Assalamu'alaikum pak izin mengumpulkan ppt makalah dan hasil notulen kelompok 5
Posts made by Mutiara Deva Gusti 2213053135
Nama : Mutiara Deva Gusti
Npm : 2213053135
Kelompok 1
Rencana kelompok kami akan melakukan observasi dan wawancara di SDN 3 Metro Barat, dengan Informan yang akan di wawancara yaitu ibu Rina Agus Putranti S,Pd. Tingkatan Kelas yang akan kami analisis yaitu kelas 5. Observasi dan wawancara akan dilaksanakan pada hari Selasa, 23 Mei 2023.
Npm : 2213053135
Kelompok 1
Rencana kelompok kami akan melakukan observasi dan wawancara di SDN 3 Metro Barat, dengan Informan yang akan di wawancara yaitu ibu Rina Agus Putranti S,Pd. Tingkatan Kelas yang akan kami analisis yaitu kelas 5. Observasi dan wawancara akan dilaksanakan pada hari Selasa, 23 Mei 2023.
NAMA: Mutiara Deva Gusti
NPM: 2213053135
KELAS: 2G
PRODI : PGSD
NPM: 2213053135
KELAS: 2G
PRODI : PGSD
Nama : Mutiara Deva Gusti
Npm : 2213053135
Kelas : 2G
Prodi : PGSD
Analisis Soal
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Isi artikel tersebur terkait penegakan HAM yaitu beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Kami bertanya ke beberapa pakar tentang pandangan mereka terkait HAM pada 2019. Mereka setuju bahwa walaupun 2019 terlihat suram, namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya.
Hal positif yang saya ambil dari artikel tersebut adalah Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Di Bali, gerakan masyarakat masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa. Di Kendeng, Jawa Tengah, komunitas masyarakat pegunungan masih mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan dari segala penjuru, termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :
Demokrasi Indonesia berkaitan erat dengan nilai-nilai, adat istiadat, serta budaya asli masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki berbagai nilai yang mendahulukan persatuan, kebersamaan, gotong royong, dan musyawarah dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Konsep ini tercermin dengan baik dalam praktik demokrasi di Indonesia, di mana masyarakat Indonesia terbiasa berdiskusi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan perbedaan pendapat satu dengan yang lain .
Menurut pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke- Tuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa hal ini mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang melekat yang diyakini sebagian besar penduduk Indonesia. Dalam praktiknya, prinsip ini dapat mengandung makna bahwasanya kekuasaan pemerintahan tidak mutlak tetapi berada di bawah kendali Tuhan Yang Maha Esa serta dalam konteks Indonesia juga berada di bawah kendali rakyat.
Akan tetapi, pada saat bersamaan, prinsip berke- Tuhanan yang Maha Esa juga dapat beeketeliban pada kebebasan beragama dan Hak Asasi Manusia(HAM). Dalam praktiknya, prinsip ini dapat memberikan pondasi kepada pemerintah untuk menindas kelompok minoritas yang berbeda agama / keyakinan serta menimbulkan konflik dengan nilai-nilai demokrasi yang mengutamakan kebebasan beragama dan Hak Asasi Manusia(HAM). Maka dari itu, Indonesia harus mengakui dan menghormati perbedaan keyakinan dan agama, dengan tetap berpegang pada prinsip demokrasi yang menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan beragama. Demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan baik sebab, ketika masyarakat Indonesia menyadari perbedaan dan bersedia menghormati perbedaan, memperhatikan musyawarah dan menghargai adat istiadat dan budaya asli di Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, pemerintah dan masyarakat perlu terus berupaya untuk memperbaiki dan memperkuat sistem demokrasi agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab :
raktik politik yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan pengabdian pada rakyat. Ini dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi dan proses demokrasi, serta merusak sistem yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan rakyat.
Oleh karena itu, penting bagi anggota parlemen untuk bertindak sesuai dengan tugas mereka sebagai perwakilan rakyat, yang mencakup memperjuangkan kepentingan masyarakat dan merespons aspirasi rakyat. Mereka harus membuka diri terhadap masukan dan kritik dari masyarakat serta bertindak dengan transparan dan akuntabel.
Saat ini, di beberapa negara, termasuk Indonesia, telah ada upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi dan memperkuat kontrol publik terhadap proses politik. Ini termasuk penggunaan teknologi digital dan platform partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses politik dan meningkatkan pengawasan terhadap pejabat publik. Penting bagi masyarakat untuk tetap mengawasi tindakan dan sikap anggota parlemen mereka dan mengingatkan mereka untuk berperilaku secara etis dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka sebagai perwakilan rakyat. Kita semua harus bersama-sama memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan pelayanan publik benar-benar dijalankan demi kesejahteraan masyarakat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab :
Menurut pendapat saya mengenai pihak pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi,maupun agama,serta tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untik menjadi tumbal dari tujuan yang tidak jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia pda era demokrasi saat ini. Pihak-pihak memiliki kekuasaan karismatik berakar dari tradisi atau agama tersebut dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dengan cara menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas dan melanggar hak masyarakat seperti hak kebebasan berekspresi, kesetaraan, dan keadilan. Dalam konsepnya hak asasi manusia menegaskan bahwa individu harus diberikan hak yang sama atas perlindungan dan penindasan dan negara memiliki tanggung jawab atas hal tersebut. Oleh karena itu adanya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik seperti sudah disebutkan harus sepenuhnya diawasi oleh lembaga yang bekerja untuk menegakkan HAM dan keadilan di Indonesia. Demokrasi tidak hanya memerlukan kekuasaan yang efektif tetapi juga menghargai nilai-nilai HAM dan keadilan sebagai kunci menjalankan pemerintahan agar dapat mencapai cita-cita. Oleh karenanya penting bagi masyarakat untuk mengawasi kekuasaan yang berkaitan dengan tradisi dan agama serta memastikan bahwa hak asasi manusia dapat dijunjung tinggi.
Npm : 2213053135
Kelas : 2G
Prodi : PGSD
Analisis Soal
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Isi artikel tersebur terkait penegakan HAM yaitu beberapa lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Kami bertanya ke beberapa pakar tentang pandangan mereka terkait HAM pada 2019. Mereka setuju bahwa walaupun 2019 terlihat suram, namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan ke depannya.
Hal positif yang saya ambil dari artikel tersebut adalah Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Harapan juga terlihat dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Di Bali, gerakan masyarakat masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa. Di Kendeng, Jawa Tengah, komunitas masyarakat pegunungan masih mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan dari segala penjuru, termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :
Demokrasi Indonesia berkaitan erat dengan nilai-nilai, adat istiadat, serta budaya asli masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki berbagai nilai yang mendahulukan persatuan, kebersamaan, gotong royong, dan musyawarah dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Konsep ini tercermin dengan baik dalam praktik demokrasi di Indonesia, di mana masyarakat Indonesia terbiasa berdiskusi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan perbedaan pendapat satu dengan yang lain .
Menurut pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke- Tuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa hal ini mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang melekat yang diyakini sebagian besar penduduk Indonesia. Dalam praktiknya, prinsip ini dapat mengandung makna bahwasanya kekuasaan pemerintahan tidak mutlak tetapi berada di bawah kendali Tuhan Yang Maha Esa serta dalam konteks Indonesia juga berada di bawah kendali rakyat.
Akan tetapi, pada saat bersamaan, prinsip berke- Tuhanan yang Maha Esa juga dapat beeketeliban pada kebebasan beragama dan Hak Asasi Manusia(HAM). Dalam praktiknya, prinsip ini dapat memberikan pondasi kepada pemerintah untuk menindas kelompok minoritas yang berbeda agama / keyakinan serta menimbulkan konflik dengan nilai-nilai demokrasi yang mengutamakan kebebasan beragama dan Hak Asasi Manusia(HAM). Maka dari itu, Indonesia harus mengakui dan menghormati perbedaan keyakinan dan agama, dengan tetap berpegang pada prinsip demokrasi yang menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan beragama. Demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan baik sebab, ketika masyarakat Indonesia menyadari perbedaan dan bersedia menghormati perbedaan, memperhatikan musyawarah dan menghargai adat istiadat dan budaya asli di Indonesia.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, pemerintah dan masyarakat perlu terus berupaya untuk memperbaiki dan memperkuat sistem demokrasi agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab :
raktik politik yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan pengabdian pada rakyat. Ini dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi dan proses demokrasi, serta merusak sistem yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan rakyat.
Oleh karena itu, penting bagi anggota parlemen untuk bertindak sesuai dengan tugas mereka sebagai perwakilan rakyat, yang mencakup memperjuangkan kepentingan masyarakat dan merespons aspirasi rakyat. Mereka harus membuka diri terhadap masukan dan kritik dari masyarakat serta bertindak dengan transparan dan akuntabel.
Saat ini, di beberapa negara, termasuk Indonesia, telah ada upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi dan memperkuat kontrol publik terhadap proses politik. Ini termasuk penggunaan teknologi digital dan platform partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses politik dan meningkatkan pengawasan terhadap pejabat publik. Penting bagi masyarakat untuk tetap mengawasi tindakan dan sikap anggota parlemen mereka dan mengingatkan mereka untuk berperilaku secara etis dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka sebagai perwakilan rakyat. Kita semua harus bersama-sama memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan pelayanan publik benar-benar dijalankan demi kesejahteraan masyarakat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab :
Menurut pendapat saya mengenai pihak pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi,maupun agama,serta tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untik menjadi tumbal dari tujuan yang tidak jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia pda era demokrasi saat ini. Pihak-pihak memiliki kekuasaan karismatik berakar dari tradisi atau agama tersebut dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dengan cara menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas dan melanggar hak masyarakat seperti hak kebebasan berekspresi, kesetaraan, dan keadilan. Dalam konsepnya hak asasi manusia menegaskan bahwa individu harus diberikan hak yang sama atas perlindungan dan penindasan dan negara memiliki tanggung jawab atas hal tersebut. Oleh karena itu adanya pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik seperti sudah disebutkan harus sepenuhnya diawasi oleh lembaga yang bekerja untuk menegakkan HAM dan keadilan di Indonesia. Demokrasi tidak hanya memerlukan kekuasaan yang efektif tetapi juga menghargai nilai-nilai HAM dan keadilan sebagai kunci menjalankan pemerintahan agar dapat mencapai cita-cita. Oleh karenanya penting bagi masyarakat untuk mengawasi kekuasaan yang berkaitan dengan tradisi dan agama serta memastikan bahwa hak asasi manusia dapat dijunjung tinggi.
Nama : Mutiara Deva Gusti
Npm : 2213053135
Kelas : 2G
Prodi : PGSD
Wawasan berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa yang berarti pandangan tinjauan atau pengertian indrawi selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang meninjau atau melihat. Adapun pengertian wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan maupun keamanan.
Wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia antar kelompok dan konteks sosiologi politis serta pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan tindakan yang menanggapi norma-norma, etika, moral, nilai Agung atau tindakan anarkis menuju kearah disintegrasi bangsa Indonesia.
Wawasan nusantara memiliki manfaat sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan keputusan, tndakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan. Negara Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa atau daerah, sehingga wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia.
Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat dan fraksi-fraksi antar kelompok dalam konteks sosiologis politis serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal tersebut justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integrasi Proklamasi bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia.
- Latar belakang historis wawasan nusantara bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara. Berdasar deklarasi Djuanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional melalui perjuangan panjang akhirnya konferensi PBB. Berdasarkan konvensi hukum laut 1982 tersebut diakui asas negara kepulauan ajiperagon stage 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui undang-undang berdasarkan konvensi hukum laut tersebut wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas.
- Latar belakang sosiologis kawasan nusantara sebagai resepsi kewilayahan bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan, namun seiring tuntunan dan perkembangan konsepsi wawasan nusantara mencakup pandangan akan satu kesatuan politik ekonomi sosial budaya dan pertahanan keamanan termasuk persatuan. Perumusan GBHN 1998 dikatakan wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus semangat kebangsaan Indonesia.
- Latar belakang politik wawasan nusantara dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia kita dapat memahami betapa perlunya wawasan nusantara bagi bangsa Indonesia cita-cita nasional bangsa Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur, sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia nusantara. Wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu.
Dengan adanya konsepsi wawasan nusantara wilayah Indonesia menjadi sangat luas. Namun demikian, konsepsi wawasan nusantara pun mengajak seluruh warga negara untuk melihat perluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Esensi dan urgensi wawasan nusantara adalah kesatuan wilayah dan kesatuan bangsa. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun bersatu tanpa membedakan suku, daerah, agama, atau kepercayaan serta golongan. Hal itu akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia.
Npm : 2213053135
Kelas : 2G
Prodi : PGSD
Wawasan berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa yang berarti pandangan tinjauan atau pengertian indrawi selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang meninjau atau melihat. Adapun pengertian wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan maupun keamanan.
Wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia antar kelompok dan konteks sosiologi politis serta pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan tindakan yang menanggapi norma-norma, etika, moral, nilai Agung atau tindakan anarkis menuju kearah disintegrasi bangsa Indonesia.
Wawasan nusantara memiliki manfaat sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan keputusan, tndakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan. Negara Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa atau daerah, sehingga wawasan nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia.
Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat dan fraksi-fraksi antar kelompok dalam konteks sosiologis politis serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal tersebut justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integrasi Proklamasi bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia.
- Latar belakang historis wawasan nusantara bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara. Berdasar deklarasi Djuanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional melalui perjuangan panjang akhirnya konferensi PBB. Berdasarkan konvensi hukum laut 1982 tersebut diakui asas negara kepulauan ajiperagon stage 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui undang-undang berdasarkan konvensi hukum laut tersebut wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas.
- Latar belakang sosiologis kawasan nusantara sebagai resepsi kewilayahan bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan, namun seiring tuntunan dan perkembangan konsepsi wawasan nusantara mencakup pandangan akan satu kesatuan politik ekonomi sosial budaya dan pertahanan keamanan termasuk persatuan. Perumusan GBHN 1998 dikatakan wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus semangat kebangsaan Indonesia.
- Latar belakang politik wawasan nusantara dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia kita dapat memahami betapa perlunya wawasan nusantara bagi bangsa Indonesia cita-cita nasional bangsa Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur, sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia nusantara. Wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu.
Dengan adanya konsepsi wawasan nusantara wilayah Indonesia menjadi sangat luas. Namun demikian, konsepsi wawasan nusantara pun mengajak seluruh warga negara untuk melihat perluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Esensi dan urgensi wawasan nusantara adalah kesatuan wilayah dan kesatuan bangsa. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun bersatu tanpa membedakan suku, daerah, agama, atau kepercayaan serta golongan. Hal itu akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia.