Nama: Irvanda Julian Awal
NPM: 2213053069
Kelas: 2F

Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Hukum di buat dengan sengaja yang berisi praturan peraturan.Dalam kehidupan modern saat ini membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengarahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, kita harus menjadi negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menjadi negara hukum yang menjadi rumah yang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Malapetaka pada suatu negara dapat terjadi apabila cara berhukum suatu negara.Reformasi yang berjalan sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam kenegaraan hukum di Indonesia.Pembangunan masyarakat madani telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. Sehingga terbentuklah masyarakat-masyarakat swadaya yang mengontrol seperti ICW, police watch, dan mappi.

Nama: Irvanda Julian Awal
NPM: 2213053069
Kelas: 2F

Nama: Irvanda Julian Awal
NPM: 2213053069
Kelas: 2F
Prodi: PGSD

NAMA: Irvanda Julian Awal
NPM: 2213053069
KELAS: 2F

NAMA: Irvanda Julian Awal
NPM: 2213053069
KELAS: 2F

Analisis Jurnal
Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi. Seperti dikatakan Laurence Whitehead (1989), konsolidasi demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara regular karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, civil society, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan.

Pemilu serentak 2019 yang kompleks, dengan tingkat kerumitan yang besar dan hasilnya yang dipersoalkan menjadi pelajaran yang sangat berharga agar kedepannya pemilu di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan hasil dari pemilunya dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan koalisi parpol yang juga berkualitas dan pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI.