Nama : Susia Utami
NPM :2213053051
Kelas: 2E
NPM :2213053051
Kelas: 2E
Kiriman dibuat oleh Susia Utami 2213053051
KEARIFAN BUDAYA LOKAL PEREKAT IDENTITAS BANGSA
Identitas masa dan ruang mempunyai
makna penting dalam permasalahan
kebudayaan. Nasikun (2001:4) dengan menyitir pandangan beberapa ahli ilmu
kemasyarakatan bangsa asing yang
menganggap semboyan “ Bhineka Tunggal Ika” sesungguhnya masih lebih merupakan suatu cita-cita yang masih harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia
daripada sebagai kenyataan yang benar-benar hidup di dalam masyarakat. Oleh karena itulah memahami kebudayaan Indonesia dari berbagai segi penting artinya dalam rangka menemukan integrasi sebagai unsur penting dalam usaha persatuan bangsa.
Secara konsepsual kearifan lokal
merupakan bagian dari kebudayaan. Haryati Subadio (1986:18-19) mengatakan kearifan lokal (local genius) secara keseluruhan meliputi, bahkan mungkin dapat dianggap sama dengan cultural identity yang dapat diartikan dengan identitas atau keperibadian budaya suatu bangsa. Sifat-sifat hakiki kearifan lokal yaitu mampu bertahan terhadap budaya luar, memiliki kemampuan mengakomodasi unsurunsur budaya luar,mempunyai kemampuan mengintegrasi unsur-unsur budaya luar ke dalam kebudayaan asli, mampu mengendalikan, mampu memberikan arah pada perkembangan budaya. penanda-penanda identitas budaya
misalnya bisa berasal dari sebuah kekhasan yang diyakini ada pada agama, bahasa, dan adat pada budaya yang bersangkutan. Namun demikian tumpang tindih dapat terjadi di
antara kelompok-kelompok etnis yang
berbeda.
kearifan lokal sebagai pusaka
budaya menempati posisi sentral sebagai inspirasi dalam penguatan jati diri atau identitas kultural. Penguatan jati diri suatu kelompok etnik atau bangsa menjadi begitu penting di era globalisasi, dengan harapan jangan sampai tercerabut dari akar budaya
yang kita warisi dari para pendahulu di
tengah-tengah kecenderungan homogenitas kebudayaan sebagai akibat dari globalisasi.Koentjaraningrat (1980), mengemukakan, bahwa dalam rangka menganalisis hubungan antara suku bangsa atau antara golongan, maka beberapa hal yang harus diketahui adalah: 1) Sumber-sumber
konflik; 2) Potensi untuk toleransi; 3) Sikap dan pandangan dari suku bangsa atau golongan terhadap sesama suku bangsa atau golongan; 4) Tingkat masyarakat dimana hubungan dan pergaulan antara suku bangsa
atau golongan tadi berlangsung.
Identitas masa dan ruang mempunyai
makna penting dalam permasalahan
kebudayaan. Nasikun (2001:4) dengan menyitir pandangan beberapa ahli ilmu
kemasyarakatan bangsa asing yang
menganggap semboyan “ Bhineka Tunggal Ika” sesungguhnya masih lebih merupakan suatu cita-cita yang masih harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia
daripada sebagai kenyataan yang benar-benar hidup di dalam masyarakat. Oleh karena itulah memahami kebudayaan Indonesia dari berbagai segi penting artinya dalam rangka menemukan integrasi sebagai unsur penting dalam usaha persatuan bangsa.
Secara konsepsual kearifan lokal
merupakan bagian dari kebudayaan. Haryati Subadio (1986:18-19) mengatakan kearifan lokal (local genius) secara keseluruhan meliputi, bahkan mungkin dapat dianggap sama dengan cultural identity yang dapat diartikan dengan identitas atau keperibadian budaya suatu bangsa. Sifat-sifat hakiki kearifan lokal yaitu mampu bertahan terhadap budaya luar, memiliki kemampuan mengakomodasi unsurunsur budaya luar,mempunyai kemampuan mengintegrasi unsur-unsur budaya luar ke dalam kebudayaan asli, mampu mengendalikan, mampu memberikan arah pada perkembangan budaya. penanda-penanda identitas budaya
misalnya bisa berasal dari sebuah kekhasan yang diyakini ada pada agama, bahasa, dan adat pada budaya yang bersangkutan. Namun demikian tumpang tindih dapat terjadi di
antara kelompok-kelompok etnis yang
berbeda.
kearifan lokal sebagai pusaka
budaya menempati posisi sentral sebagai inspirasi dalam penguatan jati diri atau identitas kultural. Penguatan jati diri suatu kelompok etnik atau bangsa menjadi begitu penting di era globalisasi, dengan harapan jangan sampai tercerabut dari akar budaya
yang kita warisi dari para pendahulu di
tengah-tengah kecenderungan homogenitas kebudayaan sebagai akibat dari globalisasi.Koentjaraningrat (1980), mengemukakan, bahwa dalam rangka menganalisis hubungan antara suku bangsa atau antara golongan, maka beberapa hal yang harus diketahui adalah: 1) Sumber-sumber
konflik; 2) Potensi untuk toleransi; 3) Sikap dan pandangan dari suku bangsa atau golongan terhadap sesama suku bangsa atau golongan; 4) Tingkat masyarakat dimana hubungan dan pergaulan antara suku bangsa
atau golongan tadi berlangsung.
