Nama: Aulia Maharani Putri
Npm: 2213053010
Kelas: 2G
Analisis jurnal
1. Identitas Jurnal
Nama Jurnal: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial
Halaman : 201-212
Tahun Terbit: 2016
Judul Jurnal: Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani.
Penulis: Aulia Rosa Nasution, Magister, Universitas Medan Area, Indonesia.
2. Isi Jurnal
Abstrak: pada jurnal tersebut penulis menulis dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, penulis membahas tentang materi urgensi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia melalui demokrasi HAM dan masyarakat madani.
Kata Kunci: Civics Education, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani; Pendidikan Karakter.
Pendahuluan: didikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional bukanlah suatu yang baru di Indonesia. Terdapat berbagai macam model dan terdapat istilah Pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan oleh pemerintah republik Indonesia yang gunanya untuk menyelenggarakan misi Pendidikan demokrasi HAM.
Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi saat ini diwujudkan dalam bentuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang berdasarkan dengan surat keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No.267/Dikti/Kep/200 tentang penyempurnaan kurikulum mata kuliah pengembangan kepribadian pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan iyalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia.
Pembahasan:
Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ialah untuk membangun karakter bangsa Indonesia yaitu untuk membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa, serta mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan persamaan toleransi dan tanggung jawab.
Menurut etimologis demokrasi terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu "Denis" yang artinya rakyat atau penduduk suatu tempat dan "cratein" yang artinya kekuasaan atau kedaulatan sehingga memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat.Demokrasi dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung.
Pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan ditangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal yaitu: pemerintahan dari rakyat (government of the people), pemerintahan oleh rakyat (government by the people), pemerintahan untuk rakyat (government of the people).
Menurut cendekiawan Nurcholish Madjid, terdapat enam norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis, yaitu: kesadaran akan pluralisme musyawarah, cara-cara yang sesuai dengan tujuan, norma kejujuran dalam pemufakatan, kebebasan nurani persamaan dan hak dan kewajiban dan kesalahan.
Pengertian hak asasi manusia pertama kalinya dikemukakan oleh John Locke ia menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang maha pencipta sebagai suatu yang bersifat kodrati. pengertian hak asasi manusia tertuang di dalam UU No.39 tahun 1999 tentang hak-hak asasi manusia menurut undang-undang ini hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Kesimpulan: pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) adalah pendidikan yang terpenting dalam suatu cara untuk mendidik karakter bangsa Indonesia dan menjadikan warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis dan beradab.

NAMA: Aulia Maharani Putri
NPM: 2213053010

Analisis video
Judul: HAKIKAT DAN PENTINGNYA PKN DI PERGURUAN TINGGI

Nama YouTube: Ahmad Nadir Ari Wibowo

Isi:
Kewarganegaraan berasal dari kata warga negara yang artinya anggota dari suatu negara. PKN dikaitkan dengan warga negara, pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha sadar menyiapkan peserta didik agar cinta, setia, berani, dan berkorban demi bangsa dan negara selain dari itu untuk melatih peserta didik analisis bersikap demokratis berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Landasan ideal dan landasan hukum pendidikan kewarganegaraan, yaitu:
1. Pancasila yang merupakan dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup, dan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia
2. Pembukaan undang-undang dasar 1945
3. Batang tubuh undang-undang dasar 1945, terkhusus pasal 27 ayat 3 tentang bela negara, pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan dan keamananp, 31 ayat 1 tentang pendidikan.
4. Undang-undang nomor 20 tahun 1982, tentang pendidikan bela negara undang-undang
5. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang mata kuliah pengembangan kepribadian
6. SK Dirjen DIKTI Nomor 43 tahun 2006, tentang pengembangan mata kuliah kepribadian.

Sumber historis sosiologis dan politik PKN
Sebelum Indonesia merdeka sumber historis substansi dan pendidikan kewarganegaraan. Sumber sosiologis masyarakat memerlukan ganjaran untuk menjaga serta memelihara dan untuk mempertahankan eksistensi negara Indonesia. Sumber politik terbuatnya dokumen kurikulum Pendidikan kewarganegaraan yang dimulai pada tahun 1957 hingga 2013.
Dinamika esensi dan urgensi PKN
PKN perlu mendorong seluruh warga negara supaya mampu untuk memanfaatkan dampak positif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek untuk membangun negara dan bangsa Indonesia.

