Nama : Fadhila Cahya Ningtyas
Npm : 2213053271
Kelas : 2G
Prodi : PGSD
Npm : 2213053271
Kelas : 2G
Prodi : PGSD
Kiriman dibuat oleh Fadhila Cahya Ningtyas 2213053271
Nama : Fadhila Cahya Ningtyas
Npm : 2213053271
Kelompok : 7
Alhamdulillah kelompok kami telah menentukan sekolah yang ingin di observasi dan insyaallah akan menganalisis karakteristik peserta didik kelas rendah di SD IT Al-Muhsin, mengenai waktu pelaksanaan observasi nya sedang berkoordinasi dengan guru setempat.
Npm : 2213053271
Kelompok : 7
Alhamdulillah kelompok kami telah menentukan sekolah yang ingin di observasi dan insyaallah akan menganalisis karakteristik peserta didik kelas rendah di SD IT Al-Muhsin, mengenai waktu pelaksanaan observasi nya sedang berkoordinasi dengan guru setempat.
Nama : Fadhila Cahya Ningtyas
Npm : 2213053271
Kelas : 2G
Prodi : PGSD
Npm : 2213053271
Kelas : 2G
Prodi : PGSD
Nama : Fadhila Cahya Ningtyas
Npm : 2213053271
Kelas : 2G
Prodi : PGSD
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab :
Analisis saya setelah membaca artikel tersebut mengenai penegakan HAM di Indonesia adalah sebagai berikut :
Dari artikel yang saya baca dan beberapa pendapat ahli yang menyatakan bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia tepatnya 2019 masih belum dikatakan berhasil. Sampai saat ini penegakan hak asasi manusia di Indonesia juga belum mampu mencapai suatu kehidupan di mana seluruh masyarakat bisa menjunjung tinggi HAM. Kemunduran mutu hak asasi manusia yang dinyatakan oleh Usman Hamid ditunjukkan dari banyak hal diantaranya
1. Hilangnya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.
2. Bertambah kuatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktek kebijakan.
3. Masih tingginya diskriminasi berbasis gender (merendahkan perempuan)
4. Gagalnya pemerintah dalam menegakkan keadilan, mengungkap kebenaran, dan pemulihan korban pelanggaran hak asasi manusia.
5. Di Papua sendiri pelanggaran HAM masih sangat tinggi.
6. Selanjutnya penjatuhan dan penerapan hukum kejam yaitu dengan vonis mati dan tindakan eksekusi hukum diluar pengadilan. Dari contoh-contoh kemunduran mutu HAM di indonesia tersebut harus cepat diperbaiki agar Indonesia dapat mencapai cita-cita nasional dengan memiliki kehidupan yang sejahtera dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.Adapun hal positif yang dapat saya ambil dari artikel di atas adalah mengetahui bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia belum berhasil justru malah semakin menurun.Namun dibalik itu semua ternyata Indonesia juga diakui oleh amnesti internasional bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Pengakuan tersebut merupakan hal positif bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran lebih lagi kepada masyarakat agar bisa lebih menjunjung tinggi HAM di seluruh bagian Indonesia.
B.Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :
Demokrasi di Indonesia mempunyai banyak nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli dari masyarakat Indonesia sendiri yang terintegrasi dengan sistem politiknya salah satunya yang terkait dengan sistem politik Indonesia yaitu gotong royong. Gotong royong sendiri mengajarkan bahwa semua masyarakat harus saling membantu dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama termasuk dalam pengambilan keputusan politik. Indonesia juga memiliki tradisi yaitu musyawarah mufakat yang sudah menjadi bagian dari sistem politik Indonesia. Konsep musyawarah dan mufakat mengajarkan bahwa keputusan politik harus diambil melalui konsensus dan dialog yang melibatkan semua pihak yang terkait. Prinsip demokrasi Indonesia terkait dengan prinsip ber-ketuhanan yang maha esa. Karena sila pertama sejalan dengan nilai budaya murni dari Indonesia yang religius dan menghormati agama. Di dalam semboyan bhinneka tunggal Ika juga tercermin prinsip ketuhanan yang maha esa karena mengajarkan bahwa Indonesia memiliki kemajemukan budaya dan agama namun harus bisa tetap bersatu. Akan tetapi Dalam praktiknya prinsip berketuhanan yang maha esa tidak selalu berjalan secara efektif masih banyak konflik yang terkait dengan kemajemukan agama dan budaya di Indonesia sendiri. Sistem politik di Indonesia sendiri juga dipengaruhi oleh faktor konflik seperti penyalahgunaan kekuasaan,korupsi,dan ketidakadilan yang masih belum bisa diatasi hingga saat ini. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa aspek adat istiadat atau budaya dan keagamaan tidak selalu menjamin sistem politik menjadi efektif dan demokratis dapat dijunjung tinggi, karena dalam berdemokrasi di Indonesia sangat memerlukan partisipasi aktif dari seluruh masyarakatdalam proses demokrasi itu sendiri, regulasi yang adil dari pemerintah,serta menjunjung tinggi hukum dengan memperkuat lembaga pemerintahan.
