Nama : Jeky Septa Anggara
NPM : 2213053253
Kelas : 2F
1. Merujuk pada artikel tersebut mengenai “PSBB dan Pelanggaran HAM” diiperoleh beberapa hal positif diantaranya yaitu sebagai berikut.
a) Tetap menghargai dan menjunjung tinggi HAM yang dimiliki oleh setiap orang dalam menciptakan dan mengembangkan sebuah kebijakan dalam situasi darurat apapun, dalam hal ini seperti pemberlakuan sistem kebijakan PSBB yang sejatinya bisa menghormati sepenuhnya martabat, HAM, dasar - dasar kebebasan seseorang dan penerapannya secara universal, serta menghindari perlakuan intimidatif agar nilai moral HAM seseorang tidak terlucuti begitu saja.
b) Hal positif selanjutnya yakni meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan melalui penerapan PSBB
c) Kemudian dengan adanya PSBB ini bisa mendorong inovasi dan teknologi yang bisa membantu masyarakat dalam situasi darurat, seperti aplikasi pembelian online, pembayaran digital, dan pendidikan jarak jauh.
d) Menciptakan dan meningkatkan kerja sama baik antar masyarakat dengan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19
Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Menurut saya tidak ada konstitusi yang dilanggar, mungkin hanya saja kurang nyaman dan sebagaian masyarakat menganggap hal ini merupakan pelanggaran yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang mana dalam penerapan sistem PSBB ini kemungkinan banyak mengabaikan martabat dan hak asasi manusia. Namun dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban dalam menjaga keselamatan warga negara nya, sehingga oleh sebab itu selama masih ada peraturan yang tertera, maka tidak ada pelanggaran konstitusi yang terjadi.
2. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka tidak akan ada aturan dasar yang mengatur bagaimana negara tersebut harus dijalankan, bagaimana kekuasaan harus dibagi, dan bagaimana hak dan kewajiban warga negara harus diatur. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial, serta ketidakpastian hukum.
Sebaliknya, konstitusi sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah dalam menjalankan
tugas-tugasnya, melindungi hak dan kebebasan individu, mengatur kekuasaan dan pembagian kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat, serta menentukan sistem politik dan hukum yang berlaku di negara tersebut.
Konstitusi juga membantu untuk menciptakan stabilitas politik dan sosial, serta memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Dengan demikian, konstitusi sangat penting dan efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, untuk menjadi efektif, konstitusi harus dihormati dan diterapkan secara konsisten oleh pemerintah dan masyarakat.
3. Contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini yang menurut saya perlu diantisipasi antara lain :
a) Kemiskinan dan ketimpangan sosial
Kemiskinan dan ketimpangan sosial masih menjadi masalah besar di banyak negara. Negara harus mengambil tindakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara.
b) Perubahan iklim
Perubahan iklim menjadi tantangan global yang semakin nyata dan berdampak besar pada kehidupan manusia. Negara harus mengambil tindakan serius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkuat adaptasi perubahan iklim.
c) Radikalisme dan terorisme
Radikalisme dan terorisme masih menjadi masalah serius di beberapa negara. Negara harus mengambil tindakan untuk memerangi radikalisme dan terorisme dengan cara yang efektif dan berkelanjutan.
Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 dapat menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan kehidupan sekarang karena pasal-pasal tersebut memberikan kerangka hukum dan nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan dalam menjalankan
tugas negara.
Misalnya, Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi dan memelihara lingkungan hidup dan ekosistemnya dapat menjadi landasan hukum untuk mengambil tindakan dalam mengatasi perubahan iklim dan memperkuat adaptasi perubahan iklim. Pasal 28E dan 28F juga memberikan jaminan hak asasi manusia yang harus dihormati oleh negara dan masyarakat, sehingga dapat menjadi pedoman dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial.
Namun, perlu diakui bahwa implementasi pasal-pasal tersebut masih memerlukan upaya dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat kebijakan dan tindakan yang diambil untuk mengatasi tantangan kehidupan sekarang.
4. Sebagai sebuah negara yang majemuk dengan beragam suku, agama, budaya, dan bahasa, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan sangat penting untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia. Konsep ini mengajarkan bahwa warga negara Indonesia harus mampu menghargai perbedaan dan mempersatukan keberagaman dalam satu tujuan bersama, yaitu kemajuan bangsa.
Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam upaya menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan di Indonesia. Salah satunya adalah pemahaman yang kurang tepat mengenai perbedaan dan keragaman, yang dapat memunculkan konflik antarsuku, agama, dan budaya. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai perbedaan dan keragaman tersebut, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.