Nama: Irvanda Julian Awal
NPM: 2213053069
Kelas: 2F
Prodi: PGSD
NPM: 2213053069
Kelas: 2F
Prodi: PGSD
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Irvanda Julian Awal 2213053069
Nama: Irvanda Julian Awal
NPM: 2213053069
Kelas: 2F
Prodi: PGSD
NPM: 2213053069
Kelas: 2F
Prodi: PGSD
Nama: Irvanda Julian Awal
NPM: 2213053069
Kelas: 2F
Analisis video
Geopolitik adalah suatu ilmu dalam menyelenggaraan negara yang setiap kebijaksanaannya di kaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa.
Macam-Macam Teori Geopolitik yaitu:
1. Teori Geopolitik Frederich Ratzel
2.Teori Geopolitik Rudolf Kjellen
3.Teori Geopolitik Karl Haushofer
4.Teori Geopolitik Halford Mackinder
5.Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan
6.Teori Geopolitik Guilio Douhet,Wiliam Mitchel,Saversky, dan JFC Fuller
Di Indonesia yang memperkenalkan teori geopolitik adalah Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Teori geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan pada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia.Prinsip geopolitik di Indonesia tidak mementingkan dalam hal wilayah, tetapi lebih kepada membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah.
Konsep Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia
Wawasan nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia.Hakikat dari wawasan nusantara dan kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Cara Pandang Bangsa Indonesia:
A. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai suatu kesatuan politik
B. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi
C. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya
D.Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan
Pasal 1 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang isinya Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik. Sebagai negara kesatuan republik Indonesia kesatuan wilayah Indonesia mencakup:
1. Kesatuan politik
2. Kesatuan hukum
3. Kesatuan sosial budaya di
4. Kesatuan pertahanan dan keamanan
NPM: 2213053069
Kelas: 2F
Analisis video
Geopolitik adalah suatu ilmu dalam menyelenggaraan negara yang setiap kebijaksanaannya di kaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa.
Macam-Macam Teori Geopolitik yaitu:
1. Teori Geopolitik Frederich Ratzel
2.Teori Geopolitik Rudolf Kjellen
3.Teori Geopolitik Karl Haushofer
4.Teori Geopolitik Halford Mackinder
5.Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan
6.Teori Geopolitik Guilio Douhet,Wiliam Mitchel,Saversky, dan JFC Fuller
Di Indonesia yang memperkenalkan teori geopolitik adalah Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Teori geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan pada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia.Prinsip geopolitik di Indonesia tidak mementingkan dalam hal wilayah, tetapi lebih kepada membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah.
Konsep Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia
Wawasan nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia.Hakikat dari wawasan nusantara dan kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Cara Pandang Bangsa Indonesia:
A. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai suatu kesatuan politik
B. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi
C. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya
D.Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan
Pasal 1 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang isinya Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik. Sebagai negara kesatuan republik Indonesia kesatuan wilayah Indonesia mencakup:
1. Kesatuan politik
2. Kesatuan hukum
3. Kesatuan sosial budaya di
4. Kesatuan pertahanan dan keamanan
Nama: Irvanda Julian Awal
NPM:2213053069
Kelas: 2F
Analisis Kasus
1.Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Menurut saya konflik ini sangat merugikan dan di sayangkan terjadi antara Indonesia dan Timor Leste karena dulu kita itu pernah menjadi satu dan konflik ini juga pernah terjadi sebelumnya seharusnya pemerintah dari kedua negara telah berdiskusi mengenai hal hal yang menjadi permasalahan antara kedua negara dan tidak terjadi korban jiwa.
Hal positif:
1)Adanya upaya dari pemerintah untuk mepertahankan wilayahnya
2)Adanya kerjasama darai masyarakat dan pemerintah dalam mempertahankan wilayahnya
2.Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Jawab:
Menurut saya jika Indonesia tidak memilki konsepsi wawasan nusantara maka akan terjadi banyak konflik di Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman sangat banyak. Jadi jika tidak ada wawasan nusantara di Indonesia maka akan terjadi perpecahan di berbagai wilayah, masyarakat Indonesia akan sulit memhami dan mengharagai keberagaman yang ada di Indonesia.
3.Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikell diatas?
Jawab:
Wawasan Nusantara adalah cara pandang kita atau cara kita minilai kebergaman yang ada di Indonesia jika kita dapat memahami kebergaman yang ada di Indonesia dengan baik dan di landasi dengan persatuan dan kepentingan bersama maka konflik yang di sebabkan oleh keberagaman tidak akan terjdi jadi dengan pemahaman wawasan nusantara yanga baik maka walaupun memiliki banyak sekali keberagaman yang ada kita akan hidup damai dan sejahtera di dalam keberagaman.
