Nama : Dinda Kusumawati Subagio
Npm : 2253053016
Kelas : 2G

Hasil Analisis Jurnal Tersebut.

Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan pada masa lalu tidak lepas dari kepentingan pemerintah yang berkuasa, yang telah dipraktikkan oleh rezim Orde Baru di mana pendidikan kewarganegaraan telah direkayasa sedemikian rupa sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara cara indoktrinasi, menangani demokrasi dan Pancasila, di mana banyak perilaku kalangan elite Orde Baru yang mengelola negara dengan penuh praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal yang menarik dari pendapat Dimond bahwa adanya keterkaitan Kewarganegaraan dengan kegiatan belajar di sekolah mengingat pentingnya disiplin pengetahuan ini bagi kehidupan warga negara dengan sesamanya maupun dengan negara di mana mereka berada. Lebih dari sekadar pendidikan kewarganegaraan yang umumnya dikenal sebagai Pendidikan Demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dimensi dan organisasi pemberdayaan warga negara melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam praktik berdemokrasi langsung selama perkuliahan.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia yang antara lain: a) membentuk keterlibatan warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa; c) mengembangkan budaya demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, kepemilikan, toleransi dan tanggung jawab. Secara etimologis "demokrasi" terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu "demos" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "cratein" atau "cratos" yang berarti kekuasaan atau populasi.

Kesimpulan : Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan pada masa lalu tidak lepas dari kepentingan pemerintah yang berkuasa, yang telah dipraktikkan oleh rezim Orde Baru di mana pendidikan kewarganegaraan telah direkayasa sedemikian rupa sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara cara indoktrinasi, menangani demokrasi dan Pancasila.

NAMA : Dinda Kusumawati Subagio
NPM : 2253053016
KELAS : 2G

Nama : Dinda Kusumawati Subagio
Npm : 2253053016

Hasil analisis video-1.

Ratusan warga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, berdemonstrasi dengan menutup saluran pembuangan di lokasi pabrik tekstil karena warga tidak nyaman membuang limbah pabrik langsung ke sungai.

Ratusan warga Desa Tengah di Pegaden, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah langsung mendatangi pabrik yang membuang limbah hasil olahan pabrik ke sungai. Di lokasi pabrik warga langsung melakukan penutupan terhadap saluran pembuangan limbah yang berasal dari 6 pabrik pakaian.

Selain pencemaran lingkungan sungai, warga sekitar juga merasa tidak nyaman akibat bau yang keluar dari limbah pabrik yang langsung dibuang ke sungai. Warga meminta aparat desa segera menutup 6 pabrik pembuatan pakaian yang tidak memiliki alat pengolahan limbah.
Pemilik pabrik pun pasrah dengan upaya warga sekitar untuk menutup saluran pembuangan limbah pabrik, dan juga mengaku hingga saat ini belum mengetahui cara menangani limbah dari pabriknya.

Nama : Dinda Kusumawati Subagio
Npm : 2253053016

Analisis Soal-2.

A. 1) Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, manusia pada hakekatnya adalah makhluk beragama. Menghayati nilai-nilai spiritual, nilai-nilai moral dan nilai-nilai etika menurut agama dan kepercayaan masing-masing, serta meningkatkan kesadaran beragama dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
Pancasila menentukan arah dan mengatur ilmu pengetahuan. Pengetahuan harus didasarkan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan manusia, dan harus dilanjutkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, dan tidak menjadikan orang sombong dan makhluk sombong karena adanya ilmu.

3) Persatuan Indonesia.
Ilmu pengetahuan menyadarkan bangsa Indonesia bahwa nasionalisme bangsa Indonesia lahir dari sumbangan ilmu pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan persatuan dan kesatuan bangsa dapat diwujudkan dan dipertahankan oleh bangsa Indonesia dengan dunia internasional.

4) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
Perkembangan ilmu pengetahuan yang demokratis. Dengan kata lain, setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, setiap ilmuwan harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain serta bersikap terbuka, yaitu. terbuka untuk kritik atau kritik atau perbandingan dengan hasil teori lain.

5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Perkembangan ilmu pengetahuan harus menjaga keseimbangan keadilan
Kehidupan manusia, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan lingkungan alamnya.

B. Harapan saya untuk para pemimpin Pancasilais di Indonesia sekarang dan di masa depan, saya mengharapkan seorang pemimpin yang bertanggung jawab, memegang teguh amanah dan menggunakan kekuasaannya dengan sebaik-baiknya.