Nama : Annisya Anggreiny
NPM : 2213053229

Analisis jurnal.
Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019

Deepening Democracy dan Tantangannya
Demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk mewujudkan makna tersebut dibutuhkan proses panjang seperti konsolidasi demokrasi yang merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Dinamika dalam proses demokrasi semakin marak setelah dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sejak 2005, hal itu dimaksudkan sebagai terobosan dalam upaya pendalaman demokrasi (deepening democracy). Sebagai instrumen pendalaman demokrasi, pilpres merupakan upaya penciptaan pemerintahan yang efektif pasca pemilu. Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang efektif, dengan demikian negara diharapkan mampu melakukan penetrasi ke dalam masyarakat, mengatur relasi sosial, mengambil sumber daya dan mengelolanya. Berkurangnya nilai-nilai toleransi, khususnya, dalam pemilu telah menimbulkan akses negatif, seperti kekerasan dan kerusuhan yang dapat mengancam harmoni sosial, dan juga perpengaruh terhadap proses konsolidasi demokrasi.

Pemilu Presiden 2019 dan Masalahnya
Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damai. Pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Dengan kata lain, pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi dengan cara-cara yang rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai pancasila.

Politisasi Identitas: Berebut Suara Muslim
Pemilu serentak 2019 tidak terlepas dari isu politisasi identitas dan agama. Fenomena politisasi identitas dan agama juga diwarnai dengan berebut suara muslim. Munculnya sejumlah isu yang oleh sebagian umat Islam dipandang merugikan mereka pada akhirnya melahirkan gerakan ijtima’ulama untuk mengusung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden. Namun, hasil gerakan tersebut mendapat sanggahan dari kelompok umat islam karena dianggap tidak mewakili ulama-ulama yang lain.

Pemilu dan Kegagalan Parpol
Pemilu bukan hanya penanda suksesnya kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi/evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening democracy untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat. Permasalahan yang dihadapi dari pemilu ke pemilu relatif sama yaitu, perilaku distortif, melanggar hukum dan menghalalkan semua cara (vote buying). Dengan demikian diharapkan pemilu berkorelasi positif terhadap kesejahteraan rakyat.

Pemilu dalam Masyarakat Plural
Pemilu serentak pada dasarnya merupakan upaya demokratis yang diharapkan dapat menjadikan legislator dan eksekutif menjadi lebih akuntabel di hadapan rakyat sebagaimana tuntutan demokrasi ideal.

Pemilu dan Politisasi Birokrasi
Upaya untuk mewujudkan demokrasi yang substansial, reformasi politik dan pemilu juga menuntut lahirnya reformasi birokrasi yang profesional terbebas dari pragmatisme dan kooptasi partai politik dan penguasa. Ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu bisa berakibat pada lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan hasilnya. Sejauh ini tataran empirik menunjukkan adanya tarikan politik, khususnya, dari penguasa terhadap birokrasi. Pemilu dalam konteks demokrasi dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif. Birokrasi dapat dijadikan sebagai kekuatan politik karena memiliki jaringan struktur hingga ke basis masyarakat, menguasai informasi yang memadai, dan memiliki kewenangan eksekusi program dan anggaran.

Nama : Annisya Anggreiny
NPM : 2213053229

Pretest video.
Demokrasi itu Gaduh, tapi kenapa Bertahan dan Dianut Banyak Negara

Demokrasi dapat memfasilitasi silang pendapat dan menjamin kebebasan berpendapat setiap orang. Alasan mengapa demokrasi tetap dipilih dan dipertahankan oleh banyak negara yaitu karena negara yang memiliki sistem demokrasi yang baik, akan dapat mempertahankan keamanan dan kemakmuran negaranya dalam jangka panjang. Demokrasi juga dipandang sebagai alat yang paling efektif dalam mewujudkan kesetaraan, mengurangi konflik, dan meningkatkan partisipasi publik. Contohnya dalam penegakan HAM, negara yang menganut demokrasi memiliki skor penegakan HAM yang lebih lebih tinggi dari negara yang tidak menganut sistem demokrasi.
Warga negara yang menganut sistem demokrasi cenderung mempunyai angka harapan hidup yang lebih tinggi, memiliki angka korupsi yang lebih rendah serta memiliki lebih banyak jaminan atas hak asasi manusia.

Sejak akhir 1980-an, negara yang menganut sistem demokrasi meningkat pesat, dengan demikian membuat makin banyaknya rezim autokrasi yang berjatuhan. Tetapi bukan berarti demokrasi adalah sistem pemerintahan yang sempurna, karena nyatanya saat ini telah terjadi krisis demokrasi yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus, penurunannya jumlah keanggotaan partai politik, serta regulasi pemerintah yang dianggap tidak transparan.

NAMA : ANNISYA ANGGREINY
NPM : 2213053229
KELAS : 2C

Nama : Annisya Anggreiny
NPM : 2213053229
Kelas : 2C

Nama : Annisya Anggreiny
NPM : 2213053229
Kelas : 2C

Analisis soal post test.

1. Menurut pendapat saya mengenai isi artikel tersebut yaitu, wayang menjadi sumber falsafah yang tidak ada habisnya karena wayang dianggap sebagai simbol kehidupan manusia. Akan tetapi, aplikasi filsafat wayang akan terhalang oleh realitas saat ini dimana generasi milenial menganggap bahwa terminologi wayang tidak sinkron dengan pemahaman kognitif dan dipandang hanya sebatas dunia dongeng saja.
Adapun hal positif yang dapat saya ambil yaitu wayang dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran bagi generasi muda dalam melestarikan budaya lokal Indonesia, wayang juga berperan dalam proses terbentuknya identitas bangsa sehingga dapat meningkatkan eksistensi bangsa, serta dapat menjadi pandangan hidup yang didalamnya memuat nilai moral.

2. Dari artikel diatas, yang menjadi hak sebagai seorang warga negara yaitu hak untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai identitas wayang yang menjadi falsafah dan simbol manusia. Adapun yang menjadi kewajibannya yaitu kita sebagai warga negara berkewajiban untuk mengembangkan dan mempertahankan eksistensi wayang sebagai warisan budaya Indonesia.

3. Strategi yang dapat saya usulkan yaitu dengan menanamkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, serta dengan membangun dan menumbuhkan semangat kebhinekaan terhadap hak dan kewajiban generasi milenial saat ini. Serta dengan penguatan terhadap nilai-nilai pancasila supaya warga negara Indonesia dapat memahami dan mengamalkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.