pemerintah, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme dan prosedur untuk membuat dan melaksanakan undang-undang. Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena memberikan landasan hukum dan aturan yang jelas untuk mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintahannya. Dengan adanya konstitusi, negara dapat menjalankan pemerintahannya secara efektif dan efisien, serta melindungi hak dan kebebasan individu dari tindakan sewenang-wenang.
Untuk Indonesia, UUD NRI 1945 sangatlah penting karena menjadi dasar hukum yang mengatur tata cara pemerintahan negara dan hak-hak warga negaranya. UUD NRI 1945 juga menjamin hak asasi manusia, hak-hak politik, dan hak-hak sosial ekonomi bagi warga negara Indonesia. Selain itu, UUD NRI 1945 juga memuat garis besar ideologi negara Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila.
3. Contoh yang sangat mudah untuk perilaku pejabat yang menyalahi konstitusi ialah tindakan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Menurut saya, mereka layak mendapat hukuman sesuai konstitusi yang berlaku. Kemudian setelah mereka telah selesai menjalankan hukumannya, barulah mereka dapat mencoba membersihkan nama mereka. Masalah hukuman maksimum atau tidak itu tergantung pada hakim dan kondisi-kondisi lainnya.
NAMA: DEN MUHAMMAD WYZDAN ALFARIZY
NPM: 2215061003
KELAS: PSTI C
Dari video tersebut, dapat diambil beberapa bagian pokok yaitu:
1. Sejarah konstitusi di Indonesia dimulai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada masa kemerdekaan Indonesia.
2. Beberapa amendemen dilakukan pada UUD 1945, termasuk perubahan pada pasal-pasal tentang hak asasi manusia, sistem pemerintahan, dan peran presiden.
3. UUD Sementara tahun 1950 dan UUD 1950 menggantikan UUD 1945 selama beberapa tahun setelah kemerdekaan.
4. Pembuatan UUD 1945 pada masa Orde Baru dan amandemen pertama yang dilakukan pada tahun 1999.
5. MPR dan DPR sebagai lembaga legislatif, serta peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dalam menjalankan UUD 1945.
6. Tantangan dan perkembangan konstitusi di Indonesia saat ini, termasuk isu-isu seperti reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
7. Konstitusi harus selalu dihormati dan dilindungi sebagai dasar negara yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia.
NPM: 2215061003
KELAS: PSTI C
Dari video tersebut, dapat diambil beberapa bagian pokok yaitu:
1. Sejarah konstitusi di Indonesia dimulai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada masa kemerdekaan Indonesia.
2. Beberapa amendemen dilakukan pada UUD 1945, termasuk perubahan pada pasal-pasal tentang hak asasi manusia, sistem pemerintahan, dan peran presiden.
3. UUD Sementara tahun 1950 dan UUD 1950 menggantikan UUD 1945 selama beberapa tahun setelah kemerdekaan.
4. Pembuatan UUD 1945 pada masa Orde Baru dan amandemen pertama yang dilakukan pada tahun 1999.
5. MPR dan DPR sebagai lembaga legislatif, serta peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dalam menjalankan UUD 1945.
6. Tantangan dan perkembangan konstitusi di Indonesia saat ini, termasuk isu-isu seperti reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
7. Konstitusi harus selalu dihormati dan dilindungi sebagai dasar negara yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia.
NAMA: DEN MUHAMMAD WYZDAN ALFARIZY
NPM: 2215061003
KELAS: PSTI C
1. Upaya penerapan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah demi menanggulangi bahaya penyebaran virus COVID-19 merupakan bentuk positif pemerintah dalam mengamalkan amanat konstitusi negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Namun, dalam penerapannya banyak yang berpendapat bahwa itu mencoreng hak asasi manusia yang juga bertolak belakang dengan konstitusi UU No. 16 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan yang menegaskan bahwa dalam upayanya Indonesia tetap harus menghormati martabat, hak, dan kebebasan orang-orang.
2. Hadirnya konstitusi berguna sebagai fundamental bagaimana bentuk sistem negara, sistem pemerintahan, hak serta kewajiban warga negara, dan lain sebagainya. Konstitusi tidak dapat mengontrol 100% kehidupan berbangsa dan bernegara masing-masing warganya teratur, tetapi dapat menjamin kejelasan tentang hak asasi manusia, kewajiban warga negara, sanksi bagi pelanggar konstitusi dan lainnya. Konsititusi sebagian besar efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka kehidupan di negara tersebut tidak jelas sehingga dapat menimbulkan ketidaknyamanan bahkan kericuhan bagi warganya.
3. Salah satu tantangan yang cukup menjadi masalah yang sulit diatasi ialah penyebaran informasi atau narasi yang cenderung menggiring opini masyarakat dan dapat memicu perpecahan antar rakyat. Di dalam UUD NRI 1945 sendiri sudah tertulis bahwa negara menjamin atas hak menyampaikan informasi, sebagaimana tertulis pada Pasal 28F UUD NRI 1945.
4. Konsep Persatuan dan Kesatuan menurut saya diperlukan dan menjadi esensial di dalam suatu negara. Bagaimana rakyatnya dapat hidup jika sesama rakyat tidak bersatu dalam kesatuan. Bagaimana negara dapat bertahan jika rakyatnya tidak bersatu. Terlebih pada kasusnya Indonesia yang memiliki banyak sekali ragam suku, etnis, dan budaya.
NPM: 2215061003
KELAS: PSTI C
1. Upaya penerapan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah demi menanggulangi bahaya penyebaran virus COVID-19 merupakan bentuk positif pemerintah dalam mengamalkan amanat konstitusi negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Namun, dalam penerapannya banyak yang berpendapat bahwa itu mencoreng hak asasi manusia yang juga bertolak belakang dengan konstitusi UU No. 16 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan yang menegaskan bahwa dalam upayanya Indonesia tetap harus menghormati martabat, hak, dan kebebasan orang-orang.
2. Hadirnya konstitusi berguna sebagai fundamental bagaimana bentuk sistem negara, sistem pemerintahan, hak serta kewajiban warga negara, dan lain sebagainya. Konstitusi tidak dapat mengontrol 100% kehidupan berbangsa dan bernegara masing-masing warganya teratur, tetapi dapat menjamin kejelasan tentang hak asasi manusia, kewajiban warga negara, sanksi bagi pelanggar konstitusi dan lainnya. Konsititusi sebagian besar efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka kehidupan di negara tersebut tidak jelas sehingga dapat menimbulkan ketidaknyamanan bahkan kericuhan bagi warganya.
3. Salah satu tantangan yang cukup menjadi masalah yang sulit diatasi ialah penyebaran informasi atau narasi yang cenderung menggiring opini masyarakat dan dapat memicu perpecahan antar rakyat. Di dalam UUD NRI 1945 sendiri sudah tertulis bahwa negara menjamin atas hak menyampaikan informasi, sebagaimana tertulis pada Pasal 28F UUD NRI 1945.
4. Konsep Persatuan dan Kesatuan menurut saya diperlukan dan menjadi esensial di dalam suatu negara. Bagaimana rakyatnya dapat hidup jika sesama rakyat tidak bersatu dalam kesatuan. Bagaimana negara dapat bertahan jika rakyatnya tidak bersatu. Terlebih pada kasusnya Indonesia yang memiliki banyak sekali ragam suku, etnis, dan budaya.
NAMA: DEN MUHAMMAD WYZDAN ALFARIZY
NPM: 2215061003
KELAS: PSTI C
NPM: 2215061003
KELAS: PSTI C