NAMA: KHOIRUN NISA
NPM: 2213053085
KELAS: 2A
PRODI: PGSD
NPM: 2213053085
KELAS: 2A
PRODI: PGSD
Posts made by Khoirun Nisa 2213053085
Nama: Khoirun Nisa
Kelas: 2A
NPM: 2213053085
PRODI: PGSD
Video ini membahas tentang konsep Geopolitik Indonesia, yang meliputi hakikat konsep geopolitik, macam-macam teori geopolitik, konsep geopolitik Indonesia, prinsip geopolitik Indonesia, konsep wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, cara pandang bangsa Indonesia, dan kehidupan bernegara dalam konsep NKRI.
Menurut video ini, Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa. Ada beberapa teori geopolitik yang dibahas, termasuk teori geopolitik Frederich Ratzel, Rudolf Kjellen, Karl Haushofer, Halford Mackinder, Alfred Thayer Mahan, Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller.
Konsep Geopolitik Indonesia menekankan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional digunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan pada kondisi dan kedudukan wilayah. Prinsip geopolitik Indonesia tidak mementingkan wilayah, tetapi lebih kepada membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah. Konsep wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia, dan menekankan pada kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.
Bangsa Indonesia memiliki pandangan bahwa kepulauan Nusantara merupakan suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI mencakup kesatuan politik, hukum, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan sebagai bagian dari kesatuan wilayah Indonesia.
Secara keseluruhan, video ini membahas tentang konsep Geopolitik Indonesia yang menekankan pada kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia sebagai negara kesatuan.
Kelas: 2A
NPM: 2213053085
PRODI: PGSD
Video ini membahas tentang konsep Geopolitik Indonesia, yang meliputi hakikat konsep geopolitik, macam-macam teori geopolitik, konsep geopolitik Indonesia, prinsip geopolitik Indonesia, konsep wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, cara pandang bangsa Indonesia, dan kehidupan bernegara dalam konsep NKRI.
Menurut video ini, Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa. Ada beberapa teori geopolitik yang dibahas, termasuk teori geopolitik Frederich Ratzel, Rudolf Kjellen, Karl Haushofer, Halford Mackinder, Alfred Thayer Mahan, Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller.
Konsep Geopolitik Indonesia menekankan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional digunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan pada kondisi dan kedudukan wilayah. Prinsip geopolitik Indonesia tidak mementingkan wilayah, tetapi lebih kepada membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah. Konsep wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia, dan menekankan pada kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.
Bangsa Indonesia memiliki pandangan bahwa kepulauan Nusantara merupakan suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI mencakup kesatuan politik, hukum, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan sebagai bagian dari kesatuan wilayah Indonesia.
Secara keseluruhan, video ini membahas tentang konsep Geopolitik Indonesia yang menekankan pada kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia sebagai negara kesatuan.
Nama: Khoirun Nisa
Kelas: 2A
NPM: 2213053085
Video tersebut membahas tentang pentingnya supremasi hukum dalam kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks. Pada masa lalu, kehidupan masyarakat diatur oleh hukum alam yang sederhana dan customary law atau interactional law. Namun, dengan kemajuan zaman, kebutuhan akan struktur hukum yang baru dan modern semakin meningkat.
Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, untuk membangun masyarakat yang madani, diperlukan suatu negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Reformasi tahun 1998 membuka babak baru dalam hukum Indonesia dengan mengedepankan demokratisasi dan desentralisasi.
Pembangunan masyarakat madani juga menuntut adanya lembaga swadaya masyarakat yang dapat mengawasi penyelenggaraan hukum agar tidak lepas dari sorotan masyarakat. Beberapa contoh lembaga swadaya masyarakat yang disebutkan dalam teks adalah ICW, Policy Watch, dan MAPPI.
Secara keseluruhan, video membahas tentang pentingnya supremasi hukum dalam membangun masyarakat yang madani dan memberikan contoh-contoh lembaga yang dapat mengawasi penyelenggaraan hukum agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman bagi rakyatnya.
