NAMA: FANY PRIMANDARI
NPM :2213053032
KELAS: 2D
PRODI : PGSD
NPM :2213053032
KELAS: 2D
PRODI : PGSD
Kiriman dibuat oleh Fany Primandari 2213053032
NAMA: FANY PRIMANDARI
NPM :2213053032
KELAS: 2D
PRODI : PGSD
NPM :2213053032
KELAS: 2D
PRODI : PGSD
NAMA: FANY PRIMANDARI
NPM :2213053032
KELAS: 2D
PRODI : PGSD
NPM :2213053032
KELAS: 2D
PRODI : PGSD
NAMA: FANY PRIMANDARI
NPM :2213053032
KELAS: 2D
PRODI : PGSD
NPM :2213053032
KELAS: 2D
PRODI : PGSD
Nama : Fany Primandari
Npm: 2213053032
Kelas:2D
Prodi: PGSD
1. Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih belum cukup baik. Hal ini dikarenakan Komisi Nasional HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Namun, ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya. Hal positif yang dapat diambil setelah membaca artikel tersebut yaitu pentingnya memahami HAM agar dapat saling menghargai sesama dan tidak berlaku seenaknya bahkan terhadap orang yang tidak memikiki kedudukan karena pada hakikatnya semua orang memiliki HAM.
2. Budaya demokrasi pancasila merupakan paham demokrasi yang berpedoman pada asas-asas yang terkandung dalam Pancasila. Kelima asas tersebut menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupannya untuk meraih cita-cita bangsa Indonesia. Budaya demokrasi pancasila mengakui adanya sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makluk sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membangun bangsa dan negara merupakan kekuatan dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, namun saat ini budaya Indonesia telah terpengaruh oleh westernisasi. Hal ini akan berdampak pada perubahan terhadap masyarakat multikultural Indonesia yang semakin lupa akan nilai-nilai luhur bangsa, budaya, norma, adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita.
Demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa berarti terus menerus menyuntikkan dan menanamkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi. Dalam penerapannya sejalan atau tidak bertentangan dengan norma agama. Di Indonesia, tidak semua wakil nasional yang dipilih bertanggung jawab untuk menjalankan misi nasionalnya. Namun pada Hari Penghakiman, segala perbuatannya juga merupakan tanggung jawabnya kepada Tuhan YME. Demikian pula sebagai pemegang otoritas tertinggi, manusia juga harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, ketika melaksanakan demokrasi antara pemerintah dan rakyat, kita harus mengakui bahwa hukum yang berlaku bukan hanya hukum buatan tetapi juga hukum Tuhan. Oleh karena itu, semua tujuan adalah untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan, bukan untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Berkah. Melakukan tindakan buruk seperti korupsi dan suap.
3. Baik atau tidaknya pelaksanaan demokrasi dapat dilihat dari pelaksanaan pemilihan umum yang dijalankan untuk memilih para pemimpin bangsa dan negara. Namun, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme menunjukkan bahwa sebagian pemerintah masih mementingkan kepentingannya dirinya sendiri dan kelompoknya dibandingkan dengan rakyat secara luas. Ditambah lagi tindakan pelaksanaan kebebasan berpendapat belum mampu dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab. Berbagai hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini belum lah berjalan dengan baik.
4. Apabila terdapat kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat maka telah menyalahi aturan. Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Jika sering kali berbeda, maka seharusnya bisa lebih diwaspadai karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat.
5. Berbagai pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas karena mereka ingin memainkan politik agar dapat menguasai negeri ini. Antara Hak Asasi Manusia dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. HAM tidak mungkin eksis di suatu negara yang bersifat tidak demokratis, namun negara yang demokratis pasti menjamin eksistensi HAM. Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila menghormati dan melindungi HAM.
Npm: 2213053032
Kelas:2D
Prodi: PGSD
1. Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 masih belum cukup baik. Hal ini dikarenakan Komisi Nasional HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Namun, ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya. Hal positif yang dapat diambil setelah membaca artikel tersebut yaitu pentingnya memahami HAM agar dapat saling menghargai sesama dan tidak berlaku seenaknya bahkan terhadap orang yang tidak memikiki kedudukan karena pada hakikatnya semua orang memiliki HAM.
2. Budaya demokrasi pancasila merupakan paham demokrasi yang berpedoman pada asas-asas yang terkandung dalam Pancasila. Kelima asas tersebut menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupannya untuk meraih cita-cita bangsa Indonesia. Budaya demokrasi pancasila mengakui adanya sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makluk sosial dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membangun bangsa dan negara merupakan kekuatan dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, namun saat ini budaya Indonesia telah terpengaruh oleh westernisasi. Hal ini akan berdampak pada perubahan terhadap masyarakat multikultural Indonesia yang semakin lupa akan nilai-nilai luhur bangsa, budaya, norma, adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita.
Demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa berarti terus menerus menyuntikkan dan menanamkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi. Dalam penerapannya sejalan atau tidak bertentangan dengan norma agama. Di Indonesia, tidak semua wakil nasional yang dipilih bertanggung jawab untuk menjalankan misi nasionalnya. Namun pada Hari Penghakiman, segala perbuatannya juga merupakan tanggung jawabnya kepada Tuhan YME. Demikian pula sebagai pemegang otoritas tertinggi, manusia juga harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, ketika melaksanakan demokrasi antara pemerintah dan rakyat, kita harus mengakui bahwa hukum yang berlaku bukan hanya hukum buatan tetapi juga hukum Tuhan. Oleh karena itu, semua tujuan adalah untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan, bukan untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Berkah. Melakukan tindakan buruk seperti korupsi dan suap.
3. Baik atau tidaknya pelaksanaan demokrasi dapat dilihat dari pelaksanaan pemilihan umum yang dijalankan untuk memilih para pemimpin bangsa dan negara. Namun, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme menunjukkan bahwa sebagian pemerintah masih mementingkan kepentingannya dirinya sendiri dan kelompoknya dibandingkan dengan rakyat secara luas. Ditambah lagi tindakan pelaksanaan kebebasan berpendapat belum mampu dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab. Berbagai hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini belum lah berjalan dengan baik.
4. Apabila terdapat kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat maka telah menyalahi aturan. Indonesia adalah negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Jika sering kali berbeda, maka seharusnya bisa lebih diwaspadai karena tidak semua agenda politik berkaitan dengan kepentingan rakyat.
5. Berbagai pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas karena mereka ingin memainkan politik agar dapat menguasai negeri ini. Antara Hak Asasi Manusia dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. HAM tidak mungkin eksis di suatu negara yang bersifat tidak demokratis, namun negara yang demokratis pasti menjamin eksistensi HAM. Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila menghormati dan melindungi HAM.