NAMA : Wike oktaviana
NPM : 2213053194
KELAS : 2G
NPM : 2213053194
KELAS : 2G
Posts made by Wike Oktaviana 2213053194
Nama : Wike Oktaviana
Npm : 2213053194
Kelas : 2G
Analisis jurnal yang berjudul Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, di tulis oleh Aulia Rosa Nasution
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) atau Civics mempunyai banyak versi pengertian dan istilah. Salah satunya yakni, menurut Muhammad Numan Soemantri pengertian Civics ini dapat dirumuskan sebagai Ilmu Kewarganegaraan
yang didalamnya membicarakan hubungan manusia dengan;
(a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik);
b) individu-individu dengan negara. Pendidikan Kewarganegaraan tujuannya guna membangun karakter bangsa Indonesia diantaranya:
a) membentuk kecakapan partisipatif untuk warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis juga demokratis, tetapi tetap memiliki komitmen dalam menjaga persatuan serta integritas bangsa;
c) mengembangkan kultur demokrasi yang beradab yakni kebebasan, persamaan, toleransi dan juga tanggung jawab.
Perubahan Indonesia dalam menuju pada sistem demokrasi adalah sesuatu yang tidak dapat terelakkan kembali. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Presiden kedua yaitu Soeharto yang lengser pada 21 Mei 1998, Indonesia mengalami proses pembentukan demokrasi meskipun Orde baru telah berjalan lebih dari 30 tahun berkuasa. Transisi Indonesia dalam berpaling ke demokrasi menimbulkan banyak kecemasan yang mana pada saat yang sama masyarakat masih terdapat cenderung melakukan penyelesaian konflik dengan cara-cara yang tidak demokratis, main hakim sendiri, memaksakan kehendak, serta praktik money politics sebagai cermin dari perilaku dan sikap yang sangat bertolak belakang dengan demokrasi yang sedang diperjuangkan oleh kalangarn reformis selama ini. Perkembangan ini sudah pasti merupakan fenomena yang tidak kondusif bagi transisi Indonesia dalam menuju demokrasi yang berkeadaban (Democratic Civility). Seiring dengan perkembangan gelombang demokrasi yang ketiga, tuntutan demokratisasi didalam praktik juga sosial pasca rezim Orde Baru menjadi salah satu agenda kelompok gerakan reformasi yang dimana salah satu tuntutannya adalah memperbaharui kembali pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) yang mana selama ini dirasa kurang relevan dengan semangat reformasi. Di dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadaban, maka peranan pendidikan kewarganegaraan dirasa sangatlah urgen dan juga mendesak sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia.
HAM juga mulai di utamakan dalam negara Indonesia ketika lengsernya Orde Baru, yang mana menurut Sutiyoso 2010; HAM merupakan hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa; bukan pemberian manusia ataupun lembaga kekuasaan. HAM menjadikan semua manusia mempunyai tingkat yang sama di dalam hukum negara. Selain itu terdapat masyarakat madani yang Menurut Ibrahim, masyarakat madani ialah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat madani ini tidaklah muncul dengan sendirinya. Namun, membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat madani. Faktor-faktor ini merupakan satu kesatuan yang terikat dan menjadi karakter khas masyarakat madani. Menurut Ubaedillah, 2008: 185, beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani antara lain; 1) wilayah public yang bebas; 2) demokrasi; 3) toleransi; 4) kemajemukan; 5) keadilan sosial.
Npm : 2213053194
Kelas : 2G
Analisis jurnal yang berjudul Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, di tulis oleh Aulia Rosa Nasution
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) atau Civics mempunyai banyak versi pengertian dan istilah. Salah satunya yakni, menurut Muhammad Numan Soemantri pengertian Civics ini dapat dirumuskan sebagai Ilmu Kewarganegaraan
yang didalamnya membicarakan hubungan manusia dengan;
(a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik);
b) individu-individu dengan negara. Pendidikan Kewarganegaraan tujuannya guna membangun karakter bangsa Indonesia diantaranya:
a) membentuk kecakapan partisipatif untuk warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis juga demokratis, tetapi tetap memiliki komitmen dalam menjaga persatuan serta integritas bangsa;
c) mengembangkan kultur demokrasi yang beradab yakni kebebasan, persamaan, toleransi dan juga tanggung jawab.
