Nama : Richia Deha Azizah
NPM : 2213053024
Kelas : 2F
Prodi : PGSD

Analisis Video

Supremasi Hukum

Dari video ynag diberikan dapat diketahui bahwa hukum merupakan lembaga yang dibuat oleh negara sebagai pengatur dan penata negara serta masyarakat. Hukum dibuat dengan sengaja, di kehidupan modern dengan kemajuannya sangat membutuhkan struktur hukum yang lebih update untuk menjadi sandarannya.

Hukum modern pun menjadi pranata sosial politik yang penting dan dicari pada tengah dunia serta kehidupan modern yang semakin kompleks. Seperti yang tertera dalam UUD NRI 1945 Republik Indonesia adalah negara hukum dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengarahkan hubungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan menciptakan negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya.

Reformasi 1998 membuka babak baru kenegaraan hukum di Indonesia. Adapun slogan reformasi yaitu:
1). Demokratisasi yang merupakan suatu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
2). Desentralisasi yang merupakan penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW), Police Watch dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI).

Nama : Richia Deha Azizah
NPM : 2213053024
Kela : 2F
Prodi : PGSD

Nama : Richia Deha Azizah
NPM : 2213053024
Kelas : 2F

Analisis Jurnal

"Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019"

Pada jurnal ini membahas topik-topik yang terkait dengan isu elektoral. Jurnal ini membahas mengenai apa saja tantangan konsolidasi demokrasi dalam pilpres 2019. Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Namun, pemilu ke lima tahun 2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih mengambil perhatian publik dikarenakan di tataran empirik pemilu masih belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar-benar berdaulat.

Mulai beda dengan pemilu sebelumnya, pemilu 2019 menjadi test case penguatan sistem presidensial, pelembagaan parpol dan koalisi parpol yang terukur dan terformat. Untuk memenuhi hal tersebut, semua pihak harus ikut berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pemilu, bukan saja secara prosedural, melainkan juga secara substansial. Maksudnya pilpres dan pileg 2019 perlu disikapi dengan rasional, dewasa, profesional, adil, jujur, bijak dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Kemudian Pemilu serentak 2019 ini tak lepas dari isu politisasi identitas dan agama kegiatan ini diwarnai dengan berebut suara muslim. Dan muncul sejumlah isu oleh sebagian umat Islam yang mana dipandang merugikan mereka dan pada akhirnya melahirkan gerakan ijtima’ulama untuk mengusung pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden.

Lalu permasalahan permasalahan parpol dan semua stakeholders terkait pemilu yang belum mampu mengefektifkan dan memaksimalkan peran pentingnya dengan penuh tanggungjawab, tata kelola pemilu yang belum mampu mengakomodasi keragaman masyarakat, dan kentalnya politisasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi oleh negara.
Maka dari penjelasan diatas dapat kita peroleh bahwa semakin substansial
demokrasi yang dibangun melalui pemilu akan semakin besar kemungkinan munculnya public trust dan pemilu yang damai. kemudian sebaliknya jika semakin prosedural demokrasi yang terbangun melalui pemilu akan semakin besar pula ketidak percayaan publik dan semakin rentan pula sengketa/konflik yang akan muncul.

Challenge yang cukup besar dalam melaksanakan pemilu serentak 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit untuk dibangun. Nilai demokrasi dalam pilpres pun tak cukup dikedepankan. Sebagai negara demokrasi negara Indonesia tampaknya masih belum mampu memperlihatkan jati diri sebagai negara yang dapat menjalankan demokrasi substantif.

Nama : Richia Deha Azizah
NPM : 2213053024
Kelas : 2F

Analisis Video

Dalam video berjudul “Demokrasi Itu Gaduh, tapi Kenapa Bertahan dan Dianut Banyak Negara?” berisi mengenai alasan-alasan yang menjadi penyebab masih diberlakukannya demokrasi.

Demokrasi itu berisi tentang persilangan pendapat dan menjamin adanya kebebasan untuk masyarakat mengajukan pendapat. Demokrasi adalah kegiatan yang menimbulkan kebisingan dan keributan namun jika dalam konteks koridor demokrasi yang prosedural hal tersebut tidak menjadi masalah yang besar asal masih dalam batas wajar. Dan yang menjadi alasan kenapa demokrasi yang menimbulkan kebisingan itu masih diberlakukan dalam berbagai negara adalah karena negara yang memiliki sistem demokrasi nya baik lebih mampu mempertahankan keamanan dan kemakmuran dalam jangka panjang. Dan kegiatan inipun menjadi efektif dalam rangka menciptakan kesetaraan, meminimalisir konflik dan meningkatkan partisipasi publik. Contohnya dari segi HAM. Negara yang mengimplementasikan demokrasi memiliki nilai penegakan HAM yang lebih tinggi dibandingkan negara yang tidak mengimplementasikannya.

Dapat kita bandingkan untuk negara demokrasi dan non-demokrasi secara universal negara demokrasi lebih kaya yang mana mereka memiliki tingkat perkembangan manusia yang lebih tinggi, warna negara lebih bahagia dan sehat dan mereka lebih menikmati jaminan atas HAM.

Semakin banyak rezim autokrasi yang berjatuhan dikarenakan sejak akhir 1980an negara yang menganut demokrasi semakin meningkat. Adapun beberapa analisis mengatakan bahwa demokrasi berada di fase krisis. Dari ujung pemerintahan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudoyono sampai sekarang Indonesia rangking demokrasinya menurun. Ada beberapa alasan demokrasi dilanda krisis:
- Rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan politikus
- Adanya penurunan jumlah keanggotaan partai politik
- Adanya regulasi pemerintah yang tidak transparan

Jadi demokrasi mampu beradaptasi dengan perubahan global.

Nama : Richia Deha Azizah
NPM : 2213053024
Kelas : 2F