Nama : Ramadya Vintika Laras
NPM : 2213053264
Kelas : 2G
Prodi : PGSD
Hadir
NPM : 2213053264
Kelas : 2G
Prodi : PGSD
Hadir
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ RAMADYA VINTIKA LARAS 2213053264
Nama : Ramadya Vintika Laras
NPM : 2213053264
Baik, alhamdulillah untuk sekolah yang akan kami tuju adalah SDIT Al-Muhsin dan sudah ada sedikit bincang-bincang dengan whiyata bakti di sana.
NPM : 2213053264
Baik, alhamdulillah untuk sekolah yang akan kami tuju adalah SDIT Al-Muhsin dan sudah ada sedikit bincang-bincang dengan whiyata bakti di sana.
Nama : Ramadya Vintika Laras
Npm : 2213053264
Kelas : 2G
Analisis Soal
a. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan hak asasi manusia dan berikan alasanmu secara jelas ?hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut ?
Jawaban:
Isi dari artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia adalah komisi nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah termasuk soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Kemudian lembaga bantuan hukum Jakarta menyebut pada tahun ini demokrasi di bawah mundur jauh ke belakang dan memberikan rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari lama kebebasan sipil yang mulai ditutup. Kemudian mereka bertanya ada beberapa pakar tentang pandangan mereka terkait HAM pada tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam karena banyak agenda HAM mengalami kemacetan mutu HAM pun mengalami kemunduran dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM , hal ini menunjukkan ada beberapa hal yaitu yang pertama tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para aparat keamanan , yang kedua menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan , yang ketiga diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan , yang keempat kegagalan pemerintah dan menghadirkan keadilan mengungkapkan kebenaran dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu , yang kelima pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua dan yang keenam berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan dengan cara menembak di tempat. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah masih ada amnesti internasional yang mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik untuk menegakkan supremasi hukum dan mereformasi sektor keamanan publik.
b. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil di dunia yang adat istiadat budaya asli masyarakat Indonesia ! bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha Esa ?
Jawaban :
Analisis mengenai Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia adalah Demokrasi di Indonesia mempunyai banyak nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli dari masyarakat Indonesia yang terintegrasi dengan sistem politiknya salah satunya yang terkait dengan sistem politik Indonesia yaitu gotong royong. Gotong royong mengajarkan bahwa semua masyarakat harus saling membantu dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama termasuk dalam pengambilan keputusan politik. Indonesia juga memiliki tradisi yaitu musyawarah mufakat yang sudah menjadi bagian dari sistem politik Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia terkait dengan prinsip berketuhanan yang maha esa. dalam semboyan bhinneka tunggal Ika juga tercermin prinsip ketuhanan yang maha esa karena mengajarkan bahwa Indonesia memiliki kemajemukan budaya dan agama namun harus bisa tetap bersatu. Menurut pendapat saya dalam hal ini prinsip berketuhanan yang maha esa tidak selalu berjalan secara efektif masih banyak konflik yang terkait dengan agama dan budaya di Indonesia sendiri
c. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban :
Praktik demokrasi di Indonesia pada saat ini belum sesuai dengan nilai Pancasila dan undang-undang 1945 . karena banyaknya peraturan tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM.Hal ini dibuktikan bahwa rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan ham serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia.
d. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlementer yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat ?
Jawaban:
Menurut saya mengenai kondisi anggota anggota parlementer yang
mengatasnamakan suara rakyat karena Indonesia negara demokrasi yang di mana kedaulatan berada ditangan rakyat , Jika sering berbeda para anggota parlementer penyalahgunaan kekuasaan, seharusnya akan bisa lebih di waspadai karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat.
e. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi maupun agama tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungan dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini ?
Jawaban :
Menurut pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi maupun agama serta tegangan gerakan loyalitas dan emosi rakyat unik menjadi tujuan yang tidak jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia pada era demokrasi pada saat ini . Pada era saat ini, masih banyak rakyat yang kurang pemahaman mengenai agamanya secara tepat dan mendalam, mereka langsung percaya penuh pada tokoh agama yangdapat menarik mereka secara emosional, begitu pula dengan tokoh tradisi. Mereka mudahdibodohi tokoh agama yang mereka percayai ini, padahal tokoh agama ini belum tentu benar. Selain itu, pendalaman rakyat mengenai Ideologi Pancasila masih sangat lemah.Karena kebodohan rakyat yang langsung percaya penuh pada tokoh agama dan tradisi ini,dan kurangnya pemahaman mengenai dasar Negara, dimanfaatkan oleh tokoh politik untuk mengerahkan masyarakat guna mencapai tujuan mereka. Tokoh politik mengiming – imingi tokoh agama dan tokoh tradisi dengan hadiah tertentu ( sebagai tumbal ),dengan syarat mereka harus menyebarkan kepentingan politik tertentu dalam ajaran mereka.
Npm : 2213053264
Kelas : 2G
Analisis Soal
a. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan hak asasi manusia dan berikan alasanmu secara jelas ?hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut ?
Jawaban:
Isi dari artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia adalah komisi nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah termasuk soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Kemudian lembaga bantuan hukum Jakarta menyebut pada tahun ini demokrasi di bawah mundur jauh ke belakang dan memberikan rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari lama kebebasan sipil yang mulai ditutup. Kemudian mereka bertanya ada beberapa pakar tentang pandangan mereka terkait HAM pada tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam karena banyak agenda HAM mengalami kemacetan mutu HAM pun mengalami kemunduran dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM , hal ini menunjukkan ada beberapa hal yaitu yang pertama tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para aparat keamanan , yang kedua menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan , yang ketiga diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan , yang keempat kegagalan pemerintah dan menghadirkan keadilan mengungkapkan kebenaran dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu , yang kelima pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua dan yang keenam berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan dengan cara menembak di tempat. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah masih ada amnesti internasional yang mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik untuk menegakkan supremasi hukum dan mereformasi sektor keamanan publik.
b. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil di dunia yang adat istiadat budaya asli masyarakat Indonesia ! bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha Esa ?
Jawaban :
Analisis mengenai Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia adalah Demokrasi di Indonesia mempunyai banyak nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli dari masyarakat Indonesia yang terintegrasi dengan sistem politiknya salah satunya yang terkait dengan sistem politik Indonesia yaitu gotong royong. Gotong royong mengajarkan bahwa semua masyarakat harus saling membantu dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama termasuk dalam pengambilan keputusan politik. Indonesia juga memiliki tradisi yaitu musyawarah mufakat yang sudah menjadi bagian dari sistem politik Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia terkait dengan prinsip berketuhanan yang maha esa. dalam semboyan bhinneka tunggal Ika juga tercermin prinsip ketuhanan yang maha esa karena mengajarkan bahwa Indonesia memiliki kemajemukan budaya dan agama namun harus bisa tetap bersatu. Menurut pendapat saya dalam hal ini prinsip berketuhanan yang maha esa tidak selalu berjalan secara efektif masih banyak konflik yang terkait dengan agama dan budaya di Indonesia sendiri
c. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban :
Praktik demokrasi di Indonesia pada saat ini belum sesuai dengan nilai Pancasila dan undang-undang 1945 . karena banyaknya peraturan tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM.Hal ini dibuktikan bahwa rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan ham serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia.
d. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlementer yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat ?
Jawaban:
Menurut saya mengenai kondisi anggota anggota parlementer yang
mengatasnamakan suara rakyat karena Indonesia negara demokrasi yang di mana kedaulatan berada ditangan rakyat , Jika sering berbeda para anggota parlementer penyalahgunaan kekuasaan, seharusnya akan bisa lebih di waspadai karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat.
e. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi maupun agama tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungan dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini ?
Jawaban :
Menurut pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi maupun agama serta tegangan gerakan loyalitas dan emosi rakyat unik menjadi tujuan yang tidak jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia pada era demokrasi pada saat ini . Pada era saat ini, masih banyak rakyat yang kurang pemahaman mengenai agamanya secara tepat dan mendalam, mereka langsung percaya penuh pada tokoh agama yangdapat menarik mereka secara emosional, begitu pula dengan tokoh tradisi. Mereka mudahdibodohi tokoh agama yang mereka percayai ini, padahal tokoh agama ini belum tentu benar. Selain itu, pendalaman rakyat mengenai Ideologi Pancasila masih sangat lemah.Karena kebodohan rakyat yang langsung percaya penuh pada tokoh agama dan tradisi ini,dan kurangnya pemahaman mengenai dasar Negara, dimanfaatkan oleh tokoh politik untuk mengerahkan masyarakat guna mencapai tujuan mereka. Tokoh politik mengiming – imingi tokoh agama dan tokoh tradisi dengan hadiah tertentu ( sebagai tumbal ),dengan syarat mereka harus menyebarkan kepentingan politik tertentu dalam ajaran mereka.
Nama : Ramadya vintika Laras
Npm : 2213053264
Kelas : 2G
Analisis Vidio
Judul : Wawasan Nusantara
Pengertian Wawasan nusantara adalah
cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa dan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia ( NKRI). Yang meliputi darat , laut , satu kesatuan politik dan budaya .
Wawasan berasal dari kata" wawas" yang berarti pandangan,tinjauan atau penglihatan indrawi . Sedangkan dengan kata "mawas" yang berarti memandang, meninjau atau melihat.
Wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang menanggapi norma-norma etika moral nilai Agung menuju ke arah disintegrasi bangsa. Wawasan nusantara memiliki manfaat sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat, Indonesia ,dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan, individu, kelompok ,golongan, suku bangsa ,atau daerah. sehingga wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan bagi seluruh warga negara Indonesia ,perbedaan persepsi, perbedaan pendapat dan fraksi-fraksi antar kelompok dalam konteks sosiologis,politis ,serta demokrasi dianggap hal yang wajar .
Hal tersebut justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. latar belakang historis wawasan nusantara bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara berdasar deklarasi Djuanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional melalui perjuangan panjang.
Pada tanggal 30 April 1982 sebagai konferensi PBB
menerima dokumen yang bernama Bali united nation convention on the law of the sea atau biasa disebut berdasarkan konvensi hukum laut 1982 tersebut diakui atas negara kepulauan acipelago states 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui undang-undang berdasarkan konvensi hukum laut tersebut wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas.
Npm : 2213053264
Kelas : 2G
Analisis Vidio
Judul : Wawasan Nusantara
Pengertian Wawasan nusantara adalah
cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa dan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia ( NKRI). Yang meliputi darat , laut , satu kesatuan politik dan budaya .
Wawasan berasal dari kata" wawas" yang berarti pandangan,tinjauan atau penglihatan indrawi . Sedangkan dengan kata "mawas" yang berarti memandang, meninjau atau melihat.
Wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang menanggapi norma-norma etika moral nilai Agung menuju ke arah disintegrasi bangsa. Wawasan nusantara memiliki manfaat sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat, Indonesia ,dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan, individu, kelompok ,golongan, suku bangsa ,atau daerah. sehingga wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan bagi seluruh warga negara Indonesia ,perbedaan persepsi, perbedaan pendapat dan fraksi-fraksi antar kelompok dalam konteks sosiologis,politis ,serta demokrasi dianggap hal yang wajar .
Hal tersebut justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. latar belakang historis wawasan nusantara bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara berdasar deklarasi Djuanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional melalui perjuangan panjang.
Pada tanggal 30 April 1982 sebagai konferensi PBB
menerima dokumen yang bernama Bali united nation convention on the law of the sea atau biasa disebut berdasarkan konvensi hukum laut 1982 tersebut diakui atas negara kepulauan acipelago states 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui undang-undang berdasarkan konvensi hukum laut tersebut wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas.
Nama : Ramadya Vintika Laras
Npm : 2213053264
Kelas : 2G
Prodi : PGSD
Npm : 2213053264
Kelas : 2G
Prodi : PGSD