Perubahan Indonesia dalam menuju pada sistem demokrasi adalah sesuatu yang tidak dapat terelakkan kembali. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Presiden kedua yaitu Soeharto yang lengser pada 21 Mei 1998, Indonesia mengalami proses pembentukan demokrasi meskipun Orde baru telah berjalan lebih dari 30 tahun berkuasa. Transisi Indonesia dalam berpaling ke demokrasi menimbulkan banyak kecemasan yang mana pada saat yang sama masyarakat masih terdapat cenderung melakukan penyelesaian konflik dengan cara-cara yang tidak demokratis, main hakim sendiri, memaksakan kehendak, serta praktik money politics sebagai cermin dari perilaku dan sikap yang sangat bertolak belakang dengan demokrasi yang sedang diperjuangkan oleh kalangarn reformis selama ini. Perkembangan ini sudah pasti merupakan fenomena yang tidak kondusif bagi transisi Indonesia dalam menuju demokrasi yang berkeadaban (Democratic Civility). Seiring dengan perkembangan gelombang demokrasi yang ketiga, tuntutan demokratisasi didalam praktik juga sosial pasca rezim Orde Baru menjadi salah satu agenda kelompok gerakan reformasi yang dimana salah satu tuntutannya adalah memperbaharui kembali pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) yang mana selama ini dirasa kurang relevan dengan semangat reformasi. Di dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadaban, maka peranan pendidikan kewarganegaraan dirasa sangatlah urgen dan juga mendesak sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia.
HAM juga mulai di utamakan dalam negara Indonesia ketika lengsernya Orde Baru, yang mana menurut Sutiyoso 2010; HAM merupakan hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa; bukan pemberian manusia ataupun lembaga kekuasaan. HAM menjadikan semua manusia mempunyai tingkat yang sama di dalam hukum negara. Selain itu terdapat masyarakat madani yang Menurut Ibrahim, masyarakat madani ialah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat madani ini tidaklah muncul dengan sendirinya. Namun, membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat madani. Faktor-faktor ini merupakan satu kesatuan yang terikat dan menjadi karakter khas masyarakat madani. Menurut Ubaedillah, 2008: 185, beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani antara lain; 1) wilayah public yang bebas; 2) demokrasi; 3) toleransi; 4) kemajemukan; 5) keadilan sosial.
Nama : Wike Oktaviana
Npm : 2213053194
Npm : 2213053194
Kelas : 2G
Analisis video
Hakikat dan Pentingnya PKN di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan berkaitan dengan kewarganegaraan, yaitu usaha sadar mempersiapkan peserta didik supaya cinta, setia, berani berkorban dalam membela bangga, juga melatih berfikir kritis, analitis, demokratis yang berdasarkan Pancasila. Di dalam PKN terdapat Landasan Ideal dan Hukum yakni,
*Pancasila sebagai Landasan Ideal, dan
* Pembukaan, dan batang tubuh UND 1995, (Ill no 20 thn 1982, UU no 20 thn 2003, sk Dirjen DIKTI no 43 thn 2006 sebagai landasan Hukum.
Pendidikan Kewarganegaraan sendiri sudah mulai ada dari sebelum kemerdekaan Indonesia, yang mana PKN diperlukan guna menjaga, memelihara, dan juga mempertahankan etsitensi negara. Dalam dinamikanya PKN perlu mendorong masyarakat supaya memanfaatkan perkembangan iptek kedalam hal yang positif, selain itu untuk kedepannya PKN sangat ditentukan oleh eksitensi konstitusi negara dan juga bangsa Indonesia.
Analisis video
Hakikat dan Pentingnya PKN di Perguruan Tinggi
Pendidikan Kewarganegaraan berkaitan dengan kewarganegaraan, yaitu usaha sadar mempersiapkan peserta didik supaya cinta, setia, berani berkorban dalam membela bangga, juga melatih berfikir kritis, analitis, demokratis yang berdasarkan Pancasila. Di dalam PKN terdapat Landasan Ideal dan Hukum yakni,
*Pancasila sebagai Landasan Ideal, dan
* Pembukaan, dan batang tubuh UND 1995, (Ill no 20 thn 1982, UU no 20 thn 2003, sk Dirjen DIKTI no 43 thn 2006 sebagai landasan Hukum.
Pendidikan Kewarganegaraan sendiri sudah mulai ada dari sebelum kemerdekaan Indonesia, yang mana PKN diperlukan guna menjaga, memelihara, dan juga mempertahankan etsitensi negara. Dalam dinamikanya PKN perlu mendorong masyarakat supaya memanfaatkan perkembangan iptek kedalam hal yang positif, selain itu untuk kedepannya PKN sangat ditentukan oleh eksitensi konstitusi negara dan juga bangsa Indonesia.
NAMA : wike oktaviana
NPM : 2213053194
KELAS : 2G
Hadir
NPM : 2213053194
KELAS : 2G
Hadir