Nama: Aulia Maharani Putri
Npm: 2213053010

Analisis Soal 2
A. bagaimanakah peran Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi disiplin ilmu anda masing-masing dengan merinci setiap sila ke dalam kebijakan ilmu dan landasan etika bagi pengembangan ilmu yang anda pelajari dan bagaimana proses di tengah-tengah persaingan global seperti sekarang ini?
Jawaban:
Peran dari Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi disiplin ilmu dengan merinci setiap sila sebagai berikut:
1. Sila ketuhanan yang maha esa
Sila ini untuk melengkapi ilmu pengetahuan dan menciptakan rasio antara yang rasional dan irasional atau antara rasa dan akal.
2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab
Sila ini digunakan untuk memberi petunjuk menguasai ilmu pengetahuan
3. Sila persatuan Indonesia
Sila ini untuk melaksanakan universalisme dengan sila ke-1 sila, ke-2, Ke-4, Ke-5, maka dari itu sistem yang mempunyai hubungan lebih luas dari sistem tidak dapat mengabaikan sistem dan subsistem.
4. sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Sila ini menyamakan otodinamika iptek yang berevolusi sendiri dengan bebas.
5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sila ini mengutamakan ketiga keadilan Aristoteles, yaitu keadilan distributif keadilan kontributif, dan keadilan komunikatif.
Peran etika adalah sebagai landasan untuk menciptakan ilmu pengetahuan dan peradaban secara lebih baik.
Proses di tengah persaingan global seperti sekarang ini adalah banyaknya persaingan produk di pasar global dengan barang yang sejenis untuk memperebutkan pasar yang minim


B.bagaimanakah harapanmu mengenai model pemimpin, warga negara dan ilmuwan yang Pancasila di Indonesia di masa sekarang dan dimasa mendatang?
Jawaban:
Harapan saya mengenai model pemimpin warga negara dan ilmuwan di masa sekarang dan di masa yang mendatang adalah harus menjadi teladan dalam pengamalan Pancasila, berkualitas, berkemampuan iptek dan seni yang dilandasi dengan nilai ideologi Pancasila.

Nama: Aulia Maharani Putri
Npm: 2213053010


1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai berita tersebut dan apa yang anda lakukan untuk mengantisipasi dampak negatif penyebaran hoax?
Jawaban:
Tanggapan saya mengenai berita di atas yaitu berita hoax merupakan hal yang bisa sangat berbahaya sebab menggiring opini dengan adanya kesalahan informasi, bahkan orang terpelajar juga mudah termakan berita hoax, mereka tidak bisa membedakan mana yang berita hoax dan mana yang berita valid.
yang saya lakukan untuk mengantisipasi dampak negatif penyebaran hoax adalah, berhati-hati dengan judul provokatif, memeriksa sumber berita yang aktual dan faktual dan memeriksa fakta yang terjadi.
2. Bagaimanakah pengaruh pengembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di media sosial dan solusi apa yang anda sampaikan bagi pengembangan iptek yang lebih baik?
Jawaban:
pengaruh dari pengembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila menimbulkan masalah baru, pesatnya perkembangan iptek memudahkan masuknya berbagai macam pengaruh dari luar, seperti gaya hidup ke barat-baratan ada beberapa aspek yang bertentangan dengan nilai-nilai orang Indonesia dan juga nilai yang tercantum dalam Pancasila.
Solusi bagi pengembangan iptek yang lebih baik adalah dengan cara disusunnya strategi yang tepat dan meningkatkan kemampuan iptek
3. sikap konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara yang lebih maju ipteknya bagaimanakah solusi menurut program studi atau jurusan yang Anda ambil saat ini dan atas permasalahan tersebut
Jawaban:
menurut saya solusi yang tepat sesuai dengan program studi saya yaitu pendidikan guru sekolah dasar (PGSD), dengan cara memberitahu kepada peserta didik agar lebih mementingkan terlebih dahulu kebutuhan pokok dibandingkan kebutuhan yang tidak diperlukan , memberitahu tentang menabung dan berinvestasi, dan memberitahu beli sesuai dengan kebutuhan saja dan kita juga harus mencintai produk dalam negeri.