Nama : Maira Amelia
NPM : 2213053118
Kelas : 2C
Prodi : PGSD
NPM : 2213053118
Kelas : 2C
Prodi : PGSD
Kiriman dibuat oleh Maira Amelia 2213053118
Nama : Maira Amelia
NPM : 2213053118
Kelas : 2C
Prodi : PGSD
Analisis Jurnal Post Test
Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara
(Analisis Kritis terhadap Kasus Penistaan Agama oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)
Dari Artikel tersebut, penulis menulis bahwa Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dipanggil Ahok menjadi tersangka kasus penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Pernyataan yang dibuat membawa resiko. Tetapi organisasi siap untuk menanggung akibat terburuknya.
Demonstrasi yang dilakukan oleh mayoritas Muslim pada 4 November 2016 dimaksudkan untuk mendesak pemerintah Indonesia untuk berperilaku secara profesional dan segera mengutuk Ahok sebagai organisasi yang secara sistematis menghancurkan Alquran. Alim Ulama, Kaum, di ikuti Pemuda, Organisasi Sosial Kemasyarakatan mendesak Kepresiden dan jajarannya untuk memproses secara transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan Ahok. Meskipun demonstrasi yang diselenggarakan berakhir dengan ledakan, Kapolri Jend Tito Karnavian bersikeras bahwa beberapa partai lain masih berencana untuk mengambil keuntungan dari ledakan dengan terlibat dalam kegiatan yang tidak konstitusional. Negara harus mengambil tindakan dan melindungi semua orang dari kejaliman dan ketidakadilan yang mengancam nyawa warga negara.
NPM : 2213053118
Kelas : 2C
Prodi : PGSD
Analisis Jurnal Post Test
Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara
(Analisis Kritis terhadap Kasus Penistaan Agama oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)
Dari Artikel tersebut, penulis menulis bahwa Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dipanggil Ahok menjadi tersangka kasus penistaan agama oleh Bareskrim Polri. Pernyataan yang dibuat membawa resiko. Tetapi organisasi siap untuk menanggung akibat terburuknya.
Demonstrasi yang dilakukan oleh mayoritas Muslim pada 4 November 2016 dimaksudkan untuk mendesak pemerintah Indonesia untuk berperilaku secara profesional dan segera mengutuk Ahok sebagai organisasi yang secara sistematis menghancurkan Alquran. Alim Ulama, Kaum, di ikuti Pemuda, Organisasi Sosial Kemasyarakatan mendesak Kepresiden dan jajarannya untuk memproses secara transparan dan terbuka kasus penistaan Alquran yang dilakukan Ahok. Meskipun demonstrasi yang diselenggarakan berakhir dengan ledakan, Kapolri Jend Tito Karnavian bersikeras bahwa beberapa partai lain masih berencana untuk mengambil keuntungan dari ledakan dengan terlibat dalam kegiatan yang tidak konstitusional. Negara harus mengambil tindakan dan melindungi semua orang dari kejaliman dan ketidakadilan yang mengancam nyawa warga negara.
Nama : Maira Amelia
NPM : 2213053118
Kelas : 2C
Prodi : PGSD
Analisis Video Supremasi Hukum bagian 2 oleh Dr. Didin Widyartono, M.Pd.
Dari video tersebut yang saya dapatkan adalah agar terciptanya negara hukum yang menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan masyarakat nya, negara Indonesia pelu menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyalahgunaan hukum dan jasa hukum yang dilakukan para koruptor dan para tersangka yang menyalahgunakan jasa hukum dengan uang yang didapatkannya untuk mempermainkan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, terbentuklah lembaga swadaya masyarakat yaitu diantaanya ICW, Police Watch, dan MPPI agar penyelenggaraan hukum tidak terlepas dari pandangan dan kontrol dari masyarakat luas.
Demokratisasi adalah perpindahan ke rezim politik yang lebih demokratis lagi, sedangkan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat pada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Hukum Modern adalah prinsip sosial-politik yang penting yang dicari dalam kehidupan sehari-hari yang lebih kompleks saat ini. Seperti yang dinyatakan dalam UUD 1945, yang menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara Muslim. Oleh karena itu, kita harus mengadopsi sistem hukum berdasarkan kekayaan intelektual dan teknologi untuk menciptakan sistem hukum yang dapat berfungsi sebagai rumah yang nyaman bagi masyarakat umum dan untuk mempertahankan nilai-nilainya.
NPM : 2213053118
Kelas : 2C
Prodi : PGSD
Analisis Video Supremasi Hukum bagian 2 oleh Dr. Didin Widyartono, M.Pd.
Dari video tersebut yang saya dapatkan adalah agar terciptanya negara hukum yang menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan masyarakat nya, negara Indonesia pelu menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyalahgunaan hukum dan jasa hukum yang dilakukan para koruptor dan para tersangka yang menyalahgunakan jasa hukum dengan uang yang didapatkannya untuk mempermainkan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, terbentuklah lembaga swadaya masyarakat yaitu diantaanya ICW, Police Watch, dan MPPI agar penyelenggaraan hukum tidak terlepas dari pandangan dan kontrol dari masyarakat luas.
Demokratisasi adalah perpindahan ke rezim politik yang lebih demokratis lagi, sedangkan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat pada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Hukum Modern adalah prinsip sosial-politik yang penting yang dicari dalam kehidupan sehari-hari yang lebih kompleks saat ini. Seperti yang dinyatakan dalam UUD 1945, yang menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara Muslim. Oleh karena itu, kita harus mengadopsi sistem hukum berdasarkan kekayaan intelektual dan teknologi untuk menciptakan sistem hukum yang dapat berfungsi sebagai rumah yang nyaman bagi masyarakat umum dan untuk mempertahankan nilai-nilainya.
Nama : Maira Amelia
NPM : 2213053118
Kelas : 2C
Prodi : PGSD
NPM : 2213053118
Kelas : 2C
Prodi : PGSD
Nama : Maira Amelia
NPM : 2213053118
Kelas : 2C
Prodi : PGSD
NPM : 2213053118
Kelas : 2C
Prodi : PGSD