Nama: Susia Utami
NPM: 2213053051
Kelas: 2E
Identitas nasional merupakan hal yang mendasari suatu negara serta menjadikannya beda dari yang lain.
identitas nasional menjadi penting demi terjaganya keutuhan bangsa karena tak akan mungkin mampu menjamin mampu menjaga suatu tersebut. Identitas nasional memiliki empat unsur yaitu:
1. suku bangsa
suku bangsa ialah golongan sosial yang bersifat anskriptif ada sejak lahir, sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak
suku bangsa atau kelompok etnis di Indonesia dan tidak kurang dari 300 dialek bangsa populasi di Indonesia.
2. Agama
Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.
3. Kebudayaan
kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung pendukungnya Untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau sebagai pedoman untuk bertidak sesuai dengan lingkungan yang dihadapi
4. Bahasa
Bahas merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain sebagai sistem perlambang yang secara arditer dibentuk atas unsur-unsur bunyi maupun ucapan manusia dan juga digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia baik secara lisan, tulisan, ataupun gerakan
Identitas nasional Indonesia tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 35 dan 36 C identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Bahasa nasional Indonesia
2. Bendera merah putih
3. Lagu kebangsaan Indonesia raya
4. Lambang negara Pancasila
5. Semboyan negara yaitu Bhineka Tunggal Ika
6. Falsafah Pancasila
7. UUD 1945
8. Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Konsepsi wawasan nusantara
10.kebudayaan nasional
NPM: 2213053051
Kelas: 2E
Identitas nasional merupakan hal yang mendasari suatu negara serta menjadikannya beda dari yang lain.
identitas nasional menjadi penting demi terjaganya keutuhan bangsa karena tak akan mungkin mampu menjamin mampu menjaga suatu tersebut. Identitas nasional memiliki empat unsur yaitu:
1. suku bangsa
suku bangsa ialah golongan sosial yang bersifat anskriptif ada sejak lahir, sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak
suku bangsa atau kelompok etnis di Indonesia dan tidak kurang dari 300 dialek bangsa populasi di Indonesia.
2. Agama
Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.
3. Kebudayaan
kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung pendukungnya Untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau sebagai pedoman untuk bertidak sesuai dengan lingkungan yang dihadapi
4. Bahasa
Bahas merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain sebagai sistem perlambang yang secara arditer dibentuk atas unsur-unsur bunyi maupun ucapan manusia dan juga digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia baik secara lisan, tulisan, ataupun gerakan
Identitas nasional Indonesia tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 35 dan 36 C identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Bahasa nasional Indonesia
2. Bendera merah putih
3. Lagu kebangsaan Indonesia raya
4. Lambang negara Pancasila
5. Semboyan negara yaitu Bhineka Tunggal Ika
6. Falsafah Pancasila
7. UUD 1945
8. Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Konsepsi wawasan nusantara
10.kebudayaan nasional
Nama: Susia Utami
NPM: 2213053051
Kelas: 2E
Hakikat dan pentingnya PKN di perguruan tinggi
Pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik cinta,setia, berani berkorban membela bangsa dan negara. Pendidikan Kewarganegaraan melatih peserta didik agar berpikir kritis, analitis, demokratis berdasarkan Pancasila.
Landasan ideal dan landasan hukum pendidikan kewarganegaraan adalah Pancasila pembukaan undang-undang Dasar 1945,batang tubuh undang-undang 1945 kususnya pada pasal 27 ayat 3, undang-undang nomor 20 tahun 1982 tentang pendidikan bela negara, undang-undang nomor 20 tahun 2003 matakuliha pengembangan kepribadian, SK Dirjen DIKTI Nomor 42 tahun 2006
Sumber historis sosiologis dan politik PKN
1. Sumber historis, substansi dimulai sebelum Indonesia merdeka.
2. Sumber sosiologis,Diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga memelihara dan mempertahankan eksistensi negara bangsa
3. Sumber politik Dokumen kurikulum kewarganegaraan 1957, civics 1962,kewarganegaraan 1968.
Dinamika esensi dan urgensi PKN
Pendidikan Kewarganegaraan perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan Iptek untuk membangun negara bangsa. Masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.
NPM: 2213053051
Kelas: 2E
Hakikat dan pentingnya PKN di perguruan tinggi
Pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik cinta,setia, berani berkorban membela bangsa dan negara. Pendidikan Kewarganegaraan melatih peserta didik agar berpikir kritis, analitis, demokratis berdasarkan Pancasila.
