Npm : 2213053258 

Kelas : 2F 

1. Bagaimana tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut? Jawaban : Konflik di perbatasan Indonesia Timur Leste tersebut tentu sangat disayangkan karena akan berpotensi mengancam stabilitas serta keamanan kedua negara dan mengganggu kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel tersebut adalah adanya upaya penyelesaian yang dilakukan oleh kedua negara melalui dialog pada November 2013, hal tersebut menunjukkan bahwa kedua negara memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga hubungan yang baik dan mengatasi masalah yang terjadi dengan cara yang konstruktif. Dengan upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama diantara keduanya diharapkan mencegah terjadinya konflik di masa depan dan memperkuat hubungan yang lebih baik. 

2. Bagaimana menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara? Jawaban : Apabila negara Indonesia tidak mengandung lagi konsep wawasan nusantara, maka solidaritas bangsa akan terbelah. Selain itu, kekalahan yang dianut oleh suatu negara dalam konsep bangsa akan hilang dan yang terpenting tidak akan ada lagi sifat nasionalisme suatu bangsa terhadap negara. Karena masing masing individu punya pemikirannya sendiri sehingga tidak akan memikirkan konsep sebangsa, sepenanggungan, senasib dan satu tanah air lagi. Karena pada dasarnya, nusantara adalah analogi dari kata Indonesia sebagai negara. Jika tidak memahami konsep wawasan nusantara yaitu tidak adanya lagi rasa persatuan dan kesatuan di antara para warga Negara dan tidak adanya rasa untuk melindungi bangsa secara utuh. 

3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel diatas? Jawab : Konsep Wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosialbudaya, ekonomi serta pertahanan dan keamanan. Atau dengan kata lain perwujudan wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosialbudaya, ekonomi dan pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia terutama dalam melaksanakan pembangunan. Jika tidak memahami konsep wawasan nusantara yaitu tidak adanya lagi rasa persatuan dan kesatuan di antara para warga Negara dan tidak adanya rasa untuk melindungi bangsa secara utuh. Sehingga dapat mudah terombang-ambing dan terpengaruh oleh bangsa lain. 

Npm : 2213053258 

Kelas : 2F 

GEOPOLITIK INDONESIA 

Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa. Teori geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa pancasila sebagai ideologi nasional yang dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika berhadapan dengan kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia. 

Macam-macam Teori Geopolitik :

1. Teori Geopolitik Frederich Ratzel 

2. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen 

3. Teori geopolitik Karl Haushofer 

4. Teori geopolitik Halford Mackinder 

5. Teori geopolitik Alfred Thayer Mahan 

6. Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller. 

Konsep NKRI dicantumkan dalam pasal 1 ayat 1 UUD Negara RI 1945 yaitu “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik.” Kesatuan wilayah Indonesia mencakup: 

1). Kesatuan politik 

2). Kesatuan Hukum 

3). Kesatuan sosial-budaya 

4). Kesatuan pertahanan dan keamanan

Npm : 2213053258 

Kelas : 2F 

GEOPOLITIK INDONESIA 

Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa. Teori geopolitik bangsa Indonesia menyatakan bahwa pancasila sebagai ideologi nasional yang dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika berhadapan dengan kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia. 

Macam-macam Teori Geopolitik :

1. Teori Geopolitik Frederich Ratzel 

2. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen 

3. Teori geopolitik Karl Haushofer 

4. Teori geopolitik Halford Mackinder 

5. Teori geopolitik Alfred Thayer Mahan 

6. Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller. 

Konsep NKRI dicantumkan dalam pasal 1 ayat 1 UUD Negara RI 1945 yaitu “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik.” Kesatuan wilayah Indonesia mencakup: 

1). Kesatuan politik 

2). Kesatuan Hukum 

3). Kesatuan sosial-budaya 

4). Kesatuan pertahanan dan keamanan

Nama : Tria Selvia

Npm : 2213053258

Kelas : 2F

Npm : 2213053258 

Kelas : 2F 

PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA (Analisys Kritis Terhadap Kasus Penistaan ​​​​Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta ) 

Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti "Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif”. Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau perselisihan sebelum hal tersebut terjadi. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia. 

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran ke dalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakekatnya mengandung nilai supremasi yang hakiki yaitu keadilan. Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan tindak tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah sematamata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga hukum dalam rangka memangkas pungutan pembohong pada daerah-daerah pelayanan publik. Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari pemerintahan yang baik. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak aman serta tidak jujur ​​dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya.