Nama : Maira Amelia
NPM : 2213053118
Kelas : 2C
Prodi : PGSD

Nama : Maira Amelia
NPM : 2213053118
Kelas : 2C
Prodi : PGSD

Jawaban Pretest
Analisis Video Supremasi Hukum yang dibawakan oleh Dr. Didin Widyartono, M.Pd.


Lembaga negara, Legislatif, Eksekutif, maupun Yudikatif dihadapkan pada tantangan yang sama. Tuntutan partisipasi dan kontrol masyarakat menggunakan badan hukum sebagai penguat. Demokrasi dan demokratisasi memuncak dengan seiringan dengan masa reformasi yang memberikan tanggungjawab yang besar terhadap hukum. Demokrasi tersebut tidak dapat dihadapi dengan kekuasaan otoriter dan sentralistik seperti pada masa lalu. Di masa lalu sentralisme yang otoriter telah meninggalkan atau menenggelamkan kebhinekaan Indonesia tersebut maka pluralisme di dalam hukum muncul sebagai tantangan.

Untuk menggerakkan roda perekonomian, sangat berhubungan erat dengan usaha untuk mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Oleh karena itu, hukum sangat berperan penting dan tidak dapat diabaikan. Hukum harus diposisikan sebagai inti dari perekonomian dan bukan malah menjadi penghambat jalannya roda perekonomian. Hukum harus dapat diandalkan untuk menjaga dan mengamankan investasi para investor, sehingga para investor memperhatikan kemapanan infrastruktur hukumnya sebelum melihat unsur-unsur lain dalam berinvestasi.


Seperti yang dikatakan Albert Einstein dari quote berikut ini
" Pertahanan kita adalah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah"

Nama : Maira Amelia
NPM : 2213053118
Kelas : 2C
Prodi : PGSD

Nama : Maira Amelia
NPM : 2213053118
Kelas : 2C

Nama : Maira Amelia
NPM : 2213053118
Kelas : 2C

Jawaban Post Test analisis Jurnal
JURNAL PENELITIAN POLITIK
Dinamika Sosial Menjelang Pemilu Serentak 2019

Jurnal ini menyajikan 6 artikel yang menggambarkan berbagai topik terkait pemilu.
Artikel pertama yang dipublikasikan Efriza berjudul “Penguatan Sistem.” Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019,” yang membahas dinamika pemilihan presiden 2019 dan rinci platform kandidat. Artikel ini juga membahas implementasi sistem kepresidenan, yang dapat dikatakan memiliki beberapa kelemahan mengingat bahwa sistem multipartai digunakan untuk menerapkannya. Selain itu, artikel ini mengkritik perubahan signifikan dalam sistem pemilu yang akan terjadi pada 2019 sebagai akibat dari ambang batas presiden yang terlalu tinggi dan aparatur partai politik yang terlalu besar. Akibatnya, koalisi politik yang diciptakan oleh dua kandidat presiden masih ditandai dengan sifat pragmatisnya.

 
"Upaya Mobilisasi Perempuan Melalui Narasi Simbolik 'Emak-Emak Dan Ibu Bangsa' Pada Pemilu 2019," adalah artikel berikutnya.
Artikel yang ditulis oleh Luky Sandra Amalia. Artikel ini membahas cara memobilisasi pakaian seseorang menggunakan label "emakemak" dan "ibu bangsa". Emak-emak adalah istilah untuk karyawan di sebuah perusahaan pendukung paslon penantang, sedangkan Ibu Bangsa adalah istilah bagi karyawan pada sebuah bar yang melayani petahana.Tidak ada yang lebih mirip dengan yang lain daripada fakta bahwa kedua istival ini termasuk domestikasi manusia. Kedua kubu seolah menegaskan bahwa perempuan harus menjadi ibu/ibu yang tugasnya hanya di ranah domestik melalui label ibu-ibu atau ibu bangsa.

Selain itu, artikel Sarah Nuraini Siregar “Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019” menganalisis situasi khusus netralitas polri dalam proses pemilu 2019. Ada dua tanda titik pada titik ini. Alasan pertama adalah bahwa Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang mempromosikan hak asasi manusia dasar dan keamanan bagi semua warga negara, termasuk dalam kasus ini, yang menangani pemilu 2019 keamanan. Alasan kedua adalah Polri juga memiliki fungsi pencegahan untuk mencegah gangguan keamanan dari terjadi, yaitu menjelang pemilu. Setiap anggota Polri melakukan fungsi ini dalam bentuk yang paling dasar, tetapi fungsi pencegahan utamanya adalah mendeteksi gangguan keamanan potensial sampai tingkat desa dekat dengan Polri anggota Babinkamtibmas.

Fenomena Budaya Populer “Populisme Di Indonesia Kontemporer: Transformasi Populisme Persaingan dan Konsekuensinya dalam Masyarakat Dinamis” “Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019,” yang ditulis oleh Defbry Margiansyah, memeriksa evolusi populisme dalam dua pemilihan yang berbeda dan konsekuensi yang ada pada politik pemilu. Ini juga membahas taktik khusus yang digunakan oleh kandidat populis selama kontes politik dan faktor-faktor yang telah berkontribusi terhadap politik populis di Indonesia. Artikel ini menjelaskan bagaimana populisme hanya digunakan sebagai alat untuk elitisme dan oligarki dengan menggunakan berbagai kriteria, seperti identitas primordial, clientelism, prestasis, dan kepribadian kandidat dengan cara yang pragmatis. Namun, itu tidak memberikan kerangka yang lebih substansial untuk transformasi politik dan dasar demokrasi dengan cara yang demokratis.

Artikel selanjutnya ini membahas “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019,” yang diterbitkan oleh R. Kota Zuhro. Untuk demokrasi yang lebih stabil dalam pemilihan presiden 2019 (pilpres). Pembangunan demokrasi Indonesia seperti yang muncul dari Pilpres masih dirugikan oleh banyak masalah. Pendalaman demokrasi tidak bekerja dengan baik karena struktur partai politik yang tidak efektif adalah faktor dalam kurangnya konsolidasi partai yang efektif. Pilpres 2019 belum mampu mencapai penilaian peer-to-peer yang sukses, dan juga belum mampu membangun kepercayaan publik. Setelah Komite Perlindungan Konstitusi menerima hasil pilpres recapitulasi, ini dapat dilihat dari perkembangan sosial (KPU). Hashtag pemilu menolak adalah satu-satunya kandidat. Ini hanya laporan awal. Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini memiliki dua kandidat yang mengklaim menjadi kandidat pilpres, menjadikannya hasil akhir pemilihan.

Artikel terakhir membahas "Menelaah Sisi Historis Shalawat Badar: Dimensi Politik di Sastra Lisan Pesantren."ditulis oleh Dhuroruddin Mashad. Esai ini membahas tradisi pesantren, yaitu Shalawat Badar, yang mengungkapkan karakteristik khasnya, yaitu hubungan dekat dengan ideologi politik.
Peraturan ini sering digunakan sebagai strategi untuk memobilisasi santri dalam berbagai kontes politik.Realitas saat ini telah membuat jelas bahwa prinsip-prinsip pendirian Shalawat Badar adalah manifestasi dari hubungan antara filsafat, agama, dan politik. Bab ini penting untuk merekonstruksi konteks politik pada saat Shalawat Badar lahir, menjelaskan alasan mengapa ini terjadi, serta realitas politik bahwa Shalavat akhirnya akan digunakan sebagai alat untuk memobilisasi kaum Santri.