Nama: Riska Adelia
NPM: 2217011060
Kelas: A

Analisis Soal

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil?

Tanggapan saya mengenai isi berita tersebut adalah tindakan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang melarang melibatkan anak-anak dalam demonstrasi sangat tepat. Beliau menekankan bahwa melibatkan anak-anak dalam aksi tersebut termasuk eksploitasi, terutama karena mereka belum memahami apa yang sedang diperjuangkan dan berpotensi terkena dampak buruk. Ini menunjukkan kepeduliannya terhadap keselamatan dan perlindungan anak, yang sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Hal positif yang dapat diambil dari berita ini bahwa pentingnya menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak-anak, terutama dalam situasi yang bisa berpotensi berbahaya seperti demonstrasi. Menghindari eksploitasi anak menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap dihormati dan mereka dilindungi dari situasi yang tidak mereka pahami sepenuhnya.

2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?

Solusi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam penyampaian aspirasi di depan umum adalah dengan memastikan demonstrasi dilakukan secara damai dan tertib. Beberapa langkah yang bisa diambil mencakup edukasi masyarakat tentang hak dan tanggung jawab dalam berpartisipasi dalam demonstrasi. Selain itu, penting untuk melibatkan pihak berwenang dalam mengawasi jalannya demonstrasi agar semua peserta, terutama anak-anak, tetap aman. Pembatasan usia bagi peserta demonstrasi juga perlu ditetapkan, serta mendorong penggunaan media sosial atau forum diskusi yang lebih aman sebagai alternatif untuk menyampaikan pendapat.

3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?

Kewajiban dasar manusia mencakup berbagai aspek, seperti menghormati hak orang lain, bertanggung jawab terhadap tindakan dan pilihan yang diambil, serta berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Kewajiban dasar manusia ini tidak membatasi hak, tetapi lebih kepada memastikan bahwa hak-hak individu tidak saling bertentangan. Dalam hal ini, hak seseorang untuk mengekspresikan pendapat harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk tidak merugikan orang lain, terutama kelompok rentan seperti anak-anak.

Riska Adelia, 2217011060, Kelas A

Riska Adelia, 2217011060, Kelas A

Nama: Riska Adelia
NPM: 2217011060
Kelas: A

Analisis dari isi video tersebut berfokus pada perkembangan konstitusi Indonesia sejak pengesahan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 hingga saat ini, termasuk perdebatan seputar perubahan yang terjadi akibat amandemen UUD 1945. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie selaku Ketua Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2003-2008 menjelaskan perbedaan antara UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dan UUD hasil Dekrit 1959 menjadi poin penting, di mana UUD 1959 dianggap berbeda karena sudah ditambahkan dengan penjelasan terpisah, yang tidak ada dalam versi asli.

Terdapat perbedaan antara UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dengan UUD hasil Dekrit Presiden 1959. UUD 1945 asli tidak memiliki penjelasan terpisah, sedangkan UUD hasil Dekrit 1959 sudah ditambahkan dengan penjelasan pada 15 Februari 1946 sebagai bagian terpisah dari dokumen asli. Setelah reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali amandemen. Amandemen ini tidak mengubah keseluruhan konstitusi, melainkan sebagai "adendum" atau lampiran yang menyempurnakan konstitusi asli. Dokumen asli UUD 1945 tetap ada, namun beberapa pasal dari penjelasan awal telah dimasukkan ke dalam pasal-pasal utama. Walaupun perubahan ini dilakukan untuk menyempurnakan konstitusi, terdapat kelompok yang menganggap amandemen tersebut sebagai bentuk "pengkhianatan" terhadap UUD 1945 yang asli.

Perkembangan ini juga mencakup kegagalan Konstituante setelah Pemilu 1955 dalam menyusun konstitusi baru akibat perdebatan antara kelompok Islam dan nasionalis terkait Piagam Jakarta. Akibatnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi dengan tambahan penjelasan terpisah. Setelah reformasi, sebagian besar penjelasan UUD 1945 dimasukkan ke dalam pasal-pasal konstitusi melalui proses amandemen.

Permasalahan utamanya adalah perbedaan pandangan mengenai keaslian dan makna amandemen UUD 1945, di mana beberapa pihak menganggapnya sebagai pengkhianatan terhadap UUD asli, sementara yang lain melihatnya sebagai penyempurnaan yang diperlukan.

Menurut saya, solusi dari permasalahan perbedaan pandangan tentang UUD 1945 dan amandemennya bisa dimulai dengan memberikan pendidikan konstitusi yang lebih baik. Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang sejarah dan perubahan UUD 1945, termasuk alasan dan tujuan dari amandemen yang dilakukan. Selain itu, pemerintah dan lembaga pendidikan bisa mengadakan diskusi terbuka untuk membahas perbedaan pendapat tentang amandemen UUD 1945. Diskusi ini bisa melibatkan banyak pihak, seperti militer, akademisi, dan masyarakat, agar lebih jelas apa maksud dan tujuannya. Pemahaman tentang proses demokrasi juga harus diperkuat melalui sosialisasi yang menjelaskan bahwa perubahan dalam konstitusi adalah hal yang wajar untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan negara.

Riska Adelia, 2217011060, Kelas A