Nama : Aulia Maharani Putri
Npm : 2213053010
Kelas : 2G
Prodi: PGSD
Npm : 2213053010
Kelas : 2G
Prodi: PGSD
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ AULIA MAHARANI PUTRI 2213053010
Nama : Aulia Maharani Putri
Npm :2213053010
Kelas : 2G
Analisis Soal!
A.Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban:
Analisis saya dari isi artikel tersebut, dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia yaitu: Beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama pada tahun 2019 masih buruk.
Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lampau serta penanganan konflik Sumber Daya Alam (SDA) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup.
Walaupun begitu masih terdapat hal baik nya, masih ada Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah pemahaman yang lebih baik tentang situasi dan tantangan yang dihadapi oleh Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Artikel tersebut juga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pelanggaran HAM yang mungkin terjadi di negara Indonesia, serta upaya yang
melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, contohnya seperti, menegakkan supremasi hukum, mereformasi sektor keamanan publik, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, di Bali terdapat gerakan masyarakat masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa serta di Kendeng, Jawa Tengah, komunitas masyarakat pegunungan masih mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan dari segala penjuru - termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan dalam melindungi dan memperjuangkan HAM.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban:
Hasil dari analisis:
Demokrasi Indonesia berkaitan erat dengan nilai-nilai, adat istiadat, serta budaya asli masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki berbagai nilai yang mendahulukan persatuan, kebersamaan, gotong royong, dan musyawarah dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Konsep ini tercermin dengan baik dalam praktik demokrasi di Indonesia, di mana masyarakat Indonesia terbiasa berdiskusi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan perbedaan pendapat satu dengan yang lain .
Menurut pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke- Tuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa hal ini mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang melekat yang diyakini sebagian besar penduduk Indonesia. Dalam praktiknya, prinsip ini dapat mengandung makna bahwasanya kekuasaan pemerintahan tidak mutlak tetapi berada di bawah kendali Tuhan Yang Maha Esa serta dalam konteks Indonesia juga berada di bawah kendali rakyat.
Akan tetapi, pada saat bersamaan, prinsip berke- Tuhanan yang Maha Esa juga dapat beeketeliban pada kebebasan beragama dan Hak Asasi Manusia(HAM). Dalam praktiknya, prinsip ini dapat memberikan pondasi kepada pemerintah untuk menindas kelompok minoritas yang berbeda agama / keyakinan serta menimbulkan konflik dengan nilai-nilai demokrasi yang mengutamakan kebebasan beragama dan Hak Asasi Manusia(HAM). Maka dari itu, Indonesia harus mengakui dan menghormati perbedaan keyakinan dan agama, dengan tetap berpegang pada prinsip demokrasi yang menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan beragama. Demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan baik sebab, ketika masyarakat Indonesia menyadari perbedaan dan bersedia menghormati perbedaan, memperhatikan musyawarah dan menghargai adat istiadat dan budaya asli di Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban :
Praktik demokrasi Indonesia pada saat ini memiliki beberapa kelemahan serta tantangan, akan tetapi secara umum dapat dikatakan praktik demokrasi Indonesia telah sesuai dalam mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban :
Sikap saya mengenai kondisi ini jelas sangat tidak setuju, tidak sepatutnya anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri Yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Seharusnya anggota parlemen yang terpilih menghargai suara rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau politik kelompok tertentu. Yang dimana kondisi anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat akan tetapi kenyataannya mereka menjalankan kepentingannya sendiri dalam agenda politik, bisa menjadi tanda-tanda bahwasanya politik kita telah jauh dari rakyat dan tidak lagi mengutamakan dalam melayani kepentingan masyarakat
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Menurut pendapat saya Ketika pihak-pihak dengan kekuasaan semacam itu menggunakan pengaruh mereka untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas atau mungkin meragukan, hal itu dapat menimbulkan potensi yang berbahaya untuk masyarakat. Manipulasi emosi dan pengorbanan nyawa orang-orang menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dapat menghasilkan konsekuensi yang merugikan.
Oleh sebab itu sangat penting berfikir secara kritis dan mempertanyakan motivasi serta tujuannya untuk apa di balik tindakan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik. Masyarakat harus didorong supaya mencari informasi yang bener, menganalisis situasi secara objektif, dan menghargai Hak Asasi Manusia (Ham) serta nilai-nilai demokrasi.
