Nama : Tria Selvia

Npm : 2213053258

Kelas : 2F

Munculnya hukum sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Apabila kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam yang sederhana, maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya kepada hukum adat atau hukum interaksional. Hukum sudah menjadi tatanan yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang ini. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi peranan sosial yang penting dan dicari ditengah -tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini.

Pada reformasi yang terjadi sejak 1998, Bangsa Indonesia telah memulai babak baru dalam kehidupan hukum kenegaraan dengan penggunaan slogan demokrasiasi serta desentralisasi di mana rezim politik lebih demokrasi dan tidak terlalu mencekik, selain itu, daerah memiliki hak dalam kekuasaan pemerintahannya sendiri yang didukung oleh asas otonomi. Pembangunan masyarakat madani juga berhasil memakan jarak antara para pengelola hukum dan masyarakat di mana masyarakat berhasil membentuk swadaya pengontrol dan pemerhati hukum seperti Indonesia Corruption Watch, Indonesia Police Watch, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia.

Npm : 2213053258

Kelas : 2F

Npm : 2213053258

Kelas : 2F

Prodi : PGSD

Nama : Tria Selvia

NPM  : 2213053258

Kelas : 2F

Nama : Tria Selvia

Npm : 2213053258

Kelas : 2F

Analisis Jurnal Penelitian Politik mengenai “Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019”.

Pemilu dalam konteks demokrasi tidak dimaksudkan untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif. Sedangkan salah satu isu krusial pilpres 2019 adalah politisasi birokrasi. Publiknya, bagaimana birokrasi tetap profesional, independen dan netral secara politik dalam pemilu. Harus diakui bahwa celah sangat rentan dijadikan alat kepentingan politik. Keberpihakan birokrasi pada satu kekuatan politik tertentu akan menimbulkan kerawanan tersendiri. “Kewajiban” pimpinan pemerintahan/lembaga/pemda menjadi tim pemenang pilpres, misalnya, juga berpengaruh cukup signifikan terhadap birokrasi pusat/daerah. 

Konsolidasi demokrasi di Indonesia cenderung fluktuatif dan belum berjalan secara teratur karena pilar-pilar pentingnya (pemilu, partai politik, masyarakat sipil, media massa) belum berfungsi efektif dan belum maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk suksesi kepemimpinan dan penanganan kinerja pemerintahan. Pemilu juga mensyaratkan unsur kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. 

Proses pendalaman demokrasi/konslidasi demokrasi memerlukan peran penting stakeholders terkait pemilu dan juga elemen-elemen kekuatan lainnya seperti masyarakat sipil, elite/aktor, media massa dan medsos serta lembaga survei. Pemilu yang berkualitas memerlukan parpol dan perselisihan parpol yang juga berkualitas. Ini penting karena pemilu tidak hanya merupakan sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tetapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu serentak tahun 2019 membuat konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit disadari.