Landasan ideal dan landasan hukum pendidikan kewarganegaraan adalah Pancasila pembukaan undang-undang Dasar 1945,batang tubuh undang-undang 1945 kususnya pada pasal 27 ayat 3, undang-undang nomor 20 tahun 1982 tentang pendidikan bela negara, undang-undang nomor 20 tahun 2003 matakuliha pengembangan kepribadian, SK Dirjen DIKTI Nomor 42 tahun 2006
Sumber historis sosiologis dan politik PKN
1. Sumber historis, substansi dimulai sebelum Indonesia merdeka.
2. Sumber sosiologis,Diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga memelihara dan mempertahankan eksistensi negara bangsa
3. Sumber politik Dokumen kurikulum kewarganegaraan 1957, civics 1962,kewarganegaraan 1968.
Dinamika esensi dan urgensi PKN
Pendidikan Kewarganegaraan perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan Iptek untuk membangun negara bangsa. Masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.
Nama: Susia Utami
NPM:2213053051
Kelas: 2E
Analisis Jurnal
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagaiPendidikan Karakter Bangsa Indonesia melaluiDemokrasi, HAM dan Masyarakat Madani
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic
Education) atau Civics Menurut Muhammad Numan Soemantri dapat
dirumuskan sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang membicaraan hubungan manusia dengan;
(a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik); b) individu-individu dengan negara. Menurut Edmonson (1958). Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan yaitu membangun karakter (Character
Building) bangsa Indonesia yang antara lain: a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan
dan integritas bangsa; c)mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggungjawab.
Setelah mahasiswa mendapatkan pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat, melakukan proses pembelajaran, proses pengejawahan nilai-nilai, proses pengalihan prinsip-prinsip demokrasi, HAM dan masyarakat madani dalam kehidupan nyata.
Menurut Abraham Lincoln,
pengertian demokrasi adalah sistem
pemerintah yang diselenggaran dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. PendidikanKewarganegaraan merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia dalam membangun demokrasi karena beberapa alasan yaitu meningkatkan gejala dan kecenderungan political iliterati, tidak menolak politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaga di kalangan warga negara, meningkatkan apatisme politik yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses proses politik jika Demokrasi merupakan suatu yang tidak bisa di tawar atau dimundurkan bagi bangsa Indonesia, maka Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu upaya penyemai budaya demokrasi.
Hak asasi manusia menurut John Lock adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Di dalam HAM terdapat empat prinsip dasar HAM yaitu; 1)kebebasan, 2) kemerdekaan, 3) persamaan dan 4) keadilan.
Menurut Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang
menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat berupa Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani diantaranya; 1) wilayah public yang bebas (free public spehere); 2)demokrasi (democracy); 3) toleransi (tolerance); 4) kemajemukan (pluralism); 5) keadilan sosial (social justice) (Ubaedillah, 2008: 185). mahasiswa juga merupakan salah satu komponen strateis bangsa Indonesia
dalam pengembangan demokrasi dan
masyarakat madani.
NPM:2213053051
Kelas: 2E
Analisis Jurnal
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagaiPendidikan Karakter Bangsa Indonesia melaluiDemokrasi, HAM dan Masyarakat Madani
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic
Education) atau Civics Menurut Muhammad Numan Soemantri dapat
dirumuskan sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang membicaraan hubungan manusia dengan;
(a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik); b) individu-individu dengan negara. Menurut Edmonson (1958). Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan yaitu membangun karakter (Character
Building) bangsa Indonesia yang antara lain: a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan
dan integritas bangsa; c)mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggungjawab.
Setelah mahasiswa mendapatkan pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat, melakukan proses pembelajaran, proses pengejawahan nilai-nilai, proses pengalihan prinsip-prinsip demokrasi, HAM dan masyarakat madani dalam kehidupan nyata.
Menurut Abraham Lincoln,
pengertian demokrasi adalah sistem
pemerintah yang diselenggaran dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. PendidikanKewarganegaraan merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia dalam membangun demokrasi karena beberapa alasan yaitu meningkatkan gejala dan kecenderungan political iliterati, tidak menolak politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaga di kalangan warga negara, meningkatkan apatisme politik yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses proses politik jika Demokrasi merupakan suatu yang tidak bisa di tawar atau dimundurkan bagi bangsa Indonesia, maka Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu upaya penyemai budaya demokrasi.
Hak asasi manusia menurut John Lock adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Di dalam HAM terdapat empat prinsip dasar HAM yaitu; 1)kebebasan, 2) kemerdekaan, 3) persamaan dan 4) keadilan.
Menurut Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang
menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat berupa Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani diantaranya; 1) wilayah public yang bebas (free public spehere); 2)demokrasi (democracy); 3) toleransi (tolerance); 4) kemajemukan (pluralism); 5) keadilan sosial (social justice) (Ubaedillah, 2008: 185). mahasiswa juga merupakan salah satu komponen strateis bangsa Indonesia
dalam pengembangan demokrasi dan
masyarakat madani.