Nama : Theresia Helen Simarmata
NPM : 2226061019
1. Dynamic Governance memiki 3 konsep, yaitu:
1. Thinking Again
yaitu kemapuan institusi untuk memanfaatkan data actual, informasi, pengukuran dan umpan balik terhadap masalah yang menghambat kinerja. sehingga dalam hal ini pemerintah dapat memilih apakah kebijakan-kebijakan saat ini masih relevean untuk menjawab pertanyaan yang kompleks, dalam konsep ini juga pemerintah di tuntut untuk selalu mau belajar.
2. Thinking Ahead
yaitu kemampuan untuk mengindentifikasikan perkembangan lingkungan dan kebuhana masyarakat dimasa depan, memahami implikasinya terhadap implikasi serta mengindentifikasi berbagai strategi dan pilihan yang dibutuhkan. sehinggan kebijakan yang dibuat bertahan cukup lama dan ideal berikan jaminan kepada public untuk mendapatkan kebijakan dan mimpi indah masa pedan mereka. pemerintah dituntut harus mentransformasi ide-ide brilian.
3. Thinking Across
yaitu bagaimana pemimpin birokrasi pimpin politik dan pemerintah harus berfikir diluar kotak yang ada. kebijakan yang ada harus di ambil berbeda dari yang ada, tetapi kebijakan yang sudah ada bisa menjadi acuan birokrasi. adanya kebiajakan yang lama jangan samapai membelegu birokrasi untuk menciptakan inovasi dalam menciptakan kreativitas dan mencoba hal yang baru. jika ada kebijakan yang sudah tidak relevan dan menghambat sebuah inovasi dan kreatvitas dalam pelayanana dan kebijakan public, maka birokrasi kedepannya bertanggung jawab utnuk merubah kebijakan terserbut.
2. Kriteria Smart and Strong Policy ada 5 atau disingkat dengan SMART, yaitu: Specific(spesifik), Measurable(terukur),Attainable(capaian),Relevant(relevan) dan Time-Bound Goal(terikat waktu tujuan). contoh penerapan kebijakan Smart and Strong Policy adalah saat Pemerintah Indonesia meluncurkan roadmap dalam”making Indonesia 4.0” pada tahun 2018 bertujuan untuk pengembangan smart city(kota cerdas).
3. Karena pemerintah atau birokrasi memiliki hak dan wewenang dalam melakukan perubahan tanpa henti terutama proses penyelenggaraan atau pembuatan kebijakan public dengan menyesuai situasi lingkungan baik secara internal dan eksternal dengan cara pandang, sudut pandang dan literatur baru untuk mewujudkan pelayanan public yang prima seusai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. serta aktor publik mempunyai ide-ide brilian, kreatif dan inovasi dalam perubahan.
NPM : 2226061019
1. Dynamic Governance memiki 3 konsep, yaitu:
1. Thinking Again
yaitu kemapuan institusi untuk memanfaatkan data actual, informasi, pengukuran dan umpan balik terhadap masalah yang menghambat kinerja. sehingga dalam hal ini pemerintah dapat memilih apakah kebijakan-kebijakan saat ini masih relevean untuk menjawab pertanyaan yang kompleks, dalam konsep ini juga pemerintah di tuntut untuk selalu mau belajar.
2. Thinking Ahead
yaitu kemampuan untuk mengindentifikasikan perkembangan lingkungan dan kebuhana masyarakat dimasa depan, memahami implikasinya terhadap implikasi serta mengindentifikasi berbagai strategi dan pilihan yang dibutuhkan. sehinggan kebijakan yang dibuat bertahan cukup lama dan ideal berikan jaminan kepada public untuk mendapatkan kebijakan dan mimpi indah masa pedan mereka. pemerintah dituntut harus mentransformasi ide-ide brilian.
3. Thinking Across
yaitu bagaimana pemimpin birokrasi pimpin politik dan pemerintah harus berfikir diluar kotak yang ada. kebijakan yang ada harus di ambil berbeda dari yang ada, tetapi kebijakan yang sudah ada bisa menjadi acuan birokrasi. adanya kebiajakan yang lama jangan samapai membelegu birokrasi untuk menciptakan inovasi dalam menciptakan kreativitas dan mencoba hal yang baru. jika ada kebijakan yang sudah tidak relevan dan menghambat sebuah inovasi dan kreatvitas dalam pelayanana dan kebijakan public, maka birokrasi kedepannya bertanggung jawab utnuk merubah kebijakan terserbut.
2. Kriteria Smart and Strong Policy ada 5 atau disingkat dengan SMART, yaitu: Specific(spesifik), Measurable(terukur),Attainable(capaian),Relevant(relevan) dan Time-Bound Goal(terikat waktu tujuan). contoh penerapan kebijakan Smart and Strong Policy adalah saat Pemerintah Indonesia meluncurkan roadmap dalam”making Indonesia 4.0” pada tahun 2018 bertujuan untuk pengembangan smart city(kota cerdas).
3. Karena pemerintah atau birokrasi memiliki hak dan wewenang dalam melakukan perubahan tanpa henti terutama proses penyelenggaraan atau pembuatan kebijakan public dengan menyesuai situasi lingkungan baik secara internal dan eksternal dengan cara pandang, sudut pandang dan literatur baru untuk mewujudkan pelayanan public yang prima seusai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. serta aktor publik mempunyai ide-ide brilian, kreatif dan inovasi dalam perubahan.