Kelas: 2A
NPM: 2213053085
Video tersebut membahas tentang pentingnya supremasi hukum dalam kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks. Pada masa lalu, kehidupan masyarakat diatur oleh hukum alam yang sederhana dan customary law atau interactional law. Namun, dengan kemajuan zaman, kebutuhan akan struktur hukum yang baru dan modern semakin meningkat.
Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, untuk membangun masyarakat yang madani, diperlukan suatu negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Reformasi tahun 1998 membuka babak baru dalam hukum Indonesia dengan mengedepankan demokratisasi dan desentralisasi.
Pembangunan masyarakat madani juga menuntut adanya lembaga swadaya masyarakat yang dapat mengawasi penyelenggaraan hukum agar tidak lepas dari sorotan masyarakat. Beberapa contoh lembaga swadaya masyarakat yang disebutkan dalam teks adalah ICW, Policy Watch, dan MAPPI.
Secara keseluruhan, video membahas tentang pentingnya supremasi hukum dalam membangun masyarakat yang madani dan memberikan contoh-contoh lembaga yang dapat mengawasi penyelenggaraan hukum agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman bagi rakyatnya.
Nama: Khoirun Nisa
NPM: 2213053085
Kelas: 2A
Analisis video
Video tersebut membahas tentang hubungan antara demokrasi, demokratisasi, supremasi hukum, dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Di masa kini, tuntutan partisipasi dan kontrol oleh masyarakat terhadap lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif semakin menguat, hal ini merupakan dampak dari demokrasi dan demokratisasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi salah satu tuntutan masyarakat, sebagai bentuk keberagaman yang harus diakui dan dihargai dalam demokrasi.
Video tersebut juga menjelaskan bahwa usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sangat terkait dengan pengaturan hukum. Oleh karena itu, diperlukan hukum yang dapat menjadi tulang punggung bagi perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Secara keseluruhan, video tersebut membahas tentang hubungan yang erat antara demokrasi, supremasi hukum, dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Tekanan partisipasi dan kontrol oleh masyarakat yang semakin kuat menunjukkan bahwa demokrasi dan demokratisasi sedang berkembang di Indonesia. Selain itu, hukum juga diperlukan sebagai tulang punggung bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Nama: Khoirun Nisa
NPM: 2213053085
Kelas: 2A
Analisis Jurnal
Jurnal ini berisi tentang kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang merupakan Gubernur non-aktif. Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas tuduhan tersebut, dan keputusan ini didasari oleh pertimbangan hukum. Meskipun ada demonstrasi damai yang dilakukan oleh mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016, yang menuntut Ahok ditindaklanjuti sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran, Kapolri Jend Tito Karnavian mengakui bahwa ada segelintir pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional.
Dalam jurnal ini juga disebutkan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum, dan setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27.
Jurnal ini memberikan pandangan tentang tindakan hukum yang diambil terhadap Ahok dan peran Negara dalam melindungi hak asasi manusia serta menjaga tatanan hukum.
NPM: 2213053085
Kelas: 2A
Analisis Jurnal
Jurnal ini berisi tentang kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang merupakan Gubernur non-aktif. Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas tuduhan tersebut, dan keputusan ini didasari oleh pertimbangan hukum. Meskipun ada demonstrasi damai yang dilakukan oleh mayoritas Muslim pada tanggal 4 November 2016, yang menuntut Ahok ditindaklanjuti sebagai pihak yang tertuduh menistakan Alquran, Kapolri Jend Tito Karnavian mengakui bahwa ada segelintir pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan tindakan inkonstitusional.
Dalam jurnal ini juga disebutkan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum, dan setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27.
Jurnal ini memberikan pandangan tentang tindakan hukum yang diambil terhadap Ahok dan peran Negara dalam melindungi hak asasi manusia serta menjaga tatanan hukum.