Hubungannya dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) pada era demokrasi dewasa saat ini adalah pemerintah dan pihak berwenang harus menghormati Hak Asasi Manusia dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil adalah untuk kepentingan umum. Pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik juga harus memperhitungkan dampak akibat dari tindakan mereka terhadap masyarakat serta menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk mencapai tujuan politik atau kepentingan pribadi harus dikasih tau sesungguhnya mereka bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan dan harus diawasi oleh institusi demokratis yang kuat untuk memastikan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) benar-benar dihormati.
Npm :2213053010
Kelas : 2G
Analisis Soal!
A.Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban:
Analisis saya dari isi artikel tersebut, dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia yaitu: Beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama pada tahun 2019 masih buruk.
Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lampau serta penanganan konflik Sumber Daya Alam (SDA) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup.
Walaupun begitu masih terdapat hal baik nya, masih ada Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah pemahaman yang lebih baik tentang situasi dan tantangan yang dihadapi oleh Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Artikel tersebut juga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pelanggaran HAM yang mungkin terjadi di negara Indonesia, serta upaya yang
melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, contohnya seperti, menegakkan supremasi hukum, mereformasi sektor keamanan publik, Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, di Bali terdapat gerakan masyarakat masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa serta di Kendeng, Jawa Tengah, komunitas masyarakat pegunungan masih mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan dari segala penjuru - termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan dalam melindungi dan memperjuangkan HAM.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban:
Hasil dari analisis:
Demokrasi Indonesia berkaitan erat dengan nilai-nilai, adat istiadat, serta budaya asli masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki berbagai nilai yang mendahulukan persatuan, kebersamaan, gotong royong, dan musyawarah dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Konsep ini tercermin dengan baik dalam praktik demokrasi di Indonesia, di mana masyarakat Indonesia terbiasa berdiskusi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan perbedaan pendapat satu dengan yang lain .
Menurut pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke- Tuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa hal ini mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang melekat yang diyakini sebagian besar penduduk Indonesia. Dalam praktiknya, prinsip ini dapat mengandung makna bahwasanya kekuasaan pemerintahan tidak mutlak tetapi berada di bawah kendali Tuhan Yang Maha Esa serta dalam konteks Indonesia juga berada di bawah kendali rakyat.
Akan tetapi, pada saat bersamaan, prinsip berke- Tuhanan yang Maha Esa juga dapat beeketeliban pada kebebasan beragama dan Hak Asasi Manusia(HAM). Dalam praktiknya, prinsip ini dapat memberikan pondasi kepada pemerintah untuk menindas kelompok minoritas yang berbeda agama / keyakinan serta menimbulkan konflik dengan nilai-nilai demokrasi yang mengutamakan kebebasan beragama dan Hak Asasi Manusia(HAM). Maka dari itu, Indonesia harus mengakui dan menghormati perbedaan keyakinan dan agama, dengan tetap berpegang pada prinsip demokrasi yang menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan beragama. Demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan baik sebab, ketika masyarakat Indonesia menyadari perbedaan dan bersedia menghormati perbedaan, memperhatikan musyawarah dan menghargai adat istiadat dan budaya asli di Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban :
Praktik demokrasi Indonesia pada saat ini memiliki beberapa kelemahan serta tantangan, akan tetapi secara umum dapat dikatakan praktik demokrasi Indonesia telah sesuai dalam mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban :
Sikap saya mengenai kondisi ini jelas sangat tidak setuju, tidak sepatutnya anggota parlemen melaksanakan agenda politik mereka sendiri Yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Seharusnya anggota parlemen yang terpilih menghargai suara rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau politik kelompok tertentu. Yang dimana kondisi anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat akan tetapi kenyataannya mereka menjalankan kepentingannya sendiri dalam agenda politik, bisa menjadi tanda-tanda bahwasanya politik kita telah jauh dari rakyat dan tidak lagi mengutamakan dalam melayani kepentingan masyarakat
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Menurut pendapat saya Ketika pihak-pihak dengan kekuasaan semacam itu menggunakan pengaruh mereka untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas atau mungkin meragukan, hal itu dapat menimbulkan potensi yang berbahaya untuk masyarakat. Manipulasi emosi dan pengorbanan nyawa orang-orang menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dapat menghasilkan konsekuensi yang merugikan.
Oleh sebab itu sangat penting berfikir secara kritis dan mempertanyakan motivasi serta tujuannya untuk apa di balik tindakan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik. Masyarakat harus didorong supaya mencari informasi yang bener, menganalisis situasi secara objektif, dan menghargai Hak Asasi Manusia (Ham) serta nilai-nilai demokrasi.
Hubungannya dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) pada era demokrasi dewasa saat ini adalah pemerintah dan pihak berwenang harus menghormati Hak Asasi Manusia dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil adalah untuk kepentingan umum. Pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik juga harus memperhitungkan dampak akibat dari tindakan mereka terhadap masyarakat serta menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk mencapai tujuan politik atau kepentingan pribadi harus dikasih tau sesungguhnya mereka bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan dan harus diawasi oleh institusi demokratis yang kuat untuk memastikan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) benar-benar dihormati.
Nama : Aulia Maharani Putri
Npm : 2213053010
Kelas : 2G
Prodi :PGSD
Analisis Video
Judul : Wawasan Nusantara
Nama YouTube : Pockyrene
Tahun Dipublikasikan : 10 Desember 2020
Pembahasan :
Wawasan berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa yang berarti pandangan tinjauan atau penglihatan indrawi, selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Adapun pengertian wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi darat, laut, udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik ekonomi sosial, budaya dan pertahanan keamanan.
Wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia antar kelompok dan konteks sosiologi, politis serta pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan tindakan yang menanggapi norma-norma etika, moral, nilai agung atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa.
Wawasan nusantara memiliki manfaat sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusa, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah sehingga wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia.
1.Latar belakang historis wawasan nusantara.
Bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara berdasar Deklarasi Djuanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional, melalui perjuangan panjang akhirnya konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama The 1982 United Nations Convention On The Law Of The Sea atau biasa disebut ancos berdasarkan konvensi hukum laut 1982 tersebut diakui asas negara kepulauan ancifilago stage. Anclos1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui undang-undang berdasarkan konvensi hukum laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas.
2. Latar belakang sosiologis wawasan nusantara.
Seiring tuntunan dan perkembangan konsepsi wawasan nusantara mencakup pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN (GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA) 1998 dikatakan wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908 ditegaskan dalam sumpah pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan Bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945
3. Latar belakang politik kawasan nusantara
Dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia kita dapat memahami betapa perlunya wawasan nusantara bagi bangsa Indonesia cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-2 adalah “untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sedangkan tujuh Nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 salah satunya adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.
Dengan adanya konsepsi wawasan nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian konsepsi wawasan nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memantau keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan.
Esensi dan urgensi wawasan nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa keutuhan wilayah Indonesia adalah terbentang dari Sabang sampai Merauke perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun bersatu tanpa membedakan suku daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan status sosial perwujudan kepulauan nusantara sebagai salah satu kesatuan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia.
Npm : 2213053010
Kelas : 2G
Prodi :PGSD
Analisis Video
Judul : Wawasan Nusantara
Nama YouTube : Pockyrene
Tahun Dipublikasikan : 10 Desember 2020
Pembahasan :
Wawasan berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa yang berarti pandangan tinjauan atau penglihatan indrawi, selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Adapun pengertian wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi darat, laut, udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik ekonomi sosial, budaya dan pertahanan keamanan.
Wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia antar kelompok dan konteks sosiologi, politis serta pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan tindakan yang menanggapi norma-norma etika, moral, nilai agung atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa.
Wawasan nusantara memiliki manfaat sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusa, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah sehingga wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia.
1.Latar belakang historis wawasan nusantara.
Bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara berdasar Deklarasi Djuanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional, melalui perjuangan panjang akhirnya konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama The 1982 United Nations Convention On The Law Of The Sea atau biasa disebut ancos berdasarkan konvensi hukum laut 1982 tersebut diakui asas negara kepulauan ancifilago stage. Anclos1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui undang-undang berdasarkan konvensi hukum laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas.
2. Latar belakang sosiologis wawasan nusantara.
Seiring tuntunan dan perkembangan konsepsi wawasan nusantara mencakup pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN (GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA) 1998 dikatakan wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908 ditegaskan dalam sumpah pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan Bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945
3. Latar belakang politik kawasan nusantara
Dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia kita dapat memahami betapa perlunya wawasan nusantara bagi bangsa Indonesia cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-2 adalah “untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sedangkan tujuh Nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 salah satunya adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.
Dengan adanya konsepsi wawasan nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian konsepsi wawasan nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memantau keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan.
Esensi dan urgensi wawasan nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa keutuhan wilayah Indonesia adalah terbentang dari Sabang sampai Merauke perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun bersatu tanpa membedakan suku daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan status sosial perwujudan kepulauan nusantara sebagai salah satu kesatuan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia.
Nama : Aulia Maharani Putri
Npm : 2213053010
Kelas : 2G
Prodi: PGSD
HADIR
Npm : 2213053010
Kelas : 2G
Prodi: PGSD
HADIR
Nama : Aulia Maharani Putri
Npm : 2213053010
Kelas : 2G
Npm : 2213053010
Kelas : 2G