NPM:2213053069
Kelas: 2F
Analisis Kasus
1.Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Menurut saya konflik ini sangat merugikan dan di sayangkan terjadi antara Indonesia dan Timor Leste karena dulu kita itu pernah menjadi satu dan konflik ini juga pernah terjadi sebelumnya seharusnya pemerintah dari kedua negara telah berdiskusi mengenai hal hal yang menjadi permasalahan antara kedua negara dan tidak terjadi korban jiwa.
Hal positif:
1)Adanya upaya dari pemerintah untuk mepertahankan wilayahnya
2)Adanya kerjasama darai masyarakat dan pemerintah dalam mempertahankan wilayahnya
2.Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Jawab:
Menurut saya jika Indonesia tidak memilki konsepsi wawasan nusantara maka akan terjadi banyak konflik di Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman sangat banyak. Jadi jika tidak ada wawasan nusantara di Indonesia maka akan terjadi perpecahan di berbagai wilayah, masyarakat Indonesia akan sulit memhami dan mengharagai keberagaman yang ada di Indonesia.
3.Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikell diatas?
Jawab:
Wawasan Nusantara adalah cara pandang kita atau cara kita minilai kebergaman yang ada di Indonesia jika kita dapat memahami kebergaman yang ada di Indonesia dengan baik dan di landasi dengan persatuan dan kepentingan bersama maka konflik yang di sebabkan oleh keberagaman tidak akan terjdi jadi dengan pemahaman wawasan nusantara yanga baik maka walaupun memiliki banyak sekali keberagaman yang ada kita akan hidup damai dan sejahtera di dalam keberagaman.
Nama: Irvanda Julian Awal
NPM: 2213053069
Kelas: 2F
Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara
Menurut Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat seperti pada pasal 27 UUD 1945, Rumusan tersebut mengandung makna bahwa semua warga negara, siapapun orangnya, statusnya, pejabat ataupun rakyat jelata memiliki persamaan yang sama dimata hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah. Dengan demikian tidak ada yang namanya diskriminasi terhadap warga negara dimata hukum maka intinya penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Pada tahun 2016, pemerintah DKI Jakarta kepemimpinan Ahok diwarnai oleh berbagai polemik, misalnya perbedaan tajam dengan DPRD, kasus UPS, kasus penggusuran, kasus Sumber Waras dan kasus Reklamasi yang menjadi sorotan publik, serta kasus yang sangat menguras energi dan mengundang perhatian publik yakni Penistaan Alqur’an dan AHOK ditetapkan menjadi tersangka pada kasus penistaan Agama. Dalam kasus Ahok, penting untuk mengingat prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam UUD 1945, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini menegaskan pentingnya prinsip supremasi hukum dan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, termasuk para pemimpin publik. Kasus Ahok juga menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang kompleks dan multikultural seperti Indonesia, penting untuk mempromosikan sikap saling menghormati dan toleransi antara kelompok-kelompok yang berbeda, termasuk antara agama-agama yang berbeda. Hal ini dapat membantu mencegah polarisasi dan konflik dalam masyarakat yang sangat heterogen seperti Indonesia.
NPM: 2213053069
Kelas: 2F
Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara
Menurut Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat seperti pada pasal 27 UUD 1945, Rumusan tersebut mengandung makna bahwa semua warga negara, siapapun orangnya, statusnya, pejabat ataupun rakyat jelata memiliki persamaan yang sama dimata hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah. Dengan demikian tidak ada yang namanya diskriminasi terhadap warga negara dimata hukum maka intinya penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Pada tahun 2016, pemerintah DKI Jakarta kepemimpinan Ahok diwarnai oleh berbagai polemik, misalnya perbedaan tajam dengan DPRD, kasus UPS, kasus penggusuran, kasus Sumber Waras dan kasus Reklamasi yang menjadi sorotan publik, serta kasus yang sangat menguras energi dan mengundang perhatian publik yakni Penistaan Alqur’an dan AHOK ditetapkan menjadi tersangka pada kasus penistaan Agama. Dalam kasus Ahok, penting untuk mengingat prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam UUD 1945, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini menegaskan pentingnya prinsip supremasi hukum dan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, termasuk para pemimpin publik. Kasus Ahok juga menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang kompleks dan multikultural seperti Indonesia, penting untuk mempromosikan sikap saling menghormati dan toleransi antara kelompok-kelompok yang berbeda, termasuk antara agama-agama yang berbeda. Hal ini dapat membantu mencegah polarisasi dan konflik dalam masyarakat yang sangat heterogen seperti Indonesia.