Nama : Jeky Septa Anggara
NPM : 2213053253
Kelas : 2F
Prodi : PGSD
Analisis soal !
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban :
Komnas HAM menyebutkan bahwasannya masih banyak hal yang perlu di benahi dalam permasalahan HAM terutama dalam penangan kasus pelanggaran HAM serta perlindungan terhadap HAM. Pada tahun 2019 terdapat permasalahan yang bisa dikatakan bahwa pada tahun tersebut sangat banyak kisruh tentang HAM, seperti macetnya agenda HAM, dan kemunduran mutu HAM. Pernyataan ini didukung oleh beberapa fakta diantaranya yaitu kurang adanya keadilan dalam HAM serta akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan serta adanya pembatasan kebebasan dalam berekspresi.
Bhineka Tunggal Ika yang merupakan semboyan bangsa Indonesia ternyata faktanya masih ada sebagian warga negara yang tidak mengamalkan makna dari semboyan tersebut. Misalnya di Papua yang masih ada permasalahan rasisme terhadap warna kulit.
Hal positif yang diperoleh yakni :
• Dengan membaca artikel tersebut dapat meningkatkan kesadaran pembaca terhadap penegakan HAM
• Mengetahui bagaimana permasalahan HAM yang pernah terjadi di Indonesia
• Meningkatkan kepedulian kita terhadap korban korban yang mengalami pelanggaran HAM
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban :
Demokrasi Indonesia mempunyai akar dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia telah mengenal sistem adat yang demokratis dalam memutuskan keputusan penting dalam masyarakat.
Sebagai contoh, "musyawarah" atau rapat yang diadakan oleh para tokoh adat dan pemuka masyarakat dalam memutuskan keputusan penting seperti pemilihan kepala desa atau menyelesaikan masalah di masyarakat.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan maha esa pada dasarnya yakni mengakui bahwa keberadaan Tuhan adalah dasar dari segala kehidupan dan keberadaan manusia, sehingga bangsa Indonesia percaya bahwa kehidupan yang baik hanya dapat dicapai melalui keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam konteks demokrasi, prinsip ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai agama dan moral yang mengakui keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia diharapkan untuk senantiasa memegang teguh prinsip keTuhanan yang Maha Esa dalam segala aspek kehidupan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban :
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, hal ini terbuktikan karena masih adanya praktik - praktik yang tidak sesuai dengan demokrasi seperti masih ada beberapa tindakan rasisme, kegiatan korupsi suap - menyuap serta masih tingginya kasus pelanggaran HAM dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban :
Ketika anggota parlemen mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat dan justru hanya memperjuangkan agenda politik pribadi, maka sikap yang tepat adalah kritik dan kecaman terhadap tindakan tersebut.
Sebagai warga negara yang memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat, kita dapat menggunakan hak suara kita untuk memilih anggota parlemen yang memperjuangkan kepentingan masyarakat secara transparan dan jujur. Selain itu, kita juga dapat menyampaikan pandangan dan keprihatinan kita terhadap tindakan anggota parlemen tersebut melalui media sosial, surat kabar, maupun aksi protes yang damai.
E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban :
Menurut saya hal tersebut salah atau tidak bisa dibenarkan dalam kehidupan di era sekarang ini.
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik seharusnya bertanggung jawab dan tidak menggunakan pengaruh mereka untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat secara tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, mereka harus memperjuangkan hak asasi manusia dan memastikan bahwa kekuasaan yang mereka miliki digunakan untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Hubungan antara pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dapat menjadi kompleks dan beragam, tergantung pada situasi dan konteksnya. Namun, secara umum, pengaruh yang berlebihan dari kekuasaan kharismatik dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam era demokrasi.
NPM : 2213053253
Kelas : 2F
Prodi : PGSD
Analisis soal !
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban :
Komnas HAM menyebutkan bahwasannya masih banyak hal yang perlu di benahi dalam permasalahan HAM terutama dalam penangan kasus pelanggaran HAM serta perlindungan terhadap HAM. Pada tahun 2019 terdapat permasalahan yang bisa dikatakan bahwa pada tahun tersebut sangat banyak kisruh tentang HAM, seperti macetnya agenda HAM, dan kemunduran mutu HAM. Pernyataan ini didukung oleh beberapa fakta diantaranya yaitu kurang adanya keadilan dalam HAM serta akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan serta adanya pembatasan kebebasan dalam berekspresi.
Bhineka Tunggal Ika yang merupakan semboyan bangsa Indonesia ternyata faktanya masih ada sebagian warga negara yang tidak mengamalkan makna dari semboyan tersebut. Misalnya di Papua yang masih ada permasalahan rasisme terhadap warna kulit.
Hal positif yang diperoleh yakni :
• Dengan membaca artikel tersebut dapat meningkatkan kesadaran pembaca terhadap penegakan HAM
• Mengetahui bagaimana permasalahan HAM yang pernah terjadi di Indonesia
• Meningkatkan kepedulian kita terhadap korban korban yang mengalami pelanggaran HAM
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban :
Demokrasi Indonesia mempunyai akar dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia telah mengenal sistem adat yang demokratis dalam memutuskan keputusan penting dalam masyarakat.
Sebagai contoh, "musyawarah" atau rapat yang diadakan oleh para tokoh adat dan pemuka masyarakat dalam memutuskan keputusan penting seperti pemilihan kepala desa atau menyelesaikan masalah di masyarakat.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan maha esa pada dasarnya yakni mengakui bahwa keberadaan Tuhan adalah dasar dari segala kehidupan dan keberadaan manusia, sehingga bangsa Indonesia percaya bahwa kehidupan yang baik hanya dapat dicapai melalui keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam konteks demokrasi, prinsip ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai agama dan moral yang mengakui keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia diharapkan untuk senantiasa memegang teguh prinsip keTuhanan yang Maha Esa dalam segala aspek kehidupan.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban :
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, hal ini terbuktikan karena masih adanya praktik - praktik yang tidak sesuai dengan demokrasi seperti masih ada beberapa tindakan rasisme, kegiatan korupsi suap - menyuap serta masih tingginya kasus pelanggaran HAM dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban :
Ketika anggota parlemen mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat dan justru hanya memperjuangkan agenda politik pribadi, maka sikap yang tepat adalah kritik dan kecaman terhadap tindakan tersebut.
Sebagai warga negara yang memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat, kita dapat menggunakan hak suara kita untuk memilih anggota parlemen yang memperjuangkan kepentingan masyarakat secara transparan dan jujur. Selain itu, kita juga dapat menyampaikan pandangan dan keprihatinan kita terhadap tindakan anggota parlemen tersebut melalui media sosial, surat kabar, maupun aksi protes yang damai.
E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban :
Menurut saya hal tersebut salah atau tidak bisa dibenarkan dalam kehidupan di era sekarang ini.
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik seharusnya bertanggung jawab dan tidak menggunakan pengaruh mereka untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat secara tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, mereka harus memperjuangkan hak asasi manusia dan memastikan bahwa kekuasaan yang mereka miliki digunakan untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Hubungan antara pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dapat menjadi kompleks dan beragam, tergantung pada situasi dan konteksnya. Namun, secara umum, pengaruh yang berlebihan dari kekuasaan kharismatik dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dalam era demokrasi.