C.Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab :
Seperti yang tertulis dalam artikel di atas bahwa praktik demokrasi Indonesia saat ini belum menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan sesuai dengan Pancasila serta Undang-Undang NRI 1945. Hal tersebut dikarenakan dapat dilihat secara nyata bahwa hak asasi manusia di Indonesia sendiri masih mengalami kemunduran. Komnas HAM sendiri yang mengatakan pada tahun 2019 bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia belum mengalami kemajuan. Ada artikel yang diterbitkan di website Komnas HAM sendiri tertulis bahwa kemunduran menegakkan HAM disebabkan karena banyaknya peraturan tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM dan sosial selain itu munculnya regulasi yang tak sesuai dengan prinsip HAM dan lemahnya kemampuan institusi negara dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM , rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan HAM,serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia.Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa praktik demokrasi Indonesia benar-benar belum sesuai dengan Pancasila dan undang-undang negara Republik Indonesia 1945 karena belum mampu mencapai kemajuan yang signifikan.
D.Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab :
Mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nasional di masyarakat menurut saya merupakan tindakan yang melanggar Pancasila dan peraturan perundang-undangan. Sebagai anggota masyarakat Indonesia saya akan ikut menjunjung keadilan atas perlakuan anggota parlemen yang menyalahgunakan kekuasaannya dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena masyarakat Indonesia harus mendapatkan keadilan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kondisi seperti ini kita harus memantau tindakan anggota parlemen dan memilih pemimpin yang memiliki komitmen untuk melayani kepentingan rakyat secara jujur dan berjuang atas keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu untuk menyikapi permasalahan seperti ini sebagai masyarakat kita harus meningkatkan partisipasi dalam proses demokrasi secara aktif.
E.Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab :
Menurut pendapat saya mengenai pihak pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi,maupun agama,serta tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untik menjadi tumbal dari tujuan yang tidak jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia pda era demokrasi saat ini. Pihak-pihak memiliki kekuasaan karismatik berakar dari tradisi atau agama tersebut dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dengan cara menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas dan melanggar hak masyarakat seperti hak kebebasan berekspresi, kesetaraan, dan keadilan. Dalam konsepnya hak asasi manusia menegaskan bahwa individu harus diberikan hak yang sama atas perlindungan dan penindasan dan negara memiliki tanggung jawab atas hal tersebut. Oleh karena itu adanya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik seperti sudah disebutkan harus sepenuhnya diawasi oleh lembaga yang bekerja untuk menegakkan HAM dan keadilan di Indonesia. Demokrasi tidak hanya memerlukan kekuasaan yang efektif tetapi juga menghargai nilai-nilai HAM dan keadilan sebagai kunci menjalankan pemerintahan agar dapat mencapai cita-cita. Oleh karenanya penting bagi masyarakat untuk mengawasi kekuasaan yang berkaitan dengan tradisi dan agama serta memastikan bahwa hak asasi manusia dapat dijunjung tinggi.
Npm : 2213053271
Kelas : 2G
Prodi : PGSD
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab :
Analisis saya setelah membaca artikel tersebut mengenai penegakan HAM di Indonesia adalah sebagai berikut :
Dari artikel yang saya baca dan beberapa pendapat ahli yang menyatakan bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia tepatnya 2019 masih belum dikatakan berhasil. Sampai saat ini penegakan hak asasi manusia di Indonesia juga belum mampu mencapai suatu kehidupan di mana seluruh masyarakat bisa menjunjung tinggi HAM. Kemunduran mutu hak asasi manusia yang dinyatakan oleh Usman Hamid ditunjukkan dari banyak hal diantaranya
1. Hilangnya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.
2. Bertambah kuatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktek kebijakan.
3. Masih tingginya diskriminasi berbasis gender (merendahkan perempuan)
4. Gagalnya pemerintah dalam menegakkan keadilan, mengungkap kebenaran, dan pemulihan korban pelanggaran hak asasi manusia.
5. Di Papua sendiri pelanggaran HAM masih sangat tinggi.
6. Selanjutnya penjatuhan dan penerapan hukum kejam yaitu dengan vonis mati dan tindakan eksekusi hukum diluar pengadilan. Dari contoh-contoh kemunduran mutu HAM di indonesia tersebut harus cepat diperbaiki agar Indonesia dapat mencapai cita-cita nasional dengan memiliki kehidupan yang sejahtera dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.Adapun hal positif yang dapat saya ambil dari artikel di atas adalah mengetahui bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia belum berhasil justru malah semakin menurun.Namun dibalik itu semua ternyata Indonesia juga diakui oleh amnesti internasional bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Pengakuan tersebut merupakan hal positif bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran lebih lagi kepada masyarakat agar bisa lebih menjunjung tinggi HAM di seluruh bagian Indonesia.
B.Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :
Demokrasi di Indonesia mempunyai banyak nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli dari masyarakat Indonesia sendiri yang terintegrasi dengan sistem politiknya salah satunya yang terkait dengan sistem politik Indonesia yaitu gotong royong. Gotong royong sendiri mengajarkan bahwa semua masyarakat harus saling membantu dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama termasuk dalam pengambilan keputusan politik. Indonesia juga memiliki tradisi yaitu musyawarah mufakat yang sudah menjadi bagian dari sistem politik Indonesia. Konsep musyawarah dan mufakat mengajarkan bahwa keputusan politik harus diambil melalui konsensus dan dialog yang melibatkan semua pihak yang terkait. Prinsip demokrasi Indonesia terkait dengan prinsip ber-ketuhanan yang maha esa. Karena sila pertama sejalan dengan nilai budaya murni dari Indonesia yang religius dan menghormati agama. Di dalam semboyan bhinneka tunggal Ika juga tercermin prinsip ketuhanan yang maha esa karena mengajarkan bahwa Indonesia memiliki kemajemukan budaya dan agama namun harus bisa tetap bersatu. Akan tetapi Dalam praktiknya prinsip berketuhanan yang maha esa tidak selalu berjalan secara efektif masih banyak konflik yang terkait dengan kemajemukan agama dan budaya di Indonesia sendiri. Sistem politik di Indonesia sendiri juga dipengaruhi oleh faktor konflik seperti penyalahgunaan kekuasaan,korupsi,dan ketidakadilan yang masih belum bisa diatasi hingga saat ini. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa aspek adat istiadat atau budaya dan keagamaan tidak selalu menjamin sistem politik menjadi efektif dan demokratis dapat dijunjung tinggi, karena dalam berdemokrasi di Indonesia sangat memerlukan partisipasi aktif dari seluruh masyarakatdalam proses demokrasi itu sendiri, regulasi yang adil dari pemerintah,serta menjunjung tinggi hukum dengan memperkuat lembaga pemerintahan.
C.Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab :
Seperti yang tertulis dalam artikel di atas bahwa praktik demokrasi Indonesia saat ini belum menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan sesuai dengan Pancasila serta Undang-Undang NRI 1945. Hal tersebut dikarenakan dapat dilihat secara nyata bahwa hak asasi manusia di Indonesia sendiri masih mengalami kemunduran. Komnas HAM sendiri yang mengatakan pada tahun 2019 bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia belum mengalami kemajuan. Ada artikel yang diterbitkan di website Komnas HAM sendiri tertulis bahwa kemunduran menegakkan HAM disebabkan karena banyaknya peraturan tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM dan sosial selain itu munculnya regulasi yang tak sesuai dengan prinsip HAM dan lemahnya kemampuan institusi negara dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM , rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan HAM,serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia.Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa praktik demokrasi Indonesia benar-benar belum sesuai dengan Pancasila dan undang-undang negara Republik Indonesia 1945 karena belum mampu mencapai kemajuan yang signifikan.
D.Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab :
Mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nasional di masyarakat menurut saya merupakan tindakan yang melanggar Pancasila dan peraturan perundang-undangan. Sebagai anggota masyarakat Indonesia saya akan ikut menjunjung keadilan atas perlakuan anggota parlemen yang menyalahgunakan kekuasaannya dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena masyarakat Indonesia harus mendapatkan keadilan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kondisi seperti ini kita harus memantau tindakan anggota parlemen dan memilih pemimpin yang memiliki komitmen untuk melayani kepentingan rakyat secara jujur dan berjuang atas keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu untuk menyikapi permasalahan seperti ini sebagai masyarakat kita harus meningkatkan partisipasi dalam proses demokrasi secara aktif.
E.Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab :
Menurut pendapat saya mengenai pihak pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi,maupun agama,serta tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untik menjadi tumbal dari tujuan yang tidak jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia pda era demokrasi saat ini. Pihak-pihak memiliki kekuasaan karismatik berakar dari tradisi atau agama tersebut dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dengan cara menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas dan melanggar hak masyarakat seperti hak kebebasan berekspresi, kesetaraan, dan keadilan. Dalam konsepnya hak asasi manusia menegaskan bahwa individu harus diberikan hak yang sama atas perlindungan dan penindasan dan negara memiliki tanggung jawab atas hal tersebut. Oleh karena itu adanya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik seperti sudah disebutkan harus sepenuhnya diawasi oleh lembaga yang bekerja untuk menegakkan HAM dan keadilan di Indonesia. Demokrasi tidak hanya memerlukan kekuasaan yang efektif tetapi juga menghargai nilai-nilai HAM dan keadilan sebagai kunci menjalankan pemerintahan agar dapat mencapai cita-cita. Oleh karenanya penting bagi masyarakat untuk mengawasi kekuasaan yang berkaitan dengan tradisi dan agama serta memastikan bahwa hak asasi manusia dapat dijunjung tinggi.
Nama : Fadhila Cahya Ningtyas
Npm : 2213053271
Kelas : 2G
Prodi : PGSD
Analisis video
"Wawasan Nusantara"
Sebagai bagian dari Indonesia, masyarakat harus memahami negara Indonesia dari berbagai aspek. Untuk bisa memahaminya masyarakat Indonesia perlu mempelajari wawasan nusantara yang tujuannya adalah agar jiwa nasionalisme tumbuh pada setiap warga negara. Pesan berasal dari kata "wawas" yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Lalu kata "mawas" memiliki arti memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan nusantara sendiri merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI yang meliputi darat, laut, udara, dan yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara NKRI di segala konteks. Wawasan nusantara memiliki manfaat sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan Kebijakan dan keputusan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat, daerah, maupun seluruh warga negara Indonesia.
Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan dengan mengutamakan kepentingan nasional. Perbedaan persepsi dalam konteks sosiologis, politik, serta demokratis dianggap sebagai hal yang wajar. Hal tersebut diharapkan dapat membentuk masyarakat yang dinamis dan kreatif sehingga dapat saling menyesuaikan menuju integrasi.
Latar Belakang Historis Wawasan Nusantara
Bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara berdasarkan deklarasi Djuanda ke forum internasional agar mendapatkan pengakuan dari bangsa yang lain. Lewat perjuangan yang panjang konferensi PBB pada tanggal 30 April 1982 menerima dokumen "The United Natuns Convention On The Law Of The Sea" berdasarkan konvensi hukum laut 1982 diakui Archipelago state UNCLOS 1982, kemudian diratifikasi melalui undang-undang berdasarkan konvensi hukum laut tersebut dan wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas.
Latar Belakamg Sosiologis Wawasan Nusantara
Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun seiring perubahan dan perkembangan konsepsi wawasan nusantara mencakup pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana yang tertuang dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan wawasan nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan persatuan tersebut dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara kontinyu. Di mana semangat kebangsaan sebenarnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional 2 Mei 1908 ditegaskan dalam sumpah pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Latar Belakang Politis Wawasan Nusantara
Cita-cita bangsa sebagaimana tertuang pada pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea 2 yaitu untuk mewujudkan Negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 salah satunya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan adanya konsepsi wawasan nusantara wilayah Indonesia menjadi sangat luas. Namun konsepsi wawasan nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang kekuasaan wilayah dan keragaman yang ada sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia memiliki potensi sebagai ancaman dan sebaliknya dapat menjadi keunggulan dan kemanfaatan bagi bangsa Indonesia.
Esensi dan Urgensi Wawasan Nusantara
Esensi dan urgensi wawasan nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Keutuhan wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya akan menciptakan kehidupan bangsa yang terintegrasi dan saling bertoleransi atas kemajemukan juga sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam menumbuhkan rasa nasionalisme dan bela negara di setiap warga negara Indonesia.
Npm : 2213053271
Kelas : 2G
Prodi : PGSD
Analisis video
"Wawasan Nusantara"
Sebagai bagian dari Indonesia, masyarakat harus memahami negara Indonesia dari berbagai aspek. Untuk bisa memahaminya masyarakat Indonesia perlu mempelajari wawasan nusantara yang tujuannya adalah agar jiwa nasionalisme tumbuh pada setiap warga negara. Pesan berasal dari kata "wawas" yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Lalu kata "mawas" memiliki arti memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan nusantara sendiri merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI yang meliputi darat, laut, udara, dan yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara NKRI di segala konteks. Wawasan nusantara memiliki manfaat sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan Kebijakan dan keputusan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat, daerah, maupun seluruh warga negara Indonesia.
Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan dengan mengutamakan kepentingan nasional. Perbedaan persepsi dalam konteks sosiologis, politik, serta demokratis dianggap sebagai hal yang wajar. Hal tersebut diharapkan dapat membentuk masyarakat yang dinamis dan kreatif sehingga dapat saling menyesuaikan menuju integrasi.
Latar Belakang Historis Wawasan Nusantara
Bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara berdasarkan deklarasi Djuanda ke forum internasional agar mendapatkan pengakuan dari bangsa yang lain. Lewat perjuangan yang panjang konferensi PBB pada tanggal 30 April 1982 menerima dokumen "The United Natuns Convention On The Law Of The Sea" berdasarkan konvensi hukum laut 1982 diakui Archipelago state UNCLOS 1982, kemudian diratifikasi melalui undang-undang berdasarkan konvensi hukum laut tersebut dan wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas.
Latar Belakamg Sosiologis Wawasan Nusantara
Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun seiring perubahan dan perkembangan konsepsi wawasan nusantara mencakup pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana yang tertuang dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan wawasan nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan persatuan tersebut dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara kontinyu. Di mana semangat kebangsaan sebenarnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional 2 Mei 1908 ditegaskan dalam sumpah pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Latar Belakang Politis Wawasan Nusantara
Cita-cita bangsa sebagaimana tertuang pada pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea 2 yaitu untuk mewujudkan Negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 salah satunya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan adanya konsepsi wawasan nusantara wilayah Indonesia menjadi sangat luas. Namun konsepsi wawasan nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang kekuasaan wilayah dan keragaman yang ada sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam bernegara merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia memiliki potensi sebagai ancaman dan sebaliknya dapat menjadi keunggulan dan kemanfaatan bagi bangsa Indonesia.
Esensi dan Urgensi Wawasan Nusantara
Esensi dan urgensi wawasan nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Keutuhan wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya akan menciptakan kehidupan bangsa yang terintegrasi dan saling bertoleransi atas kemajemukan juga sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam menumbuhkan rasa nasionalisme dan bela negara di setiap warga